Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat usul anggaran subsidi rumah melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan ditambah hingga 150.000 unit. Sebab, anggaran untuk 68.000 rumah tahun ini dipastikan segera habis terserap.
Oleh
Norbertus Arya Dwiangga Martiar
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berencana mengusulkan penambahan anggaran subsidi rumah melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan hingga 150.000 unit tahun ini. Sebab, dana yang dianggarkan untuk 68.000 rumah subsidi dengan skema itu dipastikan segera habis terserap.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono di Jakarta, akhir pekan lalu, menyatakan, pemerintah telah menghitung, anggaran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) akan habis sebelum akhir tahun. Sampai 5 Juli 2019, realisasi penyaluran FLPP telah mencapai 46.740 unit atau sekitar 68 persen dari total anggaran.
Sebagai perbandingan, pemerintah menganggarkan subsidi rumah melalui skema subsidi selisih bunga (SSB) untuk 225.000 unit dan FLPP 58.000 unit atau total 283.000 unit tahun 2018. Tahun ini, anggarannya untuk 168.000 unit, terdiri dari 68.000 unit untuk skema FLPP dan 100.000 unit untuk skema SSB. ”Kami usul anggaran dinaikkan sesuai usulan dulu (150.000 unit FLPP),” kata Basuki.
Direktur Konsumer Bank Tabungan Negara (BTN) Budi Satria mengatakan, kuota yang diberikan ke BTN untuk FLPP dan SSB mencapai 127.104 unit. Sampai 30 Juni 2019, BTN menyalurkan subsidi untuk 101.656 unit. Sisa kuota 25.448 unit diperkirakan habis pada Agustus 2019.
BTN mencatat, sejak tahun 2015 anggaran untuk perumahan bersubsidi selalu naik dari tahun ke tahun, rata-rata 20 persen per tahun. Di sisi lain, karena angka kekurangan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah tinggi, permintaan masyarakat untuk rumah bersubsidi ini juga tinggi sekali.
”Untuk itu, kami berharap anggaran FLPP tahun ini ditambah 140.000 unit lagi sehingga totalnya jadi 310.000 unit. Untuk tahun depan, dengan melihat angka kekurangan rumah, kami mengharapkan pemerintah menyediakan anggaran FLPP untuk 350.000 unit,” kata Budi.
Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI) Totok Lusida mengatakan, REI telah diminta memberikan masukan kepada pemerintah mengenai penambahan anggaran FLPP. Menurut hitungan para pengembang, rata-rata kenaikan permintaan sekitar 30.000 unit rumah per tahun.
Oleh karena itu, kata Totok, REI bersama beberapa asosiasi pengembang lain mengusulkan penambahan anggaran FLPP untuk 135.000 rumah. Namun, sejauh pembicaraan dengan pemerintah, penambahan diperkirakan sekitar 100.000 unit.