Peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu terus didorong untuk mewujudkan sasaran pembangunan yang berkelanjutan. Pemerataan pendidikan merupakan kunci dalam peningkatan kualitas sumber daya tersebut. Pemerataan itu nantinya bisa menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial.
Oleh
NINO CITRA ANUGRAHANTO
·3 menit baca
YOGYAKARTA, KOMPAS - Peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu terus didorong untuk mewujudkan sasaran pembangunan yang berkelanjutan. Pemerataan pendidikan merupakan kunci dalam peningkatan kualitas sumber daya tersebut. Pemerataan itu nantinya bisa menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial.
Itu merupakan salah satu bahasan dalam Biennial Internasional Conference for Social Development ke-21 bertema “Strengthening Social Development to Achieve The Sustainable Development Goals”, yang akan digelar di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, pada 15-19 Juli 2019.
“Kuncinya adalah edukasi. Mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi maupun vokasi. Itu menjadi cara yang harus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia atau individu,” ujar Presiden International Conference for Social Development (ICSD) Manohar Pawar, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM, Yogyakarta, Senin (15/7/2019).
Salah satu masalah yang dihadapi banyak negara dari berbagai belahan dunia adalah ketimpangan sosial. Pendidikan yang tidak merata turut menjadi penyebab terjadinya permasalahan tersebut.
Manohar menyatakan, penguatan edukasi pun perlu dilakukan secara merata. Itu termasuk dengan pengetahuan tentang kesetaraan gender yang menjadi salah satu yang ingin dicapai dalam sustainable development goals (SDGs). Langkah tersebut diyakini mampu mengikis ketimpangan sosial yang terjadi.
Kuncinya adalah edukasi. Mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi maupun vokasi. Itu menjadi cara yang harus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia atau individu
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada Maret 2019, tingkat ketimpangan yang diukur dengan gini ratio tercatat sebesar 0,382. Angka itu menurun dibandingkan September 2018, yaitu 0,384, dan Maret 2018, yaitu 0,389. Penurunan angka ketimpangan terjadi secara konsisten.
Konsistensi juga terdapat dalam penurunan jumlah penduduk miskin. Pada Maret 2019, tercatat ada 25,14 juta orang penduduk miskin. Jumlah itu menurun dibandingkan dengan September 2018, yaitu 25,67 juta orang penduduk miskin, dan Maret 2018, yaitu 25,95 juta orang penduduk miskin.
Jalur yang tepat
Manohar mengamati, Indonesia sudah berada di jalur yang tepat dengan adanya capaian-capaiannya. Hal yang terpenting adalah bagaimana menjaga komitmen pemerintah untuk terus mengoptimalkan pengembangan sumber daya manusia serta pembangunan sosialnya.
Dekan Fisipol UGM Erwan Agus Purwanto mengungkapkan, pembangunan sosial itu sangat relevan dengan konteks Indonesia saat ini. Hal itu berkaitan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang akan memfokuskan pembangunan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, dalam periode kedua kepemimpinannya.
“Potensi manusia menjadi hal yang sangat penting dalam pembangunan sosial. Jika sumber daya manusia bisa kita kembangkan dengan kemampuan inovasi, mereka bisa memanfaatkan kesempatan hari ini,” kata Erwan.
Sementara itu, Manohar menuturkan, suatu negara tidak perlu sepenuhnya mencontoh negara lain dalam upaya pengembangan sumber daya manusia demi mengurangi ketimpangan sosial. Solusi atas masalah tersebut sebaiknya bersifat lokal. Setiap daerah itu punya karakter masing-masing yang tidak bisa disamakan.
Potensi manusia menjadi hal yang sangat penting dalam pembangunan sosial. Jika sumber daya manusia bisa kita kembangkan dengan kemampuan inovasi, mereka bisa memanfaatkan kesempatan hari ini
Hal serupa disampaikan Ketua Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK) UGM Krisdyatmiko. Menurut dia, pengembangan sumber daya manusia itu hendaknya memperhatikan potensi sumber daya lokalnya. Kondisi itu akan mengoptimalkan pengembangan daerah serta kemajuan masyarakatnya.
“Itu yang harus ditekankan. Bagaimana mengoptimalkan masyarakat lokal untuk mengembangkan potensi lokal bagi perwujudan kesejahteraan mereka sendiri,” kata Krisdyatmiko.