Mengonsolidasikan kekuatan internal dan mendapat bagian kekuasaan kini jadi fokus elite parpol. Jokowi akan mengevaluasi struktur kabinet.
JAKARTA, KOMPAS— Lobi-lobi politik guna memperoleh bagian dari kursi kekuasaan dan konsolidasi internal kini menjadi fokus sebagian besar elite partai politik. Hal ini tak hanya terlihat dari gerakan sejumlah elite parpol, yang antara lain dengan menemui Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 terpilih. Namun, juga terlihat dari langkah sejumlah parpol yang menyelenggarakan forum pengambilan keputusan tertinggi sebelum Jokowi dan Amin dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober mendatang.
Fenomena ini tak hanya terlihat di parpol anggota koalisi pendukung Jokowi-Amin, tetapi juga di sejumlah parpol yang pada Pemilu 2019 ada di koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Di jajaran parpol pendukung Jokowi-Amin, hal ini, misalnya, terlihat dari langkah PDI-P yang mempercepat penyelenggaraan kongres dari seharusnya April 2020 menjadi 8-10 Agustus 2019. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga mempercepat muktamar menjadi 20 Agustus 2019. Sementara di Partai Golkar, wacana percepatan musyawarah nasional (munas) masih diperdebatkan. Ada yang ingin munas dipercepat pada Agustus atau September 2019, tetapi ada pula yang ingin tetap sesuai jadwal, yaitu Desember 2019.
Sementara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menyelenggarakan musyawarah kerja nasional pada Juli ini untuk menentukan penyelenggaraan muktamar.
Di kelompok parpol eks pendukung Prabowo-Sandi, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Gerindra, berencana menggelar rakernas pada Agustus mendatang. Lewat forum itu akan ditentukan sikap politik parpol untuk lima tahun mendatang. Majelis Tinggi Partai Demokrat juga akan berkumpul untuk menentukan arah politik partai itu.
Kepala Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Aditya Perdana, Senin (15/7/2019), di Jakarta, mengatakan, pola sejumlah parpol setelah Pemilu 2019 ini berbeda dari pemilu sebelumnya. Biasanya, kongres atau munas parpol dilakukan beberapa bulan setelah presiden terpilih dilantik.
Percepatan konsolidasi internal tersebut, lanjut Aditya, tidak terpisah dari kepentingan parpol untuk menegosiasikan pembagian kursi kekuasaan di pemerintahan, baik di kabinet maupun badan pemerintahan lainnya. Kepentingan strategis yang sama juga dilakukan oleh parpol yang kini ada di luar koalisi pemerintah, yang perlu segera memastikan sikap politiknya untuk lima tahun ke depan.
”Parpol, khususnya anggota koalisi pendukung pemerintah, seperti sedang mempertimbangkan konsolidasi di internal kepengurusan untuk mempermudah menjadi bagian dari pemerintahan,” ujar Aditya.
Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, saat ini memang ada kecenderungan parpol pendukung Jokowi-Amin mempercepat agenda konsolidasi internalnya, yaitu sebelum kabinet 2019-2024 dibentuk. ”Ini justru positif karena sebenarnya visi-misi presiden itu mengikat semua partai. Dengan demikian, ketika pemerintahan baru terbentuk, seluruh jajaran partai koalisi telah solid memberikan dukungan agar pemerintahan lebih efektif,” kata Hasto.
Ia tidak menampik bahwa di balik agenda konsolidasi itu, setiap partai memiliki kepentingan strategis masing-masing, seperti untuk memuluskan penempatan kursi menteri di kabinet. Namun, ia menegaskan, pada akhirnya keputusan akhir tetap di tangan Jokowi selaku presiden.
Dalam waktu dekat, pertemuan antara ketua umum partai-partai koalisi dan Jokowi akan diadakan. Agenda utama yang menjadi prioritas, menurut Hasto, adalah pembagian jatah menteri dan jabatan lainnya di pemerintahan.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sodiq Mudjahid mengatakan, partainya kemungkinan akan tetap mengambil peran sebagai oposisi. Hal itu dilakukan untuk menjaga modal elektoral Gerindra di akar rumput dan menjaga konsistensi platform Gerindra di sejumlah isu.
Struktur kabinet
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menuturkan, susunan Kabinet Kerja yang selama ini membantu Jokowi-Jusuf Kalla kemungkinan akan dievaluasi. Dengan demikian, ada kemungkinan susunan serta nomenklatur kabinet di pemerintahan kedua Jokowi akan berubah. ”Presiden akan mengevaluasi, mana kementerian atau lembaga yang perlu dilebur. Tetapi, mungkin juga ada lembaga yang dibentuk,” katanya.
Kini ada 34 kementerian yang dibentuk Presiden Jokowi dengan empat di antaranya kementerian koordinator.
Terkait pengisian jabatan menteri dan kepala lembaga, Moeldoko menegaskan, Presiden Jokowi telah memberikan ruang kepada parpol pendukung untuk mengajukan usulan. Kini, parpol pendukung perlu bersabar menunggu keputusan Jokowi sebagai presiden terpilih. (NTA/AGE)
