Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan Visi Indonesia 2019-2024, yaitu menjadikan Indonesia lebih produktif, berdaya saing, dan memiliki fleksibilitas.
Landasan mewujudkan visi tersebut adalah persatuan dan kesatuan bangsa dengan Pancasila sebagai ideologi negara yang menyatukan keberagaman Indonesia.
Presiden terpilih 2019-2024 sudah menyampaikan visi pemerintahan yang akan dia pimpin bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk lima tahun ke depan.
Ada lima program kerja pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, yaitu melanjutkan pembangunan infrastruktur, mengundang investasi seluas-luasnya dari luar dan dalam negeri untuk membuka lapangan kerja, mereformasi birokrasi agar aparat sipil negara memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan global yang sangat cepat, penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Semuanya ditunjang dan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Presiden terpilih menyebut khusus beberapa program kerja untuk mewujudkan visi, antara lain jaminan kesehatan ibu hamil, anak balita, dan anak sekolah, penurunan jumlah anak tengkes, peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan pendidikan kejuruan; infrastruktur yang menyambungkan kawasan industri kecil, pariwisata, persawahan, perkebunan, dan tambak; memastikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara, toleransi dalam kehidupan beragama, suku dan etnis, demokrasi yang beradab; serta pemangkasan izin investasi agar segera tercipta lapangan kerja, reformasi birokrasi, pembubaran lembaga negara bermasalah, dan perubahan pola pikir dan cara kerja birokrat.
Visi dan strategi tersebut perlu dijabarkan lebih terinci, diturunkan menjadi kebijakan, dan akhirnya program kerja. Ini menjadi tugas para menteri pembantu presiden di kabinet, para kepala daerah, dan aparat birokrasi di bawahnya.
Hal yang selama ini belum terjamah, tetapi mendesak dilakukan, membutuhkan waktu dan kesabaran dalam pelaksanaan adalah mengubah pola pikir dan cara kerja birokrat. Birokrasi kita sangat besar, tersebar di 514 kabupaten dan kota. Birokrasi ini diangkat di daerah dan ujung tombak pembangunan yang langsung berhubungan dengan masyarakat.
Perombakan itu seyogianya direncanakan saksama, jika perlu memakai pendekatan proyek panduan sebelum dilaksanakan di semua kementerian hingga kabupaten dan kota. Semua harus dilaksanakan segera mengingat mengubah pola pikir adalah proses yang membutuhkan waktu, berkesinambungan, dan perlu contoh dari pucuk pimpinan.
Bila Presiden terpilih menginginkan Indonesia berdaya saing tinggi berarti pembangunan manusia harus menjadi fokus. Membangun manusia membutuhkan pembangunan infrastruktur sosial, yaitu kesehatan dan pendidikan, ditunjang pangan berkualitas, beragam, tersedia cukup, dan bisa diakses individu di rumah tangga sesuai dengan kebutuhan. Kita tidak bisa lengah menangani tiga infrastruktur sosial itu jika peningkatan kualitas manusia menjadi tujuan pembangunan.