Monopoli Pemahaman Pancasila Dinilai Tidak Relevan

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Dalam Negeri merancang sinergi pemerintah daerah dengan TNI Angkatan Darat untuk menguatkan nilai ideologi Pancasila. Hal tersebut dibutuhkan seiring dengan pembelahan sosial dan perkembangan gerakan radikal yang belum bisa dihentikan. Namun, penguatan ideologi membutuhkan kebijakan dan pendekatan yang relevan agar bisa diterima seluruh masyarakat.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam Rapat Kerja Nasional Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Jakarta, Selasa (16/7/2019), mengatakan, penguatan ideologi Pancasila mendesak untuk dilakukan. Dalam rapat tersebut, hadir pula Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Soedarmo, Kepala Staf Ahli Kepala Staf Angkatan Darat Mayor Jenderal Agus Susilo, Tenaga Profesional Bidang Ideologi dan Hankam Lemhanas, Marsekal Muda Sumarman, dan Komisaris Utama Net Mediatama Wishnutama Kusubandio.

Menurut Tjahjo, hingga saat ini keutuhan bangsa masih terancam dengan gerakan radikal yang hendak mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Kondisi masyarakat selama beberapa tahun terakhir juga mengkhawatirkan. Masyarakat terbelah ke dalam sejumlah kelompok akibat berbeda pilihan politik. “Jangan sampai masyarakat kembali terpecah-belah, karena sebentar lagi kita akan menyelenggarakan Pilkada 2020,” ujar dia.

Berdasarkan analisis Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) sejak 2016—Maret 2019, dua aspek dalam indeks ketahanan nasional memang lemah. Kedua aspek tersebut adalah ideologi dan sosial budaya.

Pada 2016 dan 2017, indeks ketahanan ideologi berada pada angka 2,06. Indeks tersebut naik menjadi 2,44 pada 2018 dan Maret 2019. Sementara itu, indeks ketahanan nasional pada bidang sosial budaya berada pada angka 2,14 pada 2016; 2,17 pada 2017; kemudian menjadi 2,30 pada 2018 dan Maret 2019.

Baca juga : Membumikan Pancasila untuk Membangun Daerah

Tenaga Profesional Bidang Ideologi dan Hankam Lemhanas, Marsekal Muda Sumarman menjelaskan, baik indeks ketahanan nasional bidang ideologi maupun sosial budaya berada pada level kurang tangguh. Level tersebut menempati peringkat keempat dari total lima tingkatan indeks, yaitu sangat tangguh, tangguh, cukup tangguh, kurang tangguh, serta rawan.

Level kurang tangguh menandakan bahwa daya tahan negara dalam bidang itu lemah. Dalam jangka pendek, negara masih bisa bertahan. “Apabila dalam jangka panjang tidak segera ada perbaikan yang signifikan, maka stabilitas nasional akan goyah,” ujar Sumarman.

KOMPAS/KURNIA YUNITA RAHAYU

Indeks Ketahanan Nasional berdasarkan analisis Lemhanas

“Untuk itu, kami ingin menyinergikan pemerintah daerah dengan TNI Angkatan Darat untuk menguatkan ideologi Pancasila di kalangan masyarakat,” kata Tjahjo.

Pihaknya  merancang kerja sama pemerintah daerah mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan provinsi untuk bersinergi dengan TNI AD yang juga memiliki struktur mulai dari level nasional hingga kelurahan atau desa. Pembiayaan kerja sama tersebut akan dianggarkan oleh setiap pemerintah daerah.

Kemendagri merancang kerja sama pemerintah daerah mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan provinsi untuk bersinergi dengan TNI AD yang juga memiliki struktur mulai dari level nasional hingga kelurahan atau desa

Kepala Staf Ahli Kepala Staf Angkatan Darat Mayor Jenderal Agus Susilo menyambut baik kerja sama tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, pihaknya dimandatkan tugas operasi militer selain perang (OMSP). Salah satu yang perlu diwujudkan dalam OMSP adalah membantu pemerintah di daerah.

Tidak relevan

Direktur Sekolah Pancasila Yudi Latif mengapresiasi langkah Kementerian Dalam Negeri dan TNI Angkatan Darat untuk membangun kerja sama penguatan Pancasila. Akan tetapi, hal tersebut perlu didukung dengan cara yang efektif dan pendekatan yang relevan.

Penguatan ideologi negara yang dilakukan oleh aparatur negara masih mengandaikan bahwa pemahaman Pancasila hanya dimonopoli oleh sebagian pihak. Masyarakat pun akan pasif menerimanya. Menurut Yudi, hal tersebut bertentangan dengan nilai gotong royong yang menjadi semangat dasar Pancasila.

“Pendekatan dalam membudayakan Pancasila semestinya dilakukan secara horizontal, yaitu dengan melibatkan segala elemen di masyarakat, terutama komunitas-komunitas,” ujar dia.

Kompas/Wawan H Prabowo

Yudi Latif

Sosialisasi Pancasila juga harus memperhatikan kredibilitas pelaku yang diukur dari keteladanannya di masyarakat. Artinya, keteladanan tidak hanya bersumber pada aparatur negara, tetapi bisa pula berasal dari tokoh-tokoh yang dipercaya terutama karena keutamaan budi pekertinya.

Kesempatan bagi generasi milenial untuk menjadi agen sosialisasi pun dinilai penting. Sebab, mereka mampu menyampaikan pandangan dalam bentuk karya kreatif, dengan bahasa yang dapat dipahami dan lebih bisa diterima oleh kelompoknya.

Menurut Yudi, penguatan Pancasila pun semestinya bersinergi antarlembaga agar tidak ada tugas yang tumpang tindih. Saat ini, sudah ada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang merumuskan panduan dasar dan memberikan pelatihan kepada seluruh kementerian dan lembaga.

Generasi milenial mampu menyampaikan pandangan dalam bentuk karya kreatif, dengan bahasa yang dapat dipahami dan lebih bisa diterima oleh kelompoknya.

“Akan lebih baik jika kemudian kementerian dan lembaga negara mengambil peran untuk memfasilitasi masyarakat untuk mengekspresikan pemahamannya terhadap Pancasila,” ucapnya.