Presiden Perintahkan Kementerian, Lembaga, dan Pemda Siapkan Antisipasi
›
Presiden Perintahkan...
Iklan
Presiden Perintahkan Kementerian, Lembaga, dan Pemda Siapkan Antisipasi
Hingga Senin (15/7/2019), setidaknya 1.963 desa di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara alami kekeringan. Pemerintah menyiapkan berbagai langkah antisipasi.
Oleh
AMBROSIUS HARTO / ANITA YOSSIHARA
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS - Hingga Senin (15/7/2019), setidaknya 1.963 desa di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara alami kekeringan. Pemerintah menyiapkan berbagai langkah antisipasi.
Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas khusus untuk membahas antisipasi dampak kekeringan, Senin kemarin. Selain hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal Doni Monardo turut hadir.
Dalam pengantar ratas, Presiden menegaskan bahwa beberapa daerah sudah mengalami hari tanpa hujan 21-61 hari. Data BNPB, kekeringan setidaknya melanda 1.963 desa di 79 kabupaten/kota.
Daerah terdampak kekeringan ada di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Bali, NTB, dan NTT. "Saya minta menteri dan kepala lembaga, gubernur untuk turun, melihat langsung ke lapangan dan segera melakukan langkah antisipasi, mitigasi terhadap dampai kekeringan ini," kata Presiden.
Presiden Jokowi juga meminta jajarannya serta pemda mengecek pasokan air, baik air bersih untuk konsumsi masyarakat maupun pertanian. Bahkan, jika diperlukan dapat dilakukan modifikasi cuaca atau pembangunan sumur bor guna menghindari risiko gagal panen.
Seusai ratas, Doni menyampaikan BNPB menerima beberapa permohonan dari kepala daerah untuk hujan buatan.
Puncak kemarau
Menurut Dwikorita, puncak musim kemarau tahun 2019 diprediksi terjadi Agustus hingga September. Antisipasi perlu dilakukan sejak dini supaya defisit air bisa teratasi.
Di Surabaya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur meneruskan program pembuatan sumur bor, embung, dan pemipaan dari sumber air untuk mengatasi kekeringan. Program itu diyakini strategis untuk penyediaan air permanen saat kekeringan terjadi di masa-masa mendatang.
“Kami berharap masalah kekeringan bisa diatasi secara permanen,” kata Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Pemprov Jatim juga menggandeng Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo untuk penyaluran air dari bendungan ke daerah rawan kekeringan di sepanjang alirannya. Pola serupa dilakukan dengan Perum Jasa Tirta 1 yang mengelola air sepanjang Sungai Brantas.
Pembuatan sumur bor, embung, dan pemipaan dilakukan sejak 2013 di era kepemimpinan Gubernur Soekarwo. Ketika itu, dipetakan ada lebih dari 900 desa/kelurahan terancam kesulitan air saat kemarau.
Tahun ini, pemetaan BPBD Jatim menemukan 882 desa/kelurahan rawan kekeringan. Kekeringan ancam 24 kabupaten/kota dari 38 daerah dengan populasi hampir 40 juta jiwa itu.
Di daerah-daerah yang masih kesulitan air, penanganan kekeringan dengan mengirim air melalui truk tangki. Jika pemerintah kabupaten/kota kewalahan, provinsi mengirim satu truk tangki untuk setiap desa setiap hari. Namun, bantuan dari provinsi hanya 6.000 liter/hari/desa.
Menurut Khofifah, pengiriman air merupakan solusi jangka pendek. Penyelesaian jangka panjang ialah memastikan suatu kawasan tetap ada air sepanjang tahun.
Daerah yang masih punya kantong-kantong air dalam tanah perlu dibuatkan sumur bor. Di daerah lain dibuatkan embung atau waduk kecil. Selain itu, membangun jaringan pipa.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim Subhan Wahyudiono menambahkan, jika terjadi kekeringan ekstrem, BPBD akan meminta pengelola sungai mengalirkan air yang ada ke daerah dimaksud dengan cepat.