JAKARTA, KOMPAS — Program Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha produktif sehingga ikut berperan menurunkan tingkat kemiskinan di perdesaan. Pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat juga dapat didorong melalui penumbuhan industri manufaktur di daerah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip Selasa (16/7/2019), angka kemiskinan di Indonesia per Maret 2019 sebesar 9,41 persen. Adapun jumlah penduduk miskin 25,14 juta jiwa. Angka kemiskinan di perdesaan, yakni 12,85 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan yang sebesar 6,69 persen.
Peneliti senior di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, TM Zakir Machmud, menuturkan, kemiskinan meliputi pendapatan, daya beli, dan akses terhadap barang.
”Ketiganya harus ada supaya tidak miskin. Punya pendapatan, tetapi tidak sanggup beli barang karena mahal, ya tetap miskin,” katanya.
Menurut Zakir, tingkat kemiskinan di perdesaan yang lebih tinggi daripada perkotaan disebabkan keterbatasan ketiga aspek tersebut di perdesaan. Ia menyarankan, kebijakan menekan angka kemiskinan sebaiknya fokus pada tiga aspek itu.
Lapangan kerja mesti diciptakan agar masyarakat memiliki pendapatan. Inflasi atau tingkat harga barang harus dijaga agar terjangkau. Selain itu, akses dipermudah untuk menjamin ketersediaan barang.
Zakir menambahkan, dana desa dapat dipakai untuk mengembangkan usaha produktif.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menyampaikan, dana desa harus diarahkan untuk mengembangkan usaha produktif yang dapat menyerap banyak tenaga kerja.
Menurut Faisal, efektivitas program dana desa perlu dievaluasi. Apalagi, tingkat kemiskinan perdesaan di bagian timur Indonesia masih tinggi. Di Maluku-Papua, tingkat kemiskinan di perdesaan 29,12 persen, sedangkan di perkotaan 4,97 persen.
Sentra ekonomi
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Sanny Iskandar berpendapat, upaya menurunkan tingkat kemiskinan di perdesaan dapat ditempuh melalui pengembangan kawasan industri di daerah.
Kawasan industri akan memudahkan kehadiran perusahaan atau industri manufaktur. Sebab, industri dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat.
”Kehadiran industri manufaktur dapat membentuk sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru,” kata Sanny.
Secara terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kunci meningkatkan mutu ekonomi Indonesia dalam jangka panjang adalah peningkatan daya saing sumber daya manusia, produktivitas, inovasi, dan riset.
Kesenjangan atau ketimpangan di Indonesia yang ditunjukkan melalui rasio gini per Maret 2019 sebesar 0,382. Angka 0 ke 1 menunjukkan kesenjangan semakin dalam.
Berdasarkan data BPS, DI Yogyakarta merupakan provinsi dengan kesenjangan paling dalam, dengan rasio gini 0,423.
Guru Besar Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Mudrajad Kuncoro mengatakan, ada lima kabupaten/kota di DIY. Namun, pertumbuhan ekonominya cenderung berpusat di dua wilayah, yakni Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.
Menurut Mudrajad, untuk mengatasi kesenjangan yang semakin dalam, pemerintah DIY mesti memastikan proyek besar di provinsi itu memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat menengah ke bawah.
Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X menambahkan, rasio gini yang tinggi itu antara lain disebabkan perbedaan pendapatan pekerja sektor formal dengan pendapatan pekerja sektor informal. (CAS/JUD/DIM/HRS)