JAKARTA, KOMPAS— Partai Gerindra dan Partai Demokrat akan menyodorkan sejumlah konsep serta program untuk pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada 2019-2024. Penerimaan terhadap konsep dan program itu akan menjadi pertimbangan kedua partai tersebut untuk bergabung atau berada di luar pemerintahan Jokowi-Amin.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, Jumat (19/7/2019), di Jakarta, menyatakan, misi dan visi presiden terpilih, yang sejak awal disusun bersama partai politik (parpol) pendukungnya, menjadi hal utama yang mesti dijalankan oleh pemerintah.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, konsep dan program partainya yang ditawarkan kepada pemerintahan Jokowi-Amin khususnya di bidang kemandirian pangan dan ketahanan energi. Konsep itu umumnya ditangani oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
”Kalau ke dalam (pemerintah) itu tidak langsung bagi-bagi kursi, tetapi kami tukar-menukar konsep dulu. Kalau konsep kami diterima, baru ketahuan berapa jumlah orang yang diperlukan untuk menjalankannya,” kata Dasco seusai rapat Dewan Pembina Partai Gerindra di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, kemarin. Rapat yang dipimpin oleh Prabowo, selaku Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, itu membahas sejumlah hal, termasuk arah politik partai tersebut untuk lima tahun ke depan.
Seusai rapat, Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, belum ada sikap dari Prabowo terkait arah politik Gerindra pasca-Pemilu 2019.
Secara terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, partainya juga akan mengajukan 14 program prioritas partainya yang disampaikan saat kampanye pemilu lalu untuk dijalankan oleh pemerintahan Jokowi-Amin. ”Siapa pun yang bersama kami, baik di dalam pemerintahan maupun di luar, 14 program ini harus bisa beririsan dengan pihak-pihak yang siap bersama dengan kami itu,” ujarnya.
Tanpa syarat
Meski menolak mencampuri proses politik di parpol lain, Hasto Kristiyanto menambahkan, penjajakan kerja sama di antara parpol seharusnya tidak perlu membicarakan syarat tertentu. ”Kerja sama itu juga harus berkaitan dengan penataan pembangunan dan kepentingan nasional,” katanya.
Pemerhati politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, mengatakan, pihak yang kalah dalam pemilu sebaiknya tidak menuntut banyak ke pihak yang menang meski hal itu dibalut dengan konsep dan gagasan. Tawaran gagasan dan konsep yang tidak sesuai dengan visi-misi pemerintah bisa menghambat kinerja pemerintah.
Adi menduga, ada hal lain yang tengah diperjuangkan sejumlah parpol dengan mengatasnamakan konsep atau gagasan tertentu, misalnya posisi di kementerian tertentu. ”Konsep atau gagasan yang ditawarkan ini sebenarnya hanya panggung depan. Dalam politik, publik tentu bisa menilai apa yang ada di balik panggung,” ujarnya. (AGE/DVD/MTK)
