Kemandirian Daerah Menciptakan Lapangan Kerja Berbasis Investasi
Perbaikan sumber daya manusia menjadi ujung tombak kebijakan pemerintah tahun 2020. Kualitas sumber daya manusia jadi kunci mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan serta menghadapi revolusi industri masa depan.
Perbaikan sumber daya manusia menjadi ujung tombak kebijakan pemerintah tahun 2020. Kualitas sumber daya manusia jadi kunci mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan serta menghadapi revolusi industri masa depan.
Hal itu sejalan dengan tema yang diangkat Forum Pembangunan Indonesia (Indonesia Development Forum/IDF) pada 22-23 Juli 2019, yaitu ”Mission Possible: Seizing the Opportunities of Future Work to Drive Inclusive Growth”.
Diskusi IDF 2019 itu akan berlangsung di Jakarta Convention Center, Jakarta. Empat subtema yang akan dibahas adalah memperbaiki iklim investasi untuk menciptakan lapangan kerja; mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berdaya saing global; membina para pelaku usaha sosial; serta mengembangkan talenta dan pasar lokal.
Kompas berkesempatan mewawancarai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro terkait arah IDF 2019, beberapa waktu lalu. Berikut cuplikannya.
Tema yang diangkat IDF 2019 bergeser dari isu ketimpangan menjadi pembangunan sumber daya manusia. Apakah ini disesuaikan dengan arah kebijakan pemerintah tahun 2020?
IDF digelar sejak 2017. Idenya, mengajak pihak-pihak di luar pemerintah untuk memahami isu pembangunan dan mengajak mereka terlibat. Dua tahun pertama, 2017 dan 2018, IDF fokus membedah masalah ketimpangan yang dikerucutkan dalam ketimpangan antarkelompok pendapatan dan ketimpangan antarwilayah.
Kami melihat penyebab ketimpangan antarkelompok pendapatan salah satunya karena kesenjangan antarwilayah. Masalah kesenjangan ini sudah menahun terjadi di Indonesia Indonesia. Akar masalahnya diketahui sejak lama, tetapi tak pernah berhasil untuk diatasi. Jadi, IDF hadir paling tidak untuk mengingatkan itu.
Tema yang diangkat IDF 2019 sejalan dengan arah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki sumber daya manusia. Indonesia sedang mengalami bonus demografi yang cukup besar sehingga dibutuhkan tenaga kerja produktif yang siap terserap pasar tenaga kerja.
Bicara penyerapan pasar tenaga kerja ada dua yang harus menjadi fokus, yaitu penciptaan lapangan kerja dan peningkatan investasi. Hanya dengan investasi pemerintah bisa memperbesar lapangan kerja. Di sisi penawaran, tenaga kerja harus benar-benar dilatih agar cocok dengan kebutuhan pasar.
Bicara penyerapan pasar tenaga kerja ada dua yang harus menjadi fokus, yaitu penciptaan lapangan kerja dan peningkatan investasi.
Masalah pengangguran dan penciptaan lapangan kerja merupakan isu sentral dalam pembangunan. Politik di negara-negara maju, mereka tidak lagi berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi tentang berapa banyak lapangan kerja yang bisa diciptakan dan berapa besar pengangguran yang bisa diturunkan.
Jadi, IDF ingin membawa semua pihak paham mengenai isu ketenagakerjaan dan upaya mengurangi pengangguran. Kerangka berpikir tidak hanya dari satu sisi pendidikan, tetapi penciptaan investasinya, sehingga kesenjangan antara sisi permintaan dan penawaran pelan-pelan bisa dikurangi.
Salah satu fokus pemerintah adalah memperbaiki iklim investasi untuk menciptakan lapangan kerja, sejalan salah satu subtema IDF. Bagaimana langkah konkret yang akan ditempuh mengingat isu ketenagakerjaan begitu kompleks?
Sebenarnya kunci kedua hal itu ada di pemerintah daerah. Mereka harus memperhatikan angka pengangguran, tidak hanya pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Kalau mereka sudah paham mengenai isu pengangguran, berarti mereka akan mencari cara untuk mengurangi pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja. Sementara lapangan kerja hanya bisa tercipta jika ada investasi baik dari pemerintah maupun swasta.
Logika dan cara berpikir pemerintah daerah harus ke arah itu sehingga ramah investasi bukan dipahami secara kontekstual. Ramah investasi bisa diwujudkan melalui perizinan yang lebih cepat, tidak dihambat, ataupun kemudahan yang lain.
Jadi, perbaikan iklim investasi bukan karena ada instruksi dari pemerintah pusat atau pemberian hukuman, melainkan karena kesadaran sendiri. Kesadaran itu harus muncul karena pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengurangan kemiskinan di daerahnya.
Apakah selama ini pemerintah daerah belum ramah investasi?
Investasi sudah ada, tetapi belum banyak pemerintah daerah yang paham alasan harus menarik investasi lebih besar. Mungkin karena mereka belum melihat keterhubungan yang jelas bahwa dengan investasi akan tercipta lapangan kerja sehingga pengangguran berkurang dan kemiskinan menurun.
Pola pikir pemerintah daerah harus dibawa ke kerangka yang lebih luas. Sekarang yang terjadi ajakan daerah ramah investasi dengan membuat layanan terpadu atau mengimplementasikan online single submission (OSS). Namun, saya melihat pemerintah daerah masih tidak tahu motivasinya apa, terutama dari dirinya sendiri, sehingga dikhawatirkan mereka hanya ikut secara prosedural agar tidak ditegur pemerintah pusat.
Kalau ramah investasi tidak muncul dari kesadaran pemerintah daerahnya, ke depan ramah investasi tidak benar-benar terjadi. Investasi yang difasilitasi daerah hanya ramah secara prosedural, tetapi tidak ramah secara substansial. Ramah secara substansial akan terjadi apabila pemerintah paham dampak investasi terhadap ekonomi daerahnya.
Dengan kondisi tenaga kerja dan iklim investasi yang ada saat ini, jenis investasi seperti apa yang akan dibidik pemerintah?
Investasi yang dibutuhkan adalah investasi yang tidak sekadar mengeksplorasi sumber daya alam. Pemerintah membidik investasi yang sifatnya pengolahan atau penciptaan nilai tambah. Masalah pengangguran dan angkatan kerja masih menjadi isu besar, angka pengangguran masih di sekitar 5 persen sehingga mau tak mau pemerintah harus mendorong investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja besar.
Dalam konteks yang lebih luas lagi bukan sekadar berbicara jenis investasi, melainkan dampak berganda yang ditimbulkan. Misalnya, sektor properti yang melibatkan banyak tenaga kerja dan sektor pendukung lainnya sehingga dampak berganda yang ditimbulkan besar.
Baca juga: Peluang Investasi Proyek Pembiayaan Non-APBN Rp 707,9 Triliun
Hal terpenting, investasi masa depan yang dibidik tidak semata-mata sumber daya alam. Terus terang, di masa lalu, beberapa investasi besar berbasis sumber daya alam. Padahal, dampak berganda sektor itu kecil dan penciptaan lapangan kerja sedikit.
Bagaimana Indonesia memanfaatkan bonus demografi dan Revolusi Industri 4.0?
Bonus demografi disiapkan untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0. Revolusi industri menuntut lebih banyak tenaga kerja punya kemampuan STEM (science, technology, engineering, mathematics) yang barangkali di Indonesia masih sangat kurang, bahkan jumlah insinyur yang bekerja sesuai bidangnya sangat kurang.
Pasar kerja kini tidak hanya terbatas pasar kerja domestik, apalagi Indonesia sudah ikut ASEAN Economic Community. Jadi, artinya, produktivitas kerja harus dijaga karena persaingan makin kuat dan kebutuhan kompetisi juga makin tinggi. Di situ kita bisa melihat pentingnya memanfaatkan bonus demografi dalam konteks industri 4.0.
Pemerintah mendorong lebih banyak anak muda mau berwirausaha. Namum, jangan latah, semua mau berbasis digital, semua mau bikin bisnis rintisan (start up). Peluang usaha sangat terbuka luas, tidak hanya bisnis rintisan berbasis digital, tetapi ada bidang lain, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Bonus demografi disiapkan untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0. Revolusi industri menuntut lebih banyak tenaga kerja punya kemampuan STEM (science, technology, engineering, mathematics).
Bagaimana pemerintah memandang pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat rentan dan disabilitas untuk mendorong lingkungan inklusif?
Terkait aturan ketenagakerjaan, pemerintah tetap harus mendorong aturan yang tidak diskriminatif, baik terhadap jender, disablitas, maupun kelompok rentan lainnya. Kedua, sekarang mulai terlihat adanya digitalisasi dan industri 4.0 mendukung lingkungan pekerjaan lebih inklusif, seperti di Filipina dan India. Bisnis yang berkembang besar adalah bisnis yang dilakukan di rumah dan pemrosesan data, seperti call center untuk layanan konsumen. Penciptaan lapangan bisa lebih inklusif.
Hal-hal seperti itu yang ingin pemerintah dorong agar Indonesia juga mendiversifikasi jenis pekerjaan. Kesadaran tenaga kerja untuk memiliki keterampilan di era digital penting untuk menjawab tantangan industri 4.0. Di Finlandia, pemerintahnya memberi kursus gratis untuk belajar coding atau bahasa pemrograman. Kursus itu bisa untuk siapa saja.
Pemerintah berupaya agar lapangan pekerjaan lebih inklusif dengan kesempatan setiap orang menciptakan keahlian (reskilling) atau ditingkatkan (upskilling).
Mengapa IDF menjadikan Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi percontohan pertama atasi contoh pengurangan pengangguran? Bagaimana mengundang investasi ke sana?
Nusa Tenggara Timur secara data pengangguran kecil, tetapi kemiskinan tinggi. Artinya, orang di sana bekerja, tetapi upah kecil. Mereka memiliki pekerjaan yang kurang layak. Kemudian, NTT itu termasuk provinsi ketiga termiskin di luar Papua dan Papua Barat. Stunting tertinggi di Indonesia, kemiskinan juga tinggi, dua digit, infrastruktur terbatas.
Jadi, kami ingin melihat NTT secara keseluruhan dalam rangka menambah lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan. Yang terjadi sekarang ini, ada lapangan kerja, mereka tetap miskin. Berarti ada yang salah. Kami ingin membedah NTT dari dasarnya. Apa, sih, masalah dasarnya? Kenapa terjadi pengangguran rendah, kemiskinan tinggi?
Baca juga: NTT Terpilih Menjadi Provinsi Percontohan Indonesia Development Forum 2019
Berarti kemiskinan mesti ditekan melalui penciptaan lapangan kerja berkualitas. Agar lapangan kerja berkualitas, butuh investasi. NTT harus agresif menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja yang layak. Dengan upaya layak, mereka bisa mengurangi kemiskinan, mengurangi stunting. NTT memiliki keunggulan daerah yang bisa menarik investasi, yaitu pariwisata, peternakan, dan pertanian.
Kemiskinan mesti ditekan melalui penciptaan lapangan kerja berkualitas. Agar lapangan kerja berkualitas, butuh investasi. NTT harus agresif menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja yang layak.
Selama ini, yang menjadi sumber kemiskinan di beberapa provinsi, investasi hampir tidak ada dan masalah sumber daya manusia belum tertangani dengan baik.
Baca juga: Belajar dari Anomali Kemiskinan NTT