Mediasi 2 Kelompok Diharapkan Solutif

Penanganan konflik agraria di Register 45 Kabupaten Mesuji, Lampung, harus dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah pusat akan terlibat menyelesaikan masalah khususnya memediasi dua kelompok yang berkonflik.

KOMPAS/VINA OKTAVIA

Pasca bentrok dua kelompok massa di Register 45, Kabupaten Mesuji, Lampung, sejumlah warga penggarap lahan memilih mengungsi, Jumat (19/7/2019). Meski kondisi berangsur kondusif, warga masih takut beraktivitas.

MEDAN, KOMPAS – Penanganan konflik agraria di Register 45 Kabupaten Mesuji, Lampung, harus dilakukan secara menyeluruh agar tidak terus berulang. Pemerintah pusat akan terlibat menyelesaikan masalah khususnya memediasi dua kelompok yang berkonflik.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Abetnego Tarigan menyampaikan hal  itu di Medan, Sumatera Utara, Senin (22/7/2019). “Kami sudah berkomunikasi di internal Kantor Staf Presiden (KSP) tentang masalah ini. Deputi (KSP) akan berkomunikasi dengan pemerintah daerah dan pimpinan aparat di sana untuk menyelesaikan masalah ini,” katanya.

Abetnego yang juga Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (TPPKA) KSP mengatakan, konflik agraria di Mesuji sulit diselesaikan karena kompleksitas konflik di masyarakatnya. Konflik terjadi antar dua kelompok masyarakat yang sangat berbeda secara sosial budaya. Hal ini membuat penanganan konflik semakin sulit.

Baca juga : Pemerintah Pusat Diminta Turun Selesaikan Konflik Mesuji

KOMPAS/NIKSON SINAGA

Tenaga Ahli Utama/Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria Kantor Staf Presiden Abetnego Tarigan (kedua dari kiri) menjadi pembicara dalam diskusi di Medan, Sumatera Utara, Senin (22/7/2019). Abetnego menyatakan bahwa penyelesaian konflik agraria di Register 45 Kabupaten Mesuji, Lampung, harus dilakukan secara menyeluruh.

Konflik agraria di Kabupaten Mesuji terjadi di kawasan Register 45 yang merupakan hutan tanaman industri yang izinnya dipegang PT Silva Inhutani Lampung (SIL). Berdasar data Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah VI Lampung, perusahaan itu mengelola 42.762 hektar area hutan. Kawasan Register 45 semestinya ditanami kayu, tetapi kini lebih didominasi kebun singkong.

Pada Rabu (17/7/2019), konflik antara dua kelompok masyarakat kembali terjadi di Register 45 dan menewaskan tiga orang masyarakat. Konflik di kawasan Register 45 bukan kali itu saja terjadi. Dalam empat tahun terakhir, sedikitnya terjadi empat bentrokan antarkelompok massa di Register 45 yang menelan korban jiwa (Kompas, 19/7/2019).

KOMPAS/VINA OKTAVIA

Petugas berada di lahan konflik di Register 45, Kabupaten Mesuji, Lampung, , Jumat (19/7/2019). Setelah bentrok dua kelompok massa di kawasan itu sejumlah warga penggarap lahan memilih mengungsi. Meski kondisi berangsur kondusif, warga masih takut beraktivitas.

Abetnego mengatakan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan berfokus menyelesaikan persoalan agraria di Register 45 Mesuji. Menurut Abetnego, perlu ditelusuri kembali temuan dan rekomendasi dari Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Mesuji, yang pernah bekerja pada 2012, apakah sudah dilakukan pihak terkait atau belum.

Menurut Abetnego, penyelesaian konflik agraria akan menjadi salah satu fokus mereka. TPPKA KSP saat ini menangani 680 konflik agraria dengan luasan sekitar 700.000 hektar di seluruh Indonesia. “Konflik ini melibatkan lebih dari 180.000 keluarga. Ini harus segera diselesaikan,” katanya.

TPPKA KSP saat ini menangani 680 konflik agraria dengan luasan sekitar 700.000 hektar di seluruh Indonesia. Konflik melibatkan lebih 180.000 keluarga. (Abetnego Tarigan)

Penyelesaian kasus tersebut, kata Abetnego, kini dalam tahap pemetaan. Pihaknya memetakan mana saja konflik yang masih tahap pengkajian, mediasi, dan proses hukum. “Ini sedang kami minta keterangan dari semua kementerian terkait dengan semua sektor yang ada,” katanya.

Konflik agraria lainnya yang ditangani KSP adalah konflik lahan bekas hak guna usaha PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II di Sumatera Utara. Selain itu ada juga konflik hutan adat di Desa Pandumaan dan Sipituhuta dengan PT Toba Pulp Lestari di Kabupaten Humbang Hasundutan.

WALHI

Data Konflik AgrariaSumber: Walhi, 9 Mei 2019

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Utara Dana Prima Tarigan mengatakan, penyelesaian konflik agraria masih dalam tahap wacana. “Yang dilakukan pemerintah baru program membagikan sertifikat lahan, belum menyelesaikan pokok persoalan agraria yang paling mendasar,” kata Dana.

Menurut Dana, persoalan yang harus diselesaikan dalam program reforma agraria adalah redistribusi lahan. Hal itu untuk mengurangi kesenjangan kepemilikan lahan yang sangat lebar. Sulitnya penyelesaian konflik agraria ini, menurut Dana, disebabkan banyaknya kepentingan yang saling tarik menarik.

Baca juga : Paling Telat 4 Bulan, 167 Konflik Agraria Tertangani