Perubahan pola pikir dan budaya kerja diyakini menjadi kunci keberhasilan implementasi zona integritas di lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Selama ini para pegawai dinilai masih terjebak di zona nyaman.
Oleh
RUNIK SRI ASTUTI
·3 menit baca
SIDOARJO, KOMPAS - Perubahan pola pikir dan budaya kerja diyakini menjadi kunci keberhasilan implementasi zona integritas di lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Selama ini para pegawai dinilai masih terjebak di zona nyaman.
Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Timur Susy Susilawati mengakui, tantangan meningkatkan integritas yakni mengubah pola pikir pegawai dan menciptakan budaya kerja berorientasi pelayanan masyarakat. "Hal itu terjadi karena selama ini para pegawai merasa berada di zona nyaman,” kata dia di sela acara Penguatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas oleh Tim Kemenkumham di Lapas Kelas I Surabaya, Senin (22/7/2019).
Tahun ini, Kanwil Kemenkumham Jatim mengusulkan 13 satuan kerja termasuk lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk mengikuti kontestasi. Menurut Susy, pihaknya telah melakukan persiapan sejak awal pengusulan. Selanjutnya dilakukan pemantauan, pendampingan, hingga penguatan secara kelembagaan untuk memenuhi indikator-indikator yang ditetapkan dalam membangun zona integritas.
Tantangan meningkatkan integritas yakni mengubah pola pikir pegawai dan menciptakan budaya kerja berorientasi pelayanan masyarakat.
Susy mengatakan, dari 13 satuan kerja yang diusulkan itu, sembilan di antaranya berhasil masuk nominasi. Dari sembilan satker yang masuk nominasi, dua satker diusulkan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sedangkan tujuh lainnya diusulkan menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
“Dua satker yang diusulkan menuju WBBM adalah yang tahun lalu berhasil mendapatkan predikat WBK yakni Kantor Imigrasi Blitar dan Lapas Perempuan Kelas II Malang,” ujar Susy. Tujuh satker yang diusulkan menuju WBK adalah Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I TPI Tanjung Perak, Kanim Kelas I khusus TPI Surabaya, Lapas Kelas I Surabaya, Lapas Kelas IIA Sidoarjo, Lapas Kelas I Malang, Kanim Madiun, dan Lapas Narkotika Pamekasan.
Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan Kemenkumham Ambeg Paramarta mengatakan, pihaknya berharap satker-satker yang diusulkan berhasil mendapatkan predikat WBK dan WBBM. Tim dari Kemenkumham terus melakukan penguatan-penguatan terhadap satker.
“Dari pengamatan, telah banyak perubahan yang dilakukan satuan kerja di Kanwil Kemenkumham Jatim, antara lain kemudahan mengakses informasi di lapas, rutan, dan kantor imigrasi,” ujar Ambeg.
Yang diperlukan adalah komitmen kuat dan integritas para pegawai untuk melaksanakan reformasi birokrasi dengan cara memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Selain itu hampir pada tiap satuan kerja terdapat informasi mengenai mekanisme melakukan kunjungan ke lapas dan rutan serta mekanisme prosedur mendapatkan paspor. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pun terukur akuntabilitasnya melalui indeks kepuasan konsumen.
Menurut Ambeg, sejatinya zona integritas bukan hal baru sebab Kemenkumham sudah melakukan reformasi birokrasi sejak 2010. Yang diperlukan adalah komitmen kuat dan integritas para pegawai untuk melaksanakan reformasi birokrasi dengan cara memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Kepala Lapas Kelas I Surabaya Suharman mengatakan, dalam kerangka membangun Zona Integritas pihaknya telah banyak melakukan perubahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Contohnya, menerapkan sistem antrean secara daring terhadap pengunjung warga binaan.
Untuk meningkatkan sistem keamanan, pihaknya telah memasang gapura detektor logam dan perangkat pemindai barang bawaan pengunjung. Dengan alat tersebut, pengunjung tak perlu menjalani pemeriksaan badan secara manual sehingga lebih nyaman.
Dalam lapas juga disediakan beragam fasilitas untuk pengunjung seperti arena bermain anak-anak, ruang laktasi, hingga kawasan khusus merokok. Pengelola lapas juga menyediakan toilet khusus bagi penyandang disabilitas.