1.515 Anggota Satgas Gabungan Akan Ditempatkan di Desa Rawan Kebakaran

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji sedang mengecek kesiapan satuan tugas gabungan untuk pencegahan kebakaran lahan, Selasa (23/7/2019).

PONTIANAK, KOMPAS — Upaya pencegahan sedini mungkin menjadi langkah utama dalam penanganan kebakaran lahan di Kalimantan Barat. Oleh karena itu, 1.515 anggota satuan tugas gabungan ditempatkan di 100 desa rawan kebakaran lahan. Tim itu akan hidup bersama masyarakat melakukan edukasi dan patroli.

Hal itu dikemukakan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji dalam Apel Siaga Darurat Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan, Selasa (23/7/2019). Apel itu diikuti sejumlah unsur dari TNI-Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta pemadam swasta.

Sutarmidji mengatakan, kebakaran hutan dan lahan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain kerusakan ekologi, menurunnya keanekaragaman hayati, terganggunya kesehatan dan transportasi, baik darat laut, maupun udara. Bahkan, asapnya bisa mengganggu negara tetangga jika tidak ditangani dengan baik.

Mereka akan menjadi bagian dari masyarakat tinggal bersama masyarakat sambil memberikan edukasi serta berpatroli. Jadi, pemerintah fokus pada langkah pencegahan. Setelah pengarahan hari ini, mereka langsung ditempatkan di 100 desa yang telah ditentukan.

Oleh karena itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membentuk satuan tugas (satgas) gabungan 1.515 personel tersebut. Satgas itu terdiri dari 1.000 personel TNI, 205 anggota Polri, 105 BPBD, dan 205 warga masyarakat.

”Mereka akan menjadi bagian dari masyarakat tinggal bersama masyarakat sambil memberikan edukasi serta berpatroli. Jadi, pemerintah fokus pada langkah pencegahan. Setelah pengarahan hari ini, mereka langsung ditempatkan di 100 desa yang telah ditentukan,” ujarnya.

Selama ini, penanganan lebih fokus pada penegakan aturan, yang artinya baru dilakukan sebuah tindakan setelah terjadi kebakaran. Untuk kali ini fokus pada pencegahan. Kehadiran satgas itu diharapkan bisa mengedukasi masyarakat tentang bahaya membakar lahan bagi masyarakat dan perekonomian.

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengecek kesiapan alat pemadaman, Selasa (23/7/2019).

Berdasarkan pantauan satelit NOAA pada 2018 periode Januari-Juli ada 137 titik panas. Kemudian, pada periode Januari-19 Juli 2019 ada 87 titik panas. Berdasarkan pantauan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan luas lahan yang terbakar di Kalbar 2018 seluas 68.313 hektar. Dari luas itu, 58 persen yang terbakar adalah lahan gambut, kemudian 42 persen di lahan mineral.

Tenaga ahli BNPB, Amrin, mengatakan, satgas itu berada di masyarakat untuk menjadi bagian terdepan dalam pencegahan. Mereka akan tinggal di rumah-rumah penduduk. Mereka akan ditempatkan sekitar empat bulan. Waktunya akan diperpanjang jika ada hal yang khusus. Sebaliknya, jika situasi cepat bisa ditangani, cepat pula ditarik kembali.

Operasi pembasahan

Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan Badan Restorasi Gambut (BRG) Myrna A Safitri secara terpisah mengatakan, pekerjaan BRG lebih pada upaya pencegahan kebakaran dan berbagai bentuk kerusakan ekosistem gambut lain. BRG bekerja di hulu.

Karena itu, BRG melakukan pemantauan terhadap potensi kekeringan pada lahan gambut melalui pengukuran real time terhadap tinggi muka air di lahan gambut serta kelembaban gambut.

Terkait dengan kondisi faktual terjadinya kebakaran lahan gambut di wilayah kerja restorasi, berdasarkan Peraturan Kepala BRG Nomor P.6/KaBRG/2019, BRG memiliki skema operasi pembasahan cepat lahan gambut terbakar (OPCLGT) dan operasi pembasahan gambut rawan kekeringan (OPGRK).

Jany Tri Raharjo, Kepala Subkelompok Kerja Kalbar pada Kedeputian Bidang Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan BRG mengatakan, skema OPCLGT digunakan jika terjadi kebakaran lahan gambut di wilayah kerja restorasi. Namun, di sana belum dibangun sekat kanal dan sumur bor.

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Satuan tugas gabungan sedang mengikuti Apel Siaga Darurat Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat, Selasa (23/7/2019).

Pemerintah desa setempat dapat menginformasikan perihal kebakaran kepada Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman, dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalbar selaku Satuan Pelaksana Tugas BRG di Kalbar.

Sementara untuk OPGRK dikhususkan pada lokasi atau desa-desa yang telah dilaksanakan pembangunan infrastruktur pembasahan gambut (IPG) sumur bor. Pada skema ini, walaupun belum terjadi kebakaran lahan, apabila terdapat potensi kekeringan karena tidak turun hujan paling sedikit tujuh hari, adanya indikasi titik panas, dan diprediksi berpotensi rawan kekeringan menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, maka dapat dilakukan operasi pembasahan.

Sama dengan OPCLGT, masyarakat melalui pemerintah desa juga dapat menyampaikan permohonan pembasahan. Desa Padu Banjar di Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Desa Sarang Burung Danau di Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, dan Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, adalah contoh desa yang telah mengajukan permohonan OPGRK. Operasi pembasahan gambut dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat peduli api dan aparat setempat.

Operasi pembasahan siap dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya. Pihaknya langsung bergerak di lapangan, baik untuk pencegahan maupun koordinasi penanggulangan kebakaran. Jangan sampai kebakaran besar terjadi lagi.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman, dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalbar selaku Satker Pelaksana Tugas Pembantuan Restorasi Gambut dan Ketua TRGD Kalbar Adi Yani mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan tim karhutla Kalbar, seperti BPBD, TNI-Polri, Manggala Agni, dan BRG, dalam hal penanganan kebakaran ini.

”Operasi pembasahan siap dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya. Pihaknya langsung bergerak di lapangan, baik untuk pencegahan maupun koordinasi penanggulangan kebakaran. Jangan sampai kebakaran besar terjadi lagi,” ujarnya.

Sekolah lapang

BRG dalam program Desa Peduli Gambut (DPG) setiap tahun menyelenggarakan sekolah lapang petani gambut. Setelah sekolah lapang, petani diajak membangun demplot percontohan untuk penerapan metode pembukaan lahan tanpa bakar.

Hermawansyah, Dinamisator Desa Peduli Gambut pada Kedeputian Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan BRG Kalbar menambahkan, dari demplot-demplot yang dibangun masyarakat sudah membuahkan hasil. Masyarakat kembali semangat mengelola lahan gambut dengan tidak perlu membakar lahan. Dalam jangka panjang, jika petani sudah berubah pola pertaniannya dari membakar menjadi tidak membakar, maka kebakaran lahan gambut bisa ditekan sekecil mungkin.

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Para petani dari 16 desa di Kalimantan Barat mengikuti pelatihan membuka lahan tanpa membakar, Kamis (29/3/2018).

Sejak tahun 2017 hingga sekarang, BRG telah mendampingi 49 DPG yang tersebar di Kubu Raya, Kayong Utara, Mempawah, dan Sambas. Tahun ini program DPG dilaksanakan di 26 desa target restorasi di Kubu Raya, Kayong Utara, dan Sambas.

Fasilitator desa aktif di lapangan, untuk situasi sekarang sedang siaga Satu. Jika di desa dampingannya terjadi kebakaran atau potensial mengalami kekeringan, fasilitator desa memfasilitasi pemerintah desa mengajukan permohonan operasi pembasahan.

Pantauan Kompas, dalam beberapa hari ini kabut asap di Kota Pontianak hilang. Pontianak dan sejumlah wilayah lainnya di Kalbar diguyur hujan lebat. Titik panas pun berdasarkan pantauan satelit sejak 22 Juli pukul 07.00 hingga 23 Juli pukul 07.00 terpanatau hanya ada dua titik, semuanya di Kabupaten Ketapang.