China diberitakan bisa menempatkan pasukan bersenjatanya di pangkalan angkatan laut Kamboja. Otoritas Kamboja membantah ada pakta rahasia di antara kedua negara.
WASHINGTON, SENIN -- Salah satu media terkemuka di Amerika Serikat, The Wall Street Journal, memberitakan perjanjian di antara kedua negara itu—yang dicapai tahun ini—sengaja tidak dipublikasikan. Mengutip sumber dari kalangan Pemerintah AS, Minggu (21/7/2019), dan diperbarui pada Senin pagi, perjanjian itu memberikan China akses eksklusif pada Pangkalan Angkatan Laut Ream Kamboja di Teluk Thailand selama 30 tahun.
Sumber itu mengatakan, fasilitas tersebut akan meningkatkan kapabilitas kehadiran China demi menegaskan klaim teritorial mereka terutama di wilayah Laut China Selatan. Kepentingan ekonomi Beijing pun diperkirakan dapat direngkuh dan dipertahankan di wilayah yang diklaim sejumlah negara selain China itu.
Pejabat China dan Kamboja membantah pemberitaan tersebut. Mereka mengatakan, sama sekali tidak ada perjanjian semacam itu. Kamboja membantah melalui Perdana Menteri Hun Sen, sedangkan bantahan Beijing diutarakan juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang.
”Ini adalah berita terburuk yang dibuat tentang Kamboja,” kata Hun Sen sebagaimana dikutip situs berita pro-pemerintah, Fresh News, Senin. ”Tidak mungkin hal-hal itu bisa terjadi karena menyelenggarakan sebuah pangkalan militer asing bertentangan dengan konstitusi Kamboja.”
Pernyataan itu dipertegas juru bicara Kementerian Pertahanan Kamboja, Chhum Socheat. Ia mengatakan bahwa laporan media itu dibuat-buat dan tidak berdasar.
Sementara di Beijing, Geng Shuang mengatakan, ”Seperti yang saya pahami, pihak Kamboja telah membantahnya.” Namun, Geng menolak menjawab pertanyaan untuk mengonfirmasi apakah China juga membantah laporan itu.
”China dan Kamboja secara tradisional adalah tetangga yang bersahabat,” kata Geng secara diplomatis. ”Kami telah bekerja sama di berbagai bidang. Kerja sama kami terbuka, transparan, dan saling menguntungkan sekaligus setara. Saya harap pihak terkait tidak menafsirkannya secara berlebihan.”
Sebagai sekutu regional terkuat Hun Sen, Pemerintah China telah menggelontorkan miliaran dollar AS lewat bantuan pembangunan dan pinjaman ke Kamboja. Dana itu dikucurkan dalam kerangka kerja sama dua arah melalui megaproyek Prakarsa Sabuk dan Jalan. Inisiatif yang diluncurkan Presiden China Xi Jinping tahun 2013 itu bertujuan meningkatkan jejaring ekonomi di seluruh Asia, Timur Tengah, Eropa, dan Afrika. Megaproyek itu dilaporkan telah menarik banyak usaha komersial China ke Kamboja. Jenis usahawan yang masuk termasuk pengusaha kasino dan kreator-kreator zona ekonomi khusus.
Desakan Washington
Bulan ini, Departemen Pertahanan AS menganalisis bahwa ada kemungkinan China tengah berupaya mendapatkan pijakan militernya di Kamboja. Washington pun mengirimkan sepucuk surat ke Kamboja yang intinya menanyakan alasan Kamboja menolak tawaran Washington untuk memperbaiki pangkalan angkatan laut mereka.
Dalam sebuah pernyataan, Departemen Luar Negeri AS juga mendesak Kamboja menolak kesepakatan sewa-menyewa semacam itu. Washington mengatakan, Kamboja patut memiliki komitmen konstitusional kepada rakyatnya dan membangun kebijakan luar negeri yang independen.
Washington menyatakan keluhannya atas langkah Pemerintah Kamboja mengundang kehadiran militer asing di Kamboja. Hal itu dinilai dapat mengancam koherensi dan sentralitas ASEAN, bahkan dinilai dapat mengganggu perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara.
Pemerintah Kamboja sendiri telah membantah laporan November tahun lalu itu yang menyatakan China telah melobi Phnom Penh sejak 2017. Isinya, terutama, mengizinkan pangkalan angkatan laut dapat menampung berbagai jenis kapal Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China. (AP/REUTERS)