DPRD Simalungun Ajukan Hak Interpelasi

KOMPAS/NIKSON SINAGA

Ketua Fraksi Nasdem DPRD Simalungun Bernhard Damanik (kiri) bersama anggota DPRD lainnya berbincang di kantornya, di Simalungun, Rabu (24/7/2019). DPRD Simalungun akan mengajukan hak interpelasi atas keputusan Bupati Simalungun Jopinus Ramli Saragih yang menghentikan 1.695 guru dari jabatan fungsional.

SIMALUNGUN, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Simalungun akan mengajukan hak interpelasi kepada Bupati Simalungun Jopinus Ramli Saragih yang menghentikan 1.695 guru bukan sarjana dari jabatan fungsional. Keputusan dipertanyakan karena dilakukan di tengah kondisi kekurangan guru.

DPRD Simalungun juga mempertanyakan pernyataan Saragih yang menyebut Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini tidak menyatakan pendapat (TMP/disclaimer of opinion) selama dua tahun terakhir karena pembayaran tunjangan sertifikasi kepada guru bukan sarjana.

Ketua Fraksi Nasdem DPRD Simalungun Bernhard Damanik, di Simalungun, Rabu (24/7/2019), mengatakan, laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun mendapat opini TMP pada 2018 karena ada temuan pengadaan aset Rp 57 miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

BPK juga menemukan penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang tidak sesuai peruntukan senilai Rp 3,8 miliar, pengadaan meja dan kursi di sekolah, dan pengerjaan SD percontohan. BPK sama sekali tidak menyebut soal tunjangan profesi guru. ”Pernyataan disclaimer karena tunjangan profesi guru mempermalukan bupati. Kami tidak tahu bupati dapat informasi dari mana,” kata Bernhard.

Baca juga: Pemecatan Guru Meresahkan

KOMPAS/NIKSON SINAGA

Staf di Universitas Efarina beraktivitas di kampusnya di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Rabu (24/7/2019). Sebagian guru mengadu ke DPRD Simalungun karena diarahkan ke kampus itu untuk kuliah program sarjana setelah dihentikan Pemerintah Kabupaten Simalungun dari jabatan fungsional guru.

Sebelumnya, Saragih mengatakan, penghentian guru itu dilakukan karena BPK memberikan opini disclaimer akibat pembayaran tunjangan profesi kepada guru bukan sarjana.

Menurut Bernhard, hingga kini, Saragih belum bisa menjelaskan alasan sebenarnya penghentian guru. Kalaupun 1.695 guru itu masih mengajar, Simalungun masih kekurangan lebih dari 2.000 guru. ”Karena itu, kami akan mendalami apa sebenarnya motif penghentian guru itu. Kami mendapat pengaduan dari guru kalau mereka diarahkan ke kampus tertentu,” katanya.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Simalungun Alberth Pancasila Sipayung mengatakan, penghentian guru di Simalungun sudah menjadi perhatian PGRI provinsi dan pusat. ”Pengurus Besar PGRI akan bersurat kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Bupati Simalungun agar keputusan tersebut ditinjau ulang,” katanya.

Keputusan itu sangat tidak berpihak kepada guru. Guru tidak mendapat hak tunjangan sertifikasi karena penghentian jabatan fungsional.

Alberth mengatakan, keputusan itu sangat tidak berpihak kepada guru. Guru tidak mendapat hak tunjangan sertifikasi karena penghentian jabatan fungsional. Sebanyak 527 guru yang dihentikan telah mengabdi 20-30 tahun dan akan pensiun kurang dari dua tahun lagi.

”Seharusnya Pemkab Simalungun memberikan penghargaan kepada mereka, bukan malah memecatnya dan menahan haknya,” kata Alberth.

Baca juga: PGRI Minta SK Bupati Ditinjau Lagi

KOMPAS/NIKSON SINAGA

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Simalungun Albert Pancasila Sipayung di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Rabu (24/7/2019).

Alberth mengatakan, para guru juga menghadapi ketakutan luar biasa karena ditekan atasannya di Pemkab Simalungun. Para guru takut dipindahkan dan kepala sekolah takut dicopot jabatannya sehingga mereka tidak berani mengadu kepada PGRI.

Sekretaris Dinas Pendidikan Simalungun Parsaulian Sinaga mengakui mereka masih kekurangan guru. Ia mengatakan, jumlah guru PNS untuk SD dan SMP di Simalungun, termasuk yang dihentikan, hanya sekitar 6.000 orang. Kekurangan guru ditutupi dari tenaga honorer 4.000 orang.

Para guru takut dipindahkan dan kepala sekolah takut dicopot jabatannya sehingga mereka tidak berani mengadu kepada PGRI.

Meski demikian, menurut Parsaulian, mereka tetap memberlakukan keputusan itu. Sebanyak 400 guru sudah menyerahkan ijazah strata 1 yang sebelumnya sudah didapat, tetapi belum dicantumkan.

Menurut Parsaulian, mereka membebaskan para guru untuk kuliah di kampus pilihan masing-masing. Ia membantah pemkab mengarahkan mereka ke kampus tertentu. Sebagian guru sebelumnya menyatakan mereka diarahkan kuliah di Universitas Efarina milik Saragih.

Seorang staf di Universitas Efarina, yang tidak mau menyebutkan namanya, mengatakan, mereka memang menerima mahasiswa PNS yang mengambil program studi S-1. Namun, menurut dia, baru 92 PNS yang mendaftar. Ia juga mengatakan, para mahasiswa harus tetap kuliah seperti biasa.