Pemerintah berencana membangun pelabuhan di kawasan Pantai Matahari Terbit, Desa Sanur Kaja, Denpasar, Bali. Pelabuhan itu menjadi akses penyeberangan dari Kota Denpasar ke Nusa Penida.
Oleh
COKORDA YUDISTIRA
·3 menit baca
DENPASAR, KOMPAS — Pemerintah berencana membangun pelabuhan di kawasan Pantai Matahari Terbit, Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Pelabuhan Sanur itu menjadi akses penyeberangan dari Kota Denpasar ke wilayah Nusa Penida di Kabupaten Klungkung.
Terkait rencana pembangunan pelabuhan di Sanur itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Gubernur Bali I Wayan Koster, Jumat (26/7/2019), meninjau lokasi bakal proyek pelabuhan di Pantai Matahari Terbit, Sanur, Kota Denpasar. Mereka juga mendengarkan pemaparan rencana desain pelabuhan dan melihat kondisi pantai yang akan dibangun pelabuhan.
”Dermaga di Sanur ini potensial. Sudah ada desain dan perencanaannya, kami akan finalkan,” kata Budi di Sanur. Budi menambahkan, proyek Pelabuhan Sanur diperkirakan membutuhkan biaya Rp 300 miliar hingga Rp 500 miliar. ”Sumber pembiayaannya akan kombinasi antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU),” ujar Budi, menambahkan.
Dari desain pelabuhan yang dipaparkan Ida Bagus Putu Adnyana dari Universitas Udayana, Bali, kawasan Pelabuhan Sanur itu direncanakan terintegrasi dengan terminal dan rute autonomous rail rapid transit (ART) Kota Denpasar dalam pengembangannya ke depan. Adapun Koster menambahkan, Pelabuhan Sanur juga akan terkoneksi dengan dua pelabuhan di wilayah Nusa Penida, yaitu Pelabuhan Nusa Penida dan Pelabuhan Nusa Lembongan.
Dermaga di Sanur ini potensial. Sudah ada desain dan perencanaannya, kami akan finalkan.
Budi mengatakan, skema pembiayaan kombinasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan KPBU memungkinkan investor swasta dari Bali, nasional, atau internasional bergabung dan terlibat dalam proyek Pelabuhan Sanur. Budi menambahkan, pelibatan pihak swasta diharapkan menjadikan pengelolaan Pelabuhan Sanur berstandar internasional dan profesional. ”Pelabuhan ini untuk menambah kenyamanan wisatawan di Bali yang akan mengunjungi obyek wisata di Nusa Penida,” kata Budi.
Perhatian presiden
Koster mengatakan, pembangunan Pelabuhan Sanur di Bali mendapat perhatian Presiden Joko Widodo. Kedatangan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ke Bali tersebut, menurut Koster, merupakan bentuk respons pemerintah terhadap usulan pembangunan infrastruktur transportasi terintegrasi di Bali. ”Aspirasi pembangunan infrastruktur Bali sudah disampaikan kepada Presiden pada 22 April lalu,” kata Koster di Sanur.
Koster menyatakan, Pelabuhan Sanur berguna untuk mengakomodasi kepentingan transportasi masyarakat Bali, yaitu mendukung kelancaran penyeberangan dari Bali ke Nusa Penida, baik untuk sehari-hari maupun ketika berlangsung persembahyangan di Pura Penataran Ped, Nusa Penida, dan juga mendukung pengembangan pariwisata Nusa Penida. ”Nusa Penida sudah berkembang menjadi destinasi sehingga harus didukung dengan pelayanan transportasi yang layak,” ujar Koster.
Koster dan Adnyana memastikan pembangunan Pelabuhan Sanur di Pantai Matahari Terbit itu tetap mengakomodasi kepentingan masyarakat setempat, termasuk para nelayan di Kelompok Nelayan Mina Sari Asih, Desa Sanur Kaja.
Sebelumnya, di lokasi kunjungan kerja Menteri Perhubungan itu, Ketua Kelompok Nelayan Mina Sari Asih I Ketut Sukarja mengatakan, nelayan dan masyarakat setempat menyetujui rencana pembangunan Pelabuhan Sanur. Sukarja menambahkan, mereka berharap pembangunan Pelabuhan Sanur itu mengakomodasi kepentingan nelayan, antara lain tempat sandar perahu tradisional (jukung), tempat pertemuan, dan ruang penyimpanan barang.
Lebih lanjut Budi mengatakan, selain Pelabuhan Sanur, pemerintah juga mempertimbangkan pengembangan Pelabuhan Tanah Ampo di Kabupaten Karangasem. Dalam kunjungan kerja di Bali, Jumat, Budi terlebih dahulu bertemu dengan pemangku kepentingan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai sebelum meninjau lokasi Pelabuhan Sanur.
Mengenai pengelolaan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Budi menyatakan, pemerintah menginginkan pengelolaan bandara agar lebih produktif dengan memaksimalkan kapasitasnya. Budi mengatakan, pergerakan pesawat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai masih dapat ditingkatkan dari 30 pergerakan pesawat per jam menjadi 32 pergerakan pesawat per jam. Pemerintah juga menyiapkan pola klaster sehingga Bandara I Gusti Ngurah Rai lebih optimal melayani pergerakan pesawat rute internasional.
Menurut Budi, penataan bandara dan pembangunan infrastruktur perhubungan di Bali itu menjadi bentuk perhatian Presiden Joko Widodo kepada Bali yang menjadi daerah tujuan pariwisata. ”Presiden menginginkan tempat-tempat wisata di Bali didukung agar turis mendapatkan fasilitas yang baik,” ujar Budi.