Sambil menanti keputusan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin tentang bertambah atau tidaknya partai politik koalisi pendukung pemerintah, partai politik menyiapkan calon menteri.
JAKARTA, KOMPAS— Partai politik-partai politik pendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada Pemilu 2019 menyiapkan usulan calon menteri sesuai dengan kriteria yang diminta Jokowi untuk mengisi kabinet barunya. Penyiapan usulan menteri tersebut menyusul pertemuan Jokowi-Amin dengan para sekretaris jenderal parpol pendukung Jokowi-Amin saat pembubaran Tim Kampanye Nasional, Jumat (26/7/2019).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani, Sabtu, di Jakarta, mengatakan, Jokowi sudah meminta semua elemen pendukungnya, baik partai maupun sukarelawan, untuk mengajukan usulan nama-nama calon menteri. Bahkan, Jokowi juga sudah menyampaikan kriteria kandidat menteri yang dibutuhkan untuk periode kedua kepemimpinannya.
Kriteria yang dimaksud Jokowi di antaranya orang yang memiliki jiwa kepemimpinan kuat, berintegritas, mau bekerja keras, dan punya kemampuan untuk mengeksekusi program-program pemerintah secara efektif. ”Itu yang beliau (Jokowi) sampaikan untuk diusulkan dari partai-partai. Beliau terbuka menerima usulan calon-calon menteri dari semua kelompok pendukungnya,” kata Arsul menambahkan.
Sekjen Partai Golkar Lodewijk F Paulus menambahkan, pada dasarnya komposisi kabinet memang harus memprioritaskan menteri dari parpol pendukung terlebih dahulu, bukan dari partai-partai di luar koalisi pendukung. Golkar juga siap mengusulkan nama-nama calon menteri, baik dari kadernya sendiri maupun sosok profesional nonpartai.
”Jadi, tinggal bagaimana kami melihatnya, kembali lagi pada kebutuhan Pak Jokowi, itu yang kami prioritaskan. Yang kita tahu, ke depan ini beliau mengutamakan pengembangan SDM (sumber daya manusia) sembari tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur dan investasi,” kata Lodewijk.
Sebelumnya, dalam pembubaran Tim Kampanye Nasional (TKN) yang juga dihadiri Ketua Dewan Pengarah TKN Jusuf Kalla, Ketua TKN Erick Thohir, dan Ketua Harian TKN Moeldoko, Jokowi beberapa kali menegaskan solidnya koalisi partai pendukungnya meski ada perbedaan pandangan di antara parpol tentang perlu atau tidaknya menambah anggota koalisi (Kompas, 27/7/2019).
Kemarin, seusai menghadiri tasyakuran Milad Ke-44 Majelis Ulama Indonesia (MUI), di Jakarta, wakil presiden terpilih Ma’ruf Amin menyatakan, untuk menyeimbangkan banyaknya kepentingan parpol, maka kepentingan parpol dan profesional harus terwakili seluruhnya. ”Ya, yang penting ada terwakili semuanya. Walaupun ada dari (partai) politik, juga (ada dari) profesional. Artinya, (perwakilan) politik dan (perwakilan) nonpolitik, bisa 60 berbanding 40. (Kalau) kata Pak Jokowi, bisa 50 berbanding 50,” tutur Amin.
Tawaran Gerindra dikaji
Terkait dengan konsep program yang ditawarkan Prabowo Subianto di bidang pangan dan energi, hal itu akan dikaji terlebih dahulu oleh koalisi pendukung Jokowi-Amin. Menurut Lodewijk, di tengah situasi politik yang saat ini semakin mencair dan dinamis, konsep program yang ditawarkan Gerindra pun tengah dikaji. ”Kalau beliau (Prabowo) punya konsep selayaknya anak bangsa memberikan masukan kepada presiden terpilih, saya pikir itu hal yang baik,” ujarnya.
Konsep program kemandirian pangan dan ketahanan energi menjadi salah satu syarat pertimbangan Gerindra untuk bergabung dengan koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-Amin. Jokowi dalam pertemuannya dengan Prabowo, belum lama ini, telah membuka diri pada partai yang dipimpin Prabowo itu untuk bergabung. Pertemuan Jokowi dan Prabowo tersebut dilanjutkan dengan pertemuan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo, akhir pekan lalu.
Sebelumnya, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto juga mengatakan, meski tawaran konsep dari Gerindra belum diterima secara detail, Hasto menilai konsep pembangunan PDI-P dan Gerindra pada prinsipnya tak berbeda. ”Kami pernah bekerja sama dengan Gerindra pada 2009 sehingga mau tak mau terjadi semacam sintesis dalam hal kebijakan,” kata Hasto.
Namun, kesamaan konsep program pembangunan antara PDI-P dan Gerindra itu tidak serta-merta jadi alasan untuk berkoalisi bersama. Keputusan akhir terkait arah koalisi, ujar Hasto, tetap ada di tangan Jokowi.
Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono. Menurut Ferry, dalam waktu dekat, diharapkan ada pertemuan lanjutan Jokowi dengan Prabowo untuk membicarakan bentuk program kerja sama di antara kedua pihak. Tak ada salahnya jika Jokowi mengadopsi program Gerindra karena konsep program antara PDI-P dan Gerindra tak banyak berbeda.
”Pak Jokowi jelas butuh kebersamaan untuk menghadapi tantangan ke depan. Nanti kita lihat apakah Pak Jokowi mau menerima tawaran program dari kami atau tidak,” kata Ferry.
Kuatkan posisi tawar
Lebih jauh, mengenai peluang bertambahnya anggota koalisi pendukungnya bersama Jokowi, Amin mengatakan, koalisinya tetap akan terbuka. Pasca-pembubaran TKN, akan ada pembicaraan lebih lanjut terkait dengan koalisi. Na-
mun, perlu kata sepakat dari anggota koalisi. Hingga kini, Amin menyebut belum ada kata akhir.
Wapres Jusuf Kalla yang hadir di tasyakuran Milad Ke-44 MUI mengatakan, bertambah atau tidaknya koalisi bergantung kepada Jokowi-Amin. Namun, penyusunan kabinet
tak perlu tergesa-gesa karena masih ada waktu sekitar tiga bulan hingga pelantikan 20 Oktober.
Pendiri Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, Pipit Rochijat Kartawidjaja, menilai, koalisi gemuk yang akan dibentuk Jokowi dengan tambahan parpol sebenarnya lebih bertujuan untuk menguatkan posisi tawar Jokowi ke parpol pendukung dan pengusungnya. Sebab, disiplin fraksi di DPR lemah, termasuk saat pembahasan rancangan undang-undang (RUU). Misalnya, terkait dengan RUU Pemilu, parpol pendukung Jokowi punya kemauan berbeda-beda. (AGE/INA)