Tujuh Kabupaten-Kota di NTB Gelar Pilkada Serentak 2020
›
Tujuh Kabupaten-Kota di NTB...
Iklan
Tujuh Kabupaten-Kota di NTB Gelar Pilkada Serentak 2020
Tujuh dari 10 kabupaten-kota di Nusa Tenggara Barat, akan menggelar pemilihan kepala daerah/Pilkada serentak 2020
Oleh
KHAERUL ANWAR
·2 menit baca
MATARAM, KOMPAS- Tujuh dari 10 kabupaten-kota di Nusa Tenggara Barat, akan menggelar pemilihan kepala daerah/Pilkada serentak 2020. Kini Komisi Pemilihan Kabupaten-Kota di provinsi yang mewilayahi Pulau Lombok dan Sumbawa, tengah mengusulkan anggaran untuk Pilkada.
“KPUD Kabupaten-Kota umumnya sudah mengajukan usulan anggaran yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pilkada. Kini dalam proses pembahasan di Kabupaten-Kota,” ujar Suhardi Soud, Ketua KPUD NTB, Selasa (30/7/2019), dalam perjalanan ke Kabupaten Bima (Pulau Sumbawa) yang dihubungi dari Mataram, Lombok.
Tujuh Daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak adalah Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara (KLU), Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu dan Kabupaten Bima. Penyelenggaraan Pilkada itu digelar 23 September 2020. Sedang lauching tahapannya 23 September 2019, atau setahun sebelum pelaksanaan Pilkada.
KPUD Kabupaten-Kota umumnya sudah mengajukan usulan anggaran yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pilkada. Kini dalam proses pembahasan di Kabupaten-Kota
Tahapan Pilkada serentak di NTB ditetapan berdasarkan kesepakatan Komisi II DPR RI dengan KPU RI. “Kami menunggu penetapan Peraturan KPU yang kini tengah dikonsultasikan dengan DPR RI," kata Suhardi. Sedang jajaran KPU NTB -sebelum tahapannya dimulai- melakukan melaksanakan koordinasi dengan Pimpinan Daerah di tujuh Kabupaten-Kota se-NTB, termasuk mengecek kesiapan anggaran Pilkada.
Saat ini KPU Kabupaten-Kota sudah mengajukan usulan jumlah anggaran yang diperlukan untuk Pilkada kepada Pemerintah Kabupaten. “KPUD Sumbawa mengusulkan dana Pilkada sekitar Rp 29 miliar. Tetapi itu kan baru usulan, sedang yang disetujui bisa berkurang, tergantung kemampuan keuangan tiap Daerah,” tutur Suhardi. Kebutuhan anggaran yang disiapkan bersifat relatif, disesuai kondisi keuangan masing-masing, dan memiliki standar pembiayaan berdasarkan Peraturan KPU.
Menurut Ketua KPU Kabupaten Lombok Utara, Juraidin, sudah mengajukan usulan anggaran Pilkada kabupaten itu Juni lalu sebesar Rp 16 miliar, yang merupakan rasionalisasi usulan anggaran sebelumnya sebesar Rp 19 miliar. Jumlah anggaran Pilkada kabupaten itu naik dibanding pilkada tahun 2015 sebesar Rp 11,5 miliar.
Dasar perhitungannya antara lain penyesuaian harga barang, selain asumsi jumlah pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan bertarung dalam Pilkada tahun ini yang jumlahnya enam bakal calon, atau sama dengan Pilkada tahun 2015. “Kami asumsikan ada enam bakal calon bupati-wakil bupati Lombok Utara, meliputi empat bakal calon yang diusung partai politik, dan dua bakal calon indepent,” ujar Juraidin.
Pantauan Kompas, dalam terakhir media massa memberitakan soal pilkada, nama-nama bakal calon wali kota-wakil wali kota, dan penjajagan partai politik untuk melakukan koalisi. Di Kota Mataram muncul nama yang akan bertarung sebagai wali kota seperti Mohan Roliskana (Wakil Wali Kota Mataram saat ini), Lalu Makmur Said (Mantan Sekda Kota Mataram), termasuk Indah Dhamayanti Putri (Bupati Bima saat ini) untuk memperebutkan kembali kursi bupati dalam Pilkada Bima untuk lima tahun berikutnya.