Menteri PPN/Kepala Bappenas: Ibu Kota Mulai Pindah pada 2024

KOMPAS/ANGGER PUTRANTO

Dalam sebuah acara di Jember, Rabu (31/7/2019) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan bahwa kajian pemindahan ibu kota negara telah rampung. Pemerintah menargetkan pemindahan dimulai pada 2024.

JEMBER, KOMPAS — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan bahwa kajian pemindahan ibu kota negara telah rampung. Pemerintah menargetkan pemindahan dimulai pada 2024.

Pemerintah juga sudah menetapkan Kalimantan sebagai tujuan pemindahan ibu kota meski belum diketahui pasti kota mana yang akan dituju.

”Kalau pulaunya sudah pasti Kalimantan. Tidak ada yang pernah mengatakan bahwa sudah pasti Palangkaraya. Pokoknya Kalimantan. Belum ada embel-embel Utara, Tengah, Barat, Selatan atau Timur,” ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Jember, Rabu (31/7/2019).

Baca juga : Presiden Tinjau Lokasi Bukit Soeharto dan Kabupaten Kantingan di Kalimantan

Bambang mengatakan, pemerintah sudah merampungkan kajian terkait pemindahan ibu kota. Pemerintah juga akan mengumumkan kepastian itu dalam waktu dekat. ”Targetnya tahun ini akan diumumkan langsung oleh Presiden. Tahun 2024 akan mulai pindah,” ujarnya.

Presiden Joko Widodo mengunjungi kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto yang dilewati Tol Balikpapan-Samarinda Seksi 2, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa (7/5/2019). Tahura Bukit Soeharto yang memiliki luas sekitar 61.000 hektar tersebut menjadi salah satu lokasi alternatif untuk dijadikan ibu kota negara menggantikan Jakarta. Tahura Bukit Soeharto dipilih menjadi calon ibu kota negara karena berdekatan dengan dua bandara besar di Samarinda dan Balikpapan, dan pelabuhan Kariangau di Balikpapan.

Bambang enggan menyebut kota yang akan dijadikan ibu kota negara menggantikan DKI Jakarta. Ia hanya menyebut kriteria ibu kota yang baru merupakan kota yang menjadi contoh kota ideal.

Wacana pemindahan ibu kota bertujuan mengurangi ketimpangan ekonomi dan beban Jawa yang terlalu berat. Sekitar 58 persen warga Indonesia tinggal di Jawa, sedangkan rata-rata pulau lain dihuni kurang dari 10 persen populasi Indonesia, kecuali Sumatera. Jawa berkontribusi 58,49 persen PDB dan area sekitar Jakarta berkontribusi 20,85 persen dari PDB.

Kalimantan Tengah kerap disebut sebagai calon ibu kota baru Indonesia. Seperti diberitakan Kompas pada Senin (17/6/2019), Gubernur Kalteng periode 2005-2015 Agustin Teras Narang menilai Kalteng sudah siap menjadi ibu kota negara sejak era Presiden Soekarno. ”Kalteng siap menjadi ibu kota negara sejak tahun 1957 saat Soekarno ingin memindahkan ibu kota ke Kalimantan,” ujarnya.

Daerah lain di Kalimantan juga menyatakan kesediannya menjadi ibu kota.  Bahkan, Provinsi Lampung di Pulau Sumatera pun mengajukan diri sebagai ibu kota.

Baca juga : Lampung Diusulkan Jadi Ibu Kota Negara

KOMPAS/VINA OKTAVIA

Acara deklarasi Lampung sebagai alternatif ibu kota negara, Kamis (25/7/2019), di Bandar Lampung.

Dalam kajiannya, Bappenas menetapkan tujuh kriteria penentuan lokasi ibu kota baru. Ketujuh kriteria itu salah satunya  dekat dengan kota yang sudah berkembang untuk efisiensi investasi infrastruktur.

Sehubungan dengan syarat ini, Bappenas menyebutkan, ketersediaan pelabuhan sangat penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim melalui konektivitas tol laut antarpulau.

Kriteria lain adalah berada di tengah kepulauan Indonesia secara geografis dan tersedia lahan yang cukup yang dikuasai pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun badan usaha milik negara. Daerah baru juga harus bebas bencana serta memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan.

Syarat lain adalah tersedia sumber daya air bersih yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan. Adapun syarat dari aspek sosial adalah penduduk setempat memiliki budaya terbuka kepada pendatang dan potensi konflik sosial rendah (Kompas, 7/5/2019).