ASEAN Tegaskan Stabilitas
Stabilitas kawasan di Asia Tenggara dan Indo-Pasifik tidak datang begitu saja, tetapi diperjuangkan. Setiap negara di kawasan bertanggung jawab menjaganya.
JAKARTA,KOMPAS - Kawasan Asia Tenggara menghadapi banyak tantangan keamanan dan situasi geopolitik yang serba tak menentu. Sengketa Laut China Selatan dan krisis Myanmar menjadi contoh isu utama yang selama ini menjadi ”duri dalam daging” kawasan.
Stabilitas kawasan di Asia Tenggara dan Indo-Pasifik secara keseluruhan tidak datang begitu saja tetapi diperjuangkan. Setiap negara yang berada di kawasan ini harus ikut bertanggung jawab dan berkontribusi mempertahankannya dengan menghormati hukum internasional dan mendorong semangat multilateralisme.
Baca juga: ASEAN Wajib Mengelola Pertarungan Geopolitik
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menekankan hal ini ketika membuka pertemuan ASEAN Plus Three Menteri Luar Negeri (APT), Kamis (13/7/2023). Pertemuan itu diikuti ASEAN, China, Jepang, dan Korea Selatan. ”APT harus dibuat semakin kokoh dalam menghadapi tantangan global yang penuh ketidakpastian. APT menjadi bagian tak terpisahkan untuk memastikan kawasan kita tangguh menghadapi krisis yang bisa datang kapan saja,” kata Retno.
APT, menurut Retno, harus mendukung cara ASEAN membangun arsitektur regional yang inklusif dan mengimplementasikan ASEAN Outlook of Indo-Pacific (Pandangan ASEAN soal Indo-Pasifik/AOIP) melalui tindakan nyata. APT juga perlu mengonsolidasikan mekanisme untuk memperkuat ketahanan.
”Bukan tugas mudah menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan di tengah dinamika geopolitik saat ini. Kita harus bekerja keras memastikan setiap orang merasa aman dan terlindungi serta berkontribusi terhadap kemakmuran di kawasan. Mari kita pastikan APT selalu bisa menjadi jangkar yang kita andalkan untuk bertahan hidup,” ujar Retno.
Kepatuhan pada hukum internasional juga disampaikan Menlu Jepang Yoshimasa Hayashi. Ia mengatakan, Jepang akan mendorong upaya Indonesia memimpin ASEAN dan mempertahankan serta menguatkan tata tertib berdasarkan hukum internasional. Jepang siap bekerja sama dengan ASEAN untuk penegakan hukum maritim. Dalam pertemuan bilateralnya dengan Indonesia, Hayashi mengatakan, Jepang berkomitmen pada upaya ASEAN mendorong pengarusutamaan AOIP karena AOIP memiliki semangat menjaga kawasan terbuka, bebas, dan tertib sesuai dengan hukum internasional.
Baca juga: Jakarta-Pentagon Jadi Lokasi Pertemuan untuk Redakan Ketegangan AS-China
Dengan China, ASEAN menyampaikan bahwa mereka sudah menjadi mitra utama ASEAN untuk perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di Indo-Pasifik selama lebih dari 30 tahun. Secara ekonomi, ASEAN dan China adalah mitra dagang terbesar satu sama lain dengan total perdagangan 975 miliar dollar AS dan China adalah sumber investasi asing langsung (FDI) terbesar keempat untuk ASEAN dengan nilai 13,8 miliar dollar AS pada 2021.
Hal senada juga menjadi topik utama pertemuan antara ASEAN dan Korea Selatan. ASEAN juga meminta Korsel menjaga komitmen terhadap perdamaian dan stabilitas abadi di kawasan. Dengan Korsel, ASEAN juga membicarakan percepatan pembangunan infrastruktur digital di ASEAN yang ditargetkan tumbuh hingga 4,7 persen pada tahun ini.
Untuk menjaga momentum ini, diperlukan investasi infrastruktur pada transformasi digital, terutama pada infrastruktur komunikasi, inovasi digital di sektor perbankan, dan dukungan terhadap standar pembayaran digital.
Isu perdamaian, stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan bersama juga diangkat ASEAN dalam pertemuan dengan mitra lain, termasuk dalam sesi pertemuan dengan India, Australia, dan Selandia Baru. ASEAN menekankan semua pihak bertanggung jawab memelihara perdamaian dan keamanan di Indo-Pasifik. Untuk itu, ASEAN akan melibatkan Asosiasi Negara-negara Pesisir Samudra Hindia (IORA) dan Forum Kepulauan Pasifik (PIF) dengan mengundang mereka ikut hadir di KTT Asia Timur. Ini menjadi blok bangunan di Samudra Hindia dan Pasifik untuk arsitektur regional yang lebih inklusif.
Menlu Australia Penny Wong menyatakan komitmen Canberra pada isu yang diangkat ASEAN. Australia, menurut Wong, siap memberikan dukungan nyata untuk kedamaian dan kestabilan di kawasan Indo-Pasifik. Australia juga siap bekerja sama dengan ASEAN untuk kemakmuran bersama dan terutama akan fokus pada dua hal, yakni keamanan dan ekonomi.
Baca juga: Tiga Raksasa Asia Timur di ASEAN, Sengketa Laut China Selatan Jadi Sorotan
Pendalaman hubungan dengan Asia Tenggara menjadi prioritas pemerintahan Australia dan meyakini hubungan dagang dengan Asia Tenggara masih bisa dipacu di masa mendatang. ”Untuk itu, kami akan segera mengeluarkan Strategi Ekonomi Asia Tenggara 2040. Strategi itu akan menjadi panduan praktik penguatan hubungan ekonomi Australia dan Asia Tenggara,” ujar Wong.
Bebas nuklir
Ketika bertemu dengan Menlu India Jaishankar, ASEAN menegaskan kembali upayanya mempertahankan Asia Tenggara menjadi zona bebas senjata nuklir. Untuk itu, semua negara senjata nuklir harus memajukan non-proliferasi dan perlucutan senjata nuklir.
Untuk tujuan ini, Indonesia mengandalkan Rusia agar segera menyetujui protokol Zona Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara (SEANWFZ). Masalah senjata nuklir ini juga sedikit disinggung dalam pertemuan dengan Menlu Korsel Park Jin, dengan menyebutkan bahwa senjata nuklir akan mengancam perkembangan positif di Indo-Pasifik. ASEAN meminta Korsel menjaga komitmen terhadap perdamaian dan stabilitas abadi di kawasan.
Selain isu stabilitas dan keamanan, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa (UE), Josep Borrel Fontelles, juga menyoroti Laut China Selatan (LCS) dan mengaitkannya dengan kepatuhan pada hukum internasional. Ia menyinggung soal putusan Mahkamah Arbitrase Internasional soal pulau-pulau buatan China di LCS. Brussels berharap, semua sengketa LCS diselesaikan dalam kerangka hukum internasional. “Hukum internasional sering dilanggar dan sekarang pelanggaran itu banyak terjadi,” kata Borrel.
Borrel juga menyinggung krisis di Myanmar. Ia khawatir hubungan ASEAN dan UE akan rumit jika Myanmar tetap dikuasai junta militer saat Myanmar menjadi Ketua ASEAN. “Kami tidak mengakui junta militer dan percaya Anda akan menemukan solusi atas masalah ini,” kata Borrel. Jika mengikuti urutan penggiliran, Myanmar akan menjadi Ketua ASEAN pada 2025. Masalahnya, Myanmar praktis dikucilkan ASEAN sejak 2021. Tidak ada pejabat Myanmar yang setara atau lebih tinggi dari menteri boleh mengikuti aneka agenda ASEAN.
Ekonomi
Kerja sama ketahanan pangan juga dibahas ASEAN dengan negara-negara mitra seperti Rusia dan India. Untuk KTT ASEAN, September mendatang, ASEAN akan mengusulkan Deklarasi Pemimpin tentang Penguatan Ketahanan Pangan dan Gizi dalam Menanggapi Krisis. Dukungan Rusia terhadap inisiatif ini sangat penting mengingat status Rusia sebagai produsen biji-bijian dan pupuk global.
Pertumbuhan populasi ASEAN dan India semakin bergantung pada ketahanan pangan. Oleh karena itu, kedua pihak perlu menginvestasikan upaya untuk memastikan ketersediaan pangan, aksesibilitas, dan keterjangkauan pada saat krisis. Kerja samanya harus fokus pada pembentukan rantai pasokan pangan yang berkelanjutan melalui perdagangan tanpa hambatan, dialog, dan kebijakan pemerintah yang transparan. ASEAN juga mendorong kolaborasi jangka panjang dalam teknologi pertanian dan sistem penelitian untuk meningkatkan produksi pangan lokal sekaligus menguntungkan petani skala kecil.