Jual Beli Jabatan Merajalela

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Bupati Kudus Muhammad Tamzil mengenakan rompi tahananseusai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (27/7/2019). Tamzil ditetapkan sebagai tersangka setelah tertangkap tangan KPK terkait dugaan menerima hadiah atau janji pengisian jabatan di Pemda Kudus 2019. Selain Tamzil, KPK juga menetapkan staf khusus Tamzil, Agus Suranto dan Plt Sekeretaris Dinas DPPPKAD Kudus Akhmad Sofyan sebagai tersangka. KPK menyita uang Rp 170 juta dalam OTT tersebut.

Sejumlah kepala daerah ditangkap dalam kasus jual beli jabatan. KASN menemukan, praktik tersebut terjadi di 95 persen pengisian jabatan di kabupaten/kota seluruh Indonesia. KPK pun banyak menerima pengaduan serupa.

JAKARTA, KOMPAS - Praktik jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan, baik pusat maupuan daerah, terjadi secara masif. Praktik ini merajalela diduga karena lemahnya faktor pengawasan dalam pengisian jabatan.

Mengacu pada hasil penelitian Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang dilakukan sepanjang 2019 di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, transaksi dalam pengisian jabatan di lingkungan pemerintah kabupaten/kota mencapai 95 persen. Pemerintah provinsi menempati posisi kedua dalam hal ini, yakni 89,5 persen.

Sementara jual beli jabatan di lembaga sebesar 49 persen, dan di level kementerian 39,5 persen. Sebagian pengisian jabatan pimpinan tinggi, administratur, dan pengawas tidak dilaksanakan dengan sistem merit.

Kondisi ini sesuai dengan laporan yang diterima Komisi Pemberantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Rabu (31/7/2019), di Jakarta, mengungkapkan, pihaknya menerima banyak laporan masyarakat terkait jual beli jabatan. Sejumlah perkara jual beli jabatan yang ditangani lembaga ini merupakan tindak lanjut dari pengaduan masyarakat.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Barang bukti uang tunai dalam berbagai nominal diperlihatkan saat Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kanan) merilis operasi tangkap tangan (OTT) dugaan suap proyek reklamasi wilayah pesisir di Kepulauan Riau, Kamis (11/7/2019) di Gedung KPK, Jakarta.

Pengawasan

Ketua KASN Sofian Effendi mengakui bahwa praktik jual beli jabatan yang terjadi di daerah berada dalam level yang belum bisa dikendalikan. KASN sulit mengawasi karena keterbatasan sumber daya. ”Pengawasan efektif memang baru terlaksana di tingkat pusat,” ujarnya.

Menurut Sofian, akar masalah jual beli jabatan ada pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal tersebut memberikan wewenang kepada pejabat politik di setiap instansi untuk menjadi pejabat pembina kepegawaian (PPK). Adapun PPK berwenang penuh atas penetapan, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN.

”Pejabat politik sekaligus PPK berpotensi menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi,” ujar Sofian.

ANTARA/ANDRI MEDIANSYAH

Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun (tengah) berjalan dengan pengawalan penyidik KPK dan petugas bandara serta personel TNI AU sebelum diterbangkan menuju Jakarta di Bandara Raja Haji Fisabilillah, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Kamis (11/7/2019). Gubernur Kepulauan Riau diperiksa oleh penyidik KPK setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (10/7/2019) malam terkait perizinan reklamasi tambang.

Untuk menghentikan jual beli jabatan, menurut Sofian, perlu ada revisi UU 5/2014. Jabatan PPK semestinya diampu oleh pejabat karier tertinggi di setiap instansi, yaitu sekretaris jenderal di kementerian/lembaga dan sekretaris daerah di pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Berbeda dengan Sofian, Marwata menuding minimnya pengawasan terhadap pemda sebagai faktor penyebab maraknya praktik jual beli jabatan. Kondisi ini dipengaruhi salah satunya oleh kuantitas dan kualitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.

”Solusinya selalu ada. Yang terpenting adalah pengawasan melalui inspektorat. Saat ini, saya berpendapat inspektorat itu nyaris tidak ada fungsinya,” kata Marwata.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Mudzakir menilai, perlu ada kajian mendalam untuk mengetahui penyebab jual beli jabatan. Sebab, UU ASN sudah menutup celah itu. ”Jika praktik jual beli jabatan masih ada, aparat penegak hukum terkait harus menindak,” ujarnya.

ANTARA FOTO/INDRIANTO EKO SUWARSO

Kepala Seksi Intelejen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Mataram Yusriansyah Fazrin mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (29/5/2019). KPK menahan Yusriansyah Fazrin beserta Kepala Kantor Imigrasi Mataram Kurniadie dan Direktur PT Wisata Bahagia selaku pengelola Wyndham Sundancer Lombok Liliana Hidayat seusai operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap penanganan perkara penyalahgunaan izin tinggal WNA di lingkungan Kantor Imigrasi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 dengan nilai suap sebesar Rp1,2 miliar.