BELFAST, RABU— Partai terbesar di Irlandia Utara, Sinn Fein, menuntut pelaksanaan referendum bagi Irlandia Utara untuk merdeka dari Inggris dan bergabung dengan Republik Irlandia seandainya Pemerintah Inggris mengambil opsi Brexit tanpa kesepakatan.
Ketua Partai Sinn Fein Mary Lou McDonald yang bertemu dengan PM Inggris Boris Johnson, Rabu (31/7/2019), mengatakan, jika Inggris keluar dari UE tanpa kesepakatan dan tidak melaksanakan referendum bagi Irlandia Utara, hal itu merupakan ”skandal besar”.
AFP/PAUL FAITH
Ketua Sinn Fein Mary Lou McDonald berbicara kepada media setelah bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson di luar Stormont House, Belfast, Rabu (31/7/2019).
”Kami menantangnya (Johnson) dengan keras terkait kebijakan Brexit. Kami sampaikan dengan sangat jelas bahwa langkah itu merupakan kehancuran bagi perekonomian Irlandia, bagi kehidupan, bagi masyarakat, bagi politik kami dan bagi Perjanjian Damai,” kata McDonald.
McDonald menyampaikan keheranannya bagaimana Inggris akan mencabut Irlandia Utara keluar dari UE dan tidak memberikan kesempatan kepada warganya untuk memutuskan masa depan secara demokratis. ”Itu skandal besar,” kata McDonald yang mengatakan kepada para wartawan bahwa Boris Johnson ”bukan PM saya”.
McDonald menilai Johnson memasuki Downing Street dengan gaya penggertak dan agresif serta membentuk kabinet yang anggotanya pro-hard Brexit (putus total dengan UE). ”Sejumlah elemen politik menganggap sekarang bukan saatnya untuk mendiskusikan unifikasi Irlandia. Mereka salah. Sekarang adalah waktu yang sangat tepat,” kata McDonald yang mendukung konsep backstop.
Sinn Fein, yang berarti ”diri kita”, dalam sejarahnya dikaitkan dengan Tentara Pembebasan Irlandia (IRA) yang memiliki cita-cita melakukan unifikasi dengan Republik Irlandia. Sementara oposisi, Partai Unionis Demokratik (DUP), merupakan partai politik pro-Inggris dalam era konflik selama tiga dekade dan didukung oleh tentara Inggris.
Sinn Fein tak pernah mau mengisi jatah kursi parlemen di Westminster, London, karena menganggap Inggris tidak memiliki otoritas di Irlandia Utara. Alasan lainnya, mereka juga menolak menyatakan sumpah kesetiaan kepada Ratu Inggris, proses wajib bagi anggota parlemen sebelum dilantik.
DUP dukung Johnson
Perpecahan di Irlandia Utara terkait Brexit semakin dalam. Partai DUP saat ini menjadi mitra koalisi Partai Konservatif untuk membentuk pemerintahan karena Konservatif tidak memiliki kursi mayoritas di parlemen.
Ketua DUP Arlene Foster kemarin mengatakan, backstop Irlandia Utara dalam kesepakatan Brexit harus dicabut. ”Kami berharap perdana menteri yang baru bisa menangani isu ini dan bisa menjelaskan pandangan ini kepada Eropa dan Dublin. Mereka tak bisa memecah belah Inggris Raya, dan itulah tujuan backstop,” kata Foster.
Backstop adalah komitmen Inggris (ditandatangani PM Theresa May) dan UE yang menjamin bahwa pasca-Brexit, dengan atau tanpa kesepakatan, tak akan ada penjagaan militer di perbatasan dan menjamin bahwa orang dan barang dari Irlandia Utara dan Irlandia tetap bisa mengalir bebas.
Johnson dan DUP menganggap backstop membuat Inggris akan sulit lepas dari kontrol UE.
