Kerja Sama Keamanan Jepang-Korea Selatan Bisa Terganggu

AFP/JUNG YEON-JE

Pengunjuk rasa Korea Selatan memegang pamflet bertuliskan ”No Abe” selama unjuk rasa mengecam keputusan Jepang memperketat ekspor beberapa produk semikonduktornya ke Korea Selatan di depan Kedutaan Jepang di Seoul, Korea Selatan, Kamis (1/8/2019).

BANGKOK, KAMIS — Korea Selatan memperingatkan Jepang bahwa kerja sama pertahanan kedua negara bisa terganggu apabila Tokyo mengeluarkan Seoul dari daftar negara yang menghadapi pembatasan minimal perdagangan menyusul pembicaraan yang gagal mempertemukan perbedaan pandangan dua negara itu.

Dikeluarkannya Korea Selatan dari daftar mitra dagang yang disukai Jepang bisa berdampak lebih luas karena akan menuntut perusahaan Jepang untuk mendapatkan persetujuan atas ratusan produk ekspor yang dinyatakan sensitif ke Korea Selatan.

Hubungan Jepang dan Korea Selatan berada di titik terendahnya sejak tahun 1965. Perselisihan diplomatik dan perdagangan keduanya mengganggu pasokan semikonduktor global dan kerja sama keamanan.

Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-wha mengadakan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono di sela-sela Pertemuan Tingkat Tinggi Asia Tenggara di Bangkok, Thailand, Kamis (1/8/2019).

Pertemuan tersebut merupakan pertemuan tingkat tinggi pertama yang diadakan sejak bulan lalu ketika Jepang memperketat ekspor bahan baku teknologi tinggi ke Korea Selatan. Jepang menuduh Korea Selatan tidak melakukan manajemen yang baik terhadap produk-produk impor yang sensitif.

Pembatasan ekspor oleh Jepang keluar ketika pengadilan Korea Selatan tahun lalu memerintahkan sejumlah perusahaan Jepang untuk membayar kompensasi bagi warga Korea Selatan yang dipaksa bekerja di pabrik asal Jepang selama pendudukan Jepang di Semenanjung Korea dari tahun 1910 hingga 1945.

AFP/JUNG YEON-JE

Para demonstran dari Korea Selatan duduk di dekat patung seorang gadis remaja yang melambangkan ”perempuan penghibur” yang melayani tentara Jepang selama Perang Dunia II pada demonstrasi anti-Jepang di dekat Kedutaan Jepang di Seoul pada 24 Juli 2019. Setelah Mahkamah Agung Korea Selatan memerintahkan perusahaan-perusahaan Jepang yang menggunakan kerja paksa untuk memberikan kompensasi kepada para korban dari Korea Selatan, Jepang pada awal Juli 2019 membatasi ekspor beberapa bahan kimia yang sangat penting bagi perusahaan-perusahaan cip dan telepon pintar di Korea Selatan.

Jepang mengatakan bahwa persoalan kompensasi atas apa yang terjadi di masa perang tersebut telah diselesaikan dalam perjanjian tahun 1965. Jepang pun mempersilakan Korea Selatan untuk membawa persoalan ini ke arbitrase internasional.

Pembicaraan di Bangkok tidak banyak memberikan hasil. Seorang pejabat di Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyebutkan, sikap Jepang dalam perselisihan ini ”terlihat tidak berubah”.

Kang mengatakan, dirinya mendesak Kono untuk menghentikan langkah Jepang menempatkan Korea Selatan dalam daftar negara yang terkena pembatasan perdagangan. Jika tidak, Korea Selatan terpaksa akan mengambil tindakan balasan.

YONHAP VIA AP/GEDUNG BIRU KEPRESIDENAN KOREA SELATAN

Foto dari Kantor Presiden Korea Selatan via kantor berita Yonhap memperlihatkan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in (tengah) memimpin rapat kabinet membahas pengetatan ekspor oleh Jepang di Gedung Biru Kepresidenan di Seoul, Korea Selatan, Kamis (1/8/2019).

Pejabat Korea Selatan telah memperingatkan bahwa mereka mungkin akan mempertimbangkan kembali kesepakatan berbagi informasi intelijen jika perselisihan dengan Jepang memburuk.

Perjanjian bilateral yang dikenal dengan Kesepakatan Keamanan Informasi Militer (GSOMIA) otomatis diperbarui setiap Agustus. Perjanjian ini terutama ditujukan untuk melawan ancaman nuklir Korea Utara.

”Karena Jepang menyebutkan alasan keamanan dalam pembatasan perdagangannya, saya katakan kami tidak memiliki pilihan selain meninjau ulang kerja sama keamanan dengan Jepang,” kata Kang menanggapi pertanyaan apakah ia akan mempertahankan GSOMIA.

Kementerian Luar Negeri Jepang tidak segera menanggapi hal tersebut. Kantor berita Jepang, Kyodo, melaporkan bahwa Kono telah meminta Korea Selatan mengambil langkah untuk mencegah dampak buruk pada perusahaan Jepang yang diperintahkan membayar kompensasi.

Sumber di Pemerintah Jepang menyebutkan bahwa sikap Tokyo adalah mempertahankan perdagangan dan urusan perselisihan terkait sejarah masa lalu secara terpisah, termasuk pembaruan GSOMIA.

AFP/JIJI PRESS

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mendengarkan pertanyaan wartawan di kediaman resminya di Tokyo pada 30 Oktober 2018 menyusul keputusan pengadilan Korea Selatan yang memerintahkan perusahaan Jepang, Nippon Steel, membayar kompensasi untuk kerja paksa perang. Pengadilan tinggi Korea Selatan pada 30 Oktober memerintahkan seorang raksasa baja Jepang untuk membayar kompensasi atas kerja paksa di masa perang. Hal itu memicu pertikaian baru antara dua sekutu AS dan pengaduan oleh Perdana Menteri Shinzo Abe.

Pembicaraan selama 55 menit antara Kang dan Kono dimulai dengan ucapan selamat yang dingin. Keduanya tampil dengan wajah yang dingin saat bersalaman dan Kang fokus memeriksa dokumen yang dibawanya sebelum memulai pembicaraan, cenderung menghindari kontak mata.

Perubahan kerja sama keamanan antara Jepang dan Korea Selatan akan membuat khawatir Amerika Serikat yang menyerukan dua sekutu Asia-nya itu untuk menyelesaikan masalah mereka.

Amerika Serikat telah mendesak Korea Selatan dan Jepang mempertimbangkan ”perjanjian sementara” untuk mencegah tindakan lebih lanjut dan memberikan waktu untuk negosiasi.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo juga menyatakan dirinya akan mendorong ”langkah maju” bersama Kang dan Kono dalam pertemuan tripartit di Bangkok meskipun Kang mengatakan ”tidak akan mudah” bagi AS untuk melakukan mediasi secara terbuka. (REUTERS/AP)