JAKARTA, KOMPAS— Pemerintah Republik Indonesia terus mendorong penuntasan pembahasan atau negosiasi isu zona ekonomi eksklusif guna mencapai kesepakatan terkait itu tersebut dengan Vietnam. Hingga saat ini, Hanoi dan Jakarta sama-sama menyatakan hak atas ZEE di beberapa titik yang sama.
Duta Besar Indonesia untuk Vietnam, Ibnu Hadi, menyatakan, aneka terobosan dilakukan untuk memperlancar proses pembahasan ZEE oleh kedua negara. Ia merasakan kedua negara memiliki rasa saling percaya dalam negosiasi. ”Tim teknis sudah datang ke sini pekan lalu. Wakil Menlu (menteri luar negeri) Vietnam juga datang ke Jakarta. Kita terus cari terobosan-terobosan,” kata Ibnu dalam telekonferensi dari Hanoi dengan media di Jakarta, Kamis (1/8/2019).
Ibnu mengungkapkan, Pemerintah Vietnam mengakui, Vietnam sangat berkepentingan dengan kesepakatan ZEE dengan Indonesia. Hal itu menjadi kontribusi positif Hanoi di Laut China Selatan di mana Vietnam bersama Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina terlibat sengketa di kawasan Laut China Selatan. Dua negara pengklaim lain adalah Taiwan dan China.
Ibnu mengklaim proses negosiasi ZEE tidak mengurangi upaya peningkatan kerja sama ekonomi kedua negara. Melalui sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi, Indonesia menargetkan nilai perdagangan mencapai 10 miliar dollar AS pada tahun 2020. Produk andalan RI adalah otomotif dan batubara.
Kompleks
Peneliti perbatasan pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Sandy Raharjo, menilai ZEE adalah soal yang kompleks karena keberadaan LCS. Wilayah Laut Natuna sendiri juga berbatasan dengan dua negara, yakni Malaysia dan Vietnam.
”Untuk perundingan landas kontinen Indonesia-Vietnam itu butuh 20 tahun. Perundingan ZEE dilakukan kemudian. Kemungkinan masih akan lama prosesnya, kecuali kedua negara punya komitmen tinggi, termasuk keinginan politik,” kata Sandy.
Di sisi lain, Guru Besar Politik Internasional Universitas Pelita Harapan, Prof Aleksius Jemadu, mengatakan, upaya mengamankan wilayah perairan RI sebagai negara kepulauan selaras dengan deklarasi RI sebagai poros maritim dunia. Indonesia berkepentingan dengan keamanan Kepulauan Natuna dan hasil laut. ”Indonesia harus memastikan, kesepakatan dengan Vietnam tak mengganggu eksploitasi kekayaan maritim yang selama ini dilakukan Indonesia,” kata Aleksius. (BEN)