Nama Calon Ibu Kota Baru Ada di Tiga Provinsi di Kalimantan
›
Nama Calon Ibu Kota Baru Ada...
Iklan
Nama Calon Ibu Kota Baru Ada di Tiga Provinsi di Kalimantan
Terdapat tiga calon provinsi yang bakal dipilih sebagai tempat berdirinya ibu kota negara. Ketiga provinsi tersebut berada di Pulau Kalimantan, yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Namun, kota tujuannya belum ditentukan. Kajian pemindahan ibu kota negara perlu benar-benar matang.
Oleh
NINO CITRA ANUGRAHANTO
·2 menit baca
YOGYAKARTA, KOMPAS - Tiga calon provinsi di Pulau Kalimantan bakal dipilih sebagai lokasi baru ibu kota negara. Ketiganya adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Namun, kota tujuannya belum ditentukan. Kajian pemindahan ibu kota negara perlu benar-benar matang.
Selain itu, konsep ibu kota itu nantinya berupa forest city. Ada empat prinsip yang dipenuhi untuk memenuhi hal tersebut. Keempat prinsip itu adalah smart, green, sustainable, dan beautiful. Konsep tersebut dinilai cocok dengan Pulau Kalimantan yang didominasi kawasan hutan.
“Kami sudah ditugaskan melakukan studi ini sejak 2017. Studi ini telah berlangsung hampir dua tahun. Dan, studi ini juga hampir final. Kami sudah merencanakan hingga ke alternatif pilihannya,” kata Deputi Bagian Pengembangan Regional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rudy S Prawiradinata, saat berkunjung ke Yogyakarta, Jumat (2/8/2019).
Terkait konsep forest city, Rudy menegaskan, kawasan hijau tetap diprioritaskan. Sekitar 50 persen dari kawasan ibu kota negara tetap berupa hutan lindung. Komitmen untuk menjaga hutan juga akan diperkuat peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan terhadap kawasan hutan.
“Kami akan membangun wilayah yang banyak hutannya. Itu sesuai dengan konsep green, smart, beautiful, dan sustainable. Daya dukungnya itu harus dipastikan terjaga dan tidak rusak bagi generasi mendatang,” ujar Rudy.
Rudy menambahkan, setelah nanti Presiden Joko Widodo mengumumkan lokasi ibu kota negara, pihaknya akan segera merancang desain dan masterplan dari ibu kota negara tersebut. Harapannya hal itu bisa dilakukan pada 2020.
Kemudian,2021, diharapkan agar groundbreaking atas pembangunan ibu kota negara bisa mulai dikerjakan.“Ditargetkan, kalau semua berjalan sesuai yang kita rencanakan, di akhir 2024 sudah ada yang mulai pindah,” kata Rudy.
Sangat matang
Secara terpisah, Susetiawan, Guru Besar Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK) UGM, mengatakan, perencanaan pemindahan ibu kota negara harus dilakukan sangat matang. Perlu ada penelitian yang mengkaji dari seluruh aspek. Mulai dari fisik, tata ruang-wilayah, hingga sosial budaya.
“Ini bukan pekerjaan kecil, tetapi besar dan kompleks. Penting untuk dipikirkan bahwa masyarakat jangan sampai termarginalisasi dalam berbagai bidang kehidupan,” kata Susetiawan.
Jangan sampai memindahkan ketidakadilan dari satu tempat ke tempat yang lain.
Susetiawan menambahkan, penelitian itu pun hendaknya jangan dijadikan sebatas syarat administrasi saja. Penelitian itu harus mempertimbangkan keuntungan bagi berbagai pihak. Tidak hanya pendatang, tetapi juga masyarakat sekitar yang sudah bermukim terlebih dahulu di kawasan ibu kota negara nantinya.
“Jangan sampai memindahkan ketidakadilan dari satu tempat ke tempat yang lain,” ujar Susetiawan.