PALANGKARAYA, KOMPAS — Sejumlah warga Kalimantan Tengah meyakini, ibu kota negara Republik Indonesia akan dipindah dari Jakarta ke daerahnya. Selain memicu kenaikan harga tanah, keyakinan itu juga membuat warga di sejumlah daerah di Kalteng aktif menandai lahan miliknya.
Padahal, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro baru menyatakan ibu kota negara akan dipindahkan ke Kalimantan. Namun, belum disebutkan ibu kota akan berada di daerah mana di Kalimantan.
”Kalau pulaunya sudah pasti Kalimantan. Tidak ada yang pernah mengatakan sudah pasti Palangkaraya (ibu kota Kalteng). Pokoknya Kalimantan, belum ada embel-embel utara, tengah, barat, selatan, atau timur,” kata Bambang Brodjonegoro di Jember, Jawa Timur, Rabu (31/7/2019).
Kalau pulaunya sudah pasti Kalimantan. Tidak ada yang pernah mengatakan sudah pasti Palangkaraya (ibu kota Kalteng). Pokoknya Kalimantan, belum ada embel-embel utara, tengah, barat, selatan, atau timur.
Bambang menegaskan, pemerintah sudah merampungkan kajian terkait pemindahan ibu kota. Pemerintah akan secara resmi mengumumkan hal ini dalam waktu dekat. ”Targetnya, tahun ini akan diumumkan langsung oleh presiden. Tahun 2024 mulai pindah,” ujarnya.
Bappenas menetapkan tujuh kriteria untuk lokasi ibu kota negara yang baru. Kriteria itu antara lain tempat itu dekat dengan kota yang sudah berkembang untuk efisiensi investasi infrastruktur, berada di tengah kepulauan Indonesia, tersedia lahan yang cukup yang dikuasai pemerintah, bebas bencana, serta memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan. Syarat lain yaitu tersedia air bersih yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan.
Sementara dari aspek sosial, penduduk setempat memiliki budaya terbuka kepada pendatang dan potensi konflik sosial rendah.
Harga tanah
Kunjungan Presiden Joko Widodo ke beberapa wilayah di Kalteng pada awal Mei lalu membuat sebagian warga Kalteng semakin percaya ibu kota akan dipindahkan ke daerahnya. Hal ini membuat harga tanah pun meningkat di setiap lokasi yang diusulkan, yaitu di Kota Palangkaraya, Kabupaten Katingan, dan Gunung Mas.
Camat Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Sugiarto mengatakan, kabar itu membuat banyak warganya mulai menjual tanah.
Pada saat yang sama, sebagian warga juga mulai membersihkan lahannya yang ada di daerah itu. Nikolas Itak (45), warga Kota Palangkaraya, misalnya, membayar dua orang untuk membersihkan lahannya. Lahan itu kemudian disiram cairan kimia agar lebih kering dan lebih mudah dibersihkan.
Hal serupa terjadi di beberapa lahan tidur di Jalan Mahir-Mahar, lingkar luar Kota Palangkaraya, dan Jalan Tjilik Riwut menuju Kabupaten Pulang Pisau. Lahan-lahan itu terlihat lebih kuning dan kering, bahkan mati. Anehnya, di sekeliling lahan itu rumput-rumput masih hijau dan hidup.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Fahrizal Fitri mengungkapkan, hal itu terjadi karena warga ingin menandai lahannya. Pasalnya, sejak ada wacana perpindahan ibu kota negara, klaim tanah mulai tinggi.
Namun, cara menandai lahan seperti itu berpotensi memicu kebakaran. Hal itu didukung penyelidikan kepolisian terhadap kasus pembakaran lahan. Selama Juli lalu, pihak kepolisian menyelidiki delapan kasus pembakaran, dan dua kasus di tahap penyidikan. Total ada dua tersangka yang kini masih diperiksa.
Hal senada disampaikan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kalteng Hendra Rochmawan. Ia mengungkapkan, empat orang telah ditangkap polisi dari delapan kasus kebakaran lahan.
Editor:
Bagikan
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.