NU-TNI Antisipasi Ideologi Transnasional

KOMPAS/INGKI RINALDI

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Senin (5/8/2019), seusai melakukan pertemuan tertutup di Kantor PBNU, Jakarta Pusat.

Jakarta, Kompas Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Tentara Nasional Indonesia bersama-sama sepakat untuk mengantisipasi ideologi transnasional yang hendak merongrong Pancasila. Untuk itu, perlu dilakukan penanganan khusus untuk mengatasi hal tersebut, di antaranya deradikalisasi dengan memperkokoh dakwah yang moderat dan toleran.

Seusai pertemuan tertutup antara Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj di Kantor PBNU, Sekretaris Jenderal PBNU A Helmy Faishal Zaini, Senin (5/8/2019) di Jakarta, mengatakan, TNI menggandeng NU untuk melakukan program deradikalisasi. Salah satunya akan dilakukan dengan memperkokoh dakwah yang moderat dan toleran.

”Sekaligus melakukan upaya-upaya antisipasi terhadap masuknya paham-paham transnasional,” ujar Helmy.

Ia menambahkan, pembicaraan antara TNI dan PBNU juga termasuk komitmen untuk menjaga Pancasila dan NKRI dari rongrongan yang mengarah pada gerakan untuk menggantikan sistem kenegaraan dan ideologi bangsa.

”Ya, kategorinya lumayan, sudah harus ada penanganan khusus,” ujar Helmy saat ditanya mengenai hasil analisis PBNU dan TNI terkait ancaman kebangsaan tersebut.

Helmy mengatakan, pemetaan situasi antara TNI dan PBNU yang dilakukan dalam pertemuan tersebut menemukan titik temu. Termasuk di sebagian daerah yang dianggap perlu dilakukan sejumlah pendekatan khusus agar paham-paham yang akan merongrong Pancasila tidak berkembang luas. ”Jawa dan luar Jawa,” kata Helmy saat ditanya daerah-daerah yang memerlukan pendekatan dan penanganan khusus itu.

Sementara seusai pertemuan yang sebelumnya direncanakan berupa diskusi terbuka, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj mengatakan, NU selalu siap untuk menjaga dan mengawal NKRI dari ideologi asing. Ia menambahkan bahwa negara besar seperti apa pun harus bergandengan tangan dengan masyarakat sipil.

”Alhamdulillah, struktur (sosial kemasyarakatan) Indonesia jelas. (Ada) NU, Muhammadiyah, dan lain-lain. Ini kebesaran dan kelebihan kita dibandingkan negara-negara lain,” kata Said.

Adapun Hadi mengatakan, agenda pembahasan dalam pertemuan itu terkait pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa bersama seluruh komponen bangsa. ”Tugas saya adalah untuk merekatkan seluruh komponen bangsa tersebut sehingga saya banyak bicara bagaimana kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” ujarnya. (INK)