Kapasitas Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, semakin terbatas sehingga lahan baru perlu disiapkan.
Oleh
Nina Susilo
·2 menit baca
DHANANG DAVID ARITONANG
Seorang petugas sedang mengecat ulang nisan makam pahlawan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Kamis (9/11/2019).
JAKARTA, KOMPAS — Kapasitas Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, semakin terbatas sehingga lahan baru perlu disiapkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharap menyiapkan areal baru untuk kebutuhan taman makam pahlawan di provinsi tersebut.
Masalah kapasitas TMP Kalibata disampaikan dalam pertemuan Dewan Gelar dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (7/8/2019). Hadir dalam pertemuan itu Ketua Dewan Gelar yang juga Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Wakil Ketua Dewan Gelar Jimly Asshiddiqie.
TMP Kalibata seluas 247.423 meter persegi berdaya tampung 10.939 makam. Saat ini sudah terisi 10.015 makam sehingga tersisa 924 makam.
”Setiap tahun rata-rata ada 200 orang dimakamkan di TMP Kalibata. Jadi, kalau perhitungan normal, dalam tiga tahun lagi akan penuh,” kata Jimly.
Kompas
Kapasitas Taman Makam Pahlawan Kalibata semakin terbatas. Ketua Dewan Gelar Nasional Ryamizard Ryacudu dan Wakil Ketua DGN Jimly Asshiddiqie mengingatkan pemerintah supaya menyiapkan alternatif taman makam pahlawan.
Oleh karena itu, pemerintah perlu mulai memikirkan alternatif taman makam pahlawan baru. Sejauh ini, kata Jimly, di semua provinsi ada taman makam pahlawan yang dikelola pemerintah daerah, kecuali DKI Jakarta.
Adapun TMP Kalibata dikelola pemerintah pusat langsung. Pemprov DKI Jakarta pun diharap membangun TMP baru.
Di TMP Kalibata saat ini telah dikebumikan 7.024 jenazah anggota TNI AD, 962 jenazah anggota TNI AL, 619 jenazah anggota TNI AU, 467 jenazah anggota Kepolisian Negara RI, 42 tokoh nasional, 857 tokoh pejuang, dan 42 pahlawan tak dikenal.
Tahun ini, Dewan Gelar akan segera menyelesaikan penelitian rekam jejak calon penerima tanda kehormatan. Hal ini diperkirakan rampung dalam sepekan.
”Seseorang mendapatkan tanda kehormatan bukan karena jabatannya, tetapi karena bekerja dan mengabdi jauh melebihi panggilan tugasnya. ”Kalau cuma (bekerja) sampai pukul 16.00 saja, ya, tidak usah (diberi penghargaan),” tambah Ryamizard.
