Program Prioritas Pemda Perlu Sinergi demi Pembangunan Nasional

KOMPAS/VINA OKTAVIA

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori saat acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Lampung di Bandar Lampung, Rabu (7/8/2019).

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS - Pemerintah daerah diminta menyusun kebijakan yang saling bersinergi untuk mempercepat laju pembangunan daerah dan nasional. Pemda diminta fokus pada program prioritas yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan masyarakat.

”Pemerintah daerah perlu memerhatikan rencana pembangunan jangka menengah pemerintah pusat agar pembangunan di daerah dapat bersinergi. Pemda juga perlu menerapkan sistem digitalisasi,” kata Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori saat acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Lampung di Bandar Lampung, Rabu (7/8/2019).

Di era digital ini, pemda perlu menerapkan e-goverment. Hal ini agar pelayanan pada masyarakat bisa lebih cepat dan transparan. Selain itu, pemda juga perlu aspek kajian lingkungan hidup serta kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.

"Jangan sampai, ada program yang tumpang tindih dengan aturan sehingga hasilnya tidak efektif. Lampung yang memiliki lahan pertanian dan kawasan pesisir semestinya membuat program yang berdampak langsung pada kesejahteraan petani dan nelayan," katanya.

Jangan sampai, ada program yang tumpang tindih dengan aturan sehingga hasilnya tidak efektif

Sementara itu, Direktur Otonomi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Aryawan Soetiarso Poetro menuturkan, pemda juga perlu menyusun program terkait mitigasi bencana di daerah. Selain peningkatan kapasitas sumber daya manusia, tata kelola kawasan daerah rawan bencana juga perlu diperhatikan.

KOMPAS/VINA OKTAVIA

Direktur Otonomi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Aryawan Soetiarso Poetro saat acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Lampung di Bandar Lampung, Rabu (7/8/2019).

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan, pembangunan daerah di Lampung diprioritaskan, antara lain untuk infrastruktur, pertanian, industri, dan pariwisata. Pemda akan memanfaatkan infrastrutur yang telah dibangun, seperti tol, bandara, dan pelabuhan untuk menggenjot perekonomian.

”Kami berharap, Lampung dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa,” ujarnya.

Menurut dia, pemda akan segera meluncurkan kartu Petani Berjaya dan Nelayan Berjaya. Program ini menjadi salah satu janji kampanye Arinal untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan melalui pemberian modal usaha. Selain itu, pemda juga akan memberikan bantuan beasiswa untuk anak-anak petani dan nelayan. Program itu dinilai sejalan untuk menurunkan angka kemiskinan di Lampung.

Baca Juga : Arinal Fokus Benahi Kinerja ASN

Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik Lampung, jumlah penduduk miskin di Lampung pada Maret 2019 mencapai 1.063.660 jiwa. Jumlah itu setara dengan 12,62 persen dari total jumlah penduduk Lampung sebanyak 8,42 juta jiwa. Mayoritas penduduk miskin merupakan kalangan petani dan nelayan.

Selain itu, pemprov Lampung juga akan fokus membangun industri pengolahan. Kawasan industri yang akan dibangun, antara lain Kawasan Industri Way Pisang di Kabupaten Lampung Selatan. Hilirisasi produk pertanian diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk tersebut.

KOMPAS/VINA OKTAVIA

Aktiivitas pelelangan ikan di Pasar Gudang Lelang, Bandar Lampung, Sabtu (3/8/2019). Pasca gempa, nelayan dan warga di Pesisir Teluk Lampung kembali beraktivitas secara normal.