PDI-P dijanjikan mendapat kursi terbanyak di kabinet 2019-2024. Ini membawa konsekuensi, PDI-P punya tanggung jawab besar atas keberhasilan pemerintah.
PDI-P dijanjikan mendapat kursi terbanyak di kabinet 2019-2024. Ini membawa konsekuensi, PDI-P punya tanggung jawab besar atas keberhasilan pemerintah.
DENPASAR, KOMPAS — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan punya tanggung jawab besar terhadap keberhasilan pemerintahan 2019-2024. Pasalnya, Presiden Joko Widodo telah berjanji akan mengabulkan permintaan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk memberikan kursi kabinet terbanyak kepada kader partai itu.
Guna menjawab tanggung jawab itu, PDI-P tidak cukup hanya menyiapkan kader yang punya kompetensi dan integritas. Sosok yang diajukan ke kabinet dan posisi lain juga mesti punya komitmen yang jelas terhadap ideologi Pancasila.
”PDI Perjuangan pasti (dapat menteri) yang terbanyak. Jaminannya itu saya,” kata Presiden Joko Widodo dalam pidato saat pembukaan Kongres V PDI-P di Denpasar, Bali, Kamis (8/8/2019).
Dalam acara itu, Jokowi duduk diapit Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Megawati. Di sisi lain dari Megawati, duduk Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 Ma’ruf Amin dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Selain mereka, hadir antara lain Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, pimpinan partai politik, dan sejumlah menteri Kabinet Kerja.
Selain beberapa kali menyebut nama Prabowo, dalam pidatonya, Megawati juga menyatakan menolak jika PDI-P hanya mendapat empat kursi di kabinet mendatang.
Saat ini, PDI-P menempatkan empat kadernya di kabinet. Mereka adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, serta Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah AAGN Puspayoga. Kader PDI-P lain, Pramono Anung, menjabat Sekretaris Kabinet, yang posisinya setingkat menteri.
”Kalau nanti Pak Jokowi mesti ada menterinya (dari PDI-P). Mesti banyak. Orang kita pemenang dua kali. Betul apa tidak. Saksikan, ya. Iyalah. Iya, dong. Jangan nanti, Ibu Mega, saya kira karena PDI-P sudah banyak kemenangan, sudah ada di DPR, sudah ada di mana-mana. Nanti saya kasih cuma empat ya… ehmm emoh. Tidak mau. Tidak mau. Tidak mau,” ujar Megawati yang disambut tepuk tangan peserta kongres.
Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, masalah posisi menteri dan sosok yang ditunjuk tak akan dibahas mendalam dalam Kongres PDI-P. Masalah itu akan disampaikan langsung oleh Megawati kepada Jokowi.
Menurut Hasto, calon menteri yang akan diajukan harus punya kapasitas untuk menerjemahkan Trisakti, yakni berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara budaya.
Direktur Saiful Mujani Research and Consulting Sirojudin Abbas mengatakan, sosok yang akan disodorkan Megawati untuk duduk di kabinet tidak cukup jika hanya mengedepankan kompetensi, apalagi kedekatan dengan lingkaran elite PDI-P. Sosok yang disodorkan juga harus memiliki komitmen yang jelas dengan ideologi Pancasila dan mampu membumikan nilai-nilai Pancasila.
”Bentuk konkret membumikan nilai-nilai Pancasila itu bisa dilakukan lewat kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan Jokowi di periode keduanya ini,” kata Sirojudin.
Komitmen terhadap ideologi Pancasila menjadi penting, lanjut Sirojudin, karena kini ada gejala berkembangnya paham ekstremisme dan radikalisme.
Ideologi terbuka
Dalam pidatonya, Megawati juga menyinggung pentingnya memperkuat ideologi Pancasila. Pancasila merupakan ideologi terbuka, yang kehadirannya dapat dirasakan oleh rakyat dalam wujud kesejahteraan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, sudah saatnya Pancasila dijalankan dalam kebijakan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan. ”Saya tegaskan pula bahwa Pancasila adalah ideologi, jalan hidup bangsa Indonesia. Jangan diperdebatkan lagi,” katanya.
Kemarin, Megawati secara resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum PDI-P 2019-2024.
Wacana wakil ketua umum atau ketua harian yang sempat muncul sebelum kongres dan disebut sebagai bagian dari proses regenerasi di PDI-P ternyata tak dicantumkan dalam rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDI-P.
Politisi PDI-P, Arief Wibowo, yang turut mengkaji rancangan AD/ART mengatakan, ketua umum punya dua fungsi utama, yaitu fungsi ideologis dan politik strategis serta fungsi administratif. Untuk menjalankan kedua fungsi itu, ketua umum akan dibantu banyak kader. Dengan demikian, posisi ketua harian ataupun wakil ketua umum tidak dimungkinkan dibahas dalam rancangan AD/ART. (COKORDA YUDISTIRA/AGNES THEODORA WOLKH WAGUNU)