Pimpinan Media Soroti UU yang Kriminalisasi Jurnalis

Tercorengnya reputasi Australia sebagai benteng kebebasan pers mendapat serangan, Selasa (13/8/2019), ketika para pemimpin media di Australia menyampaikan kepada parlemen, banyak undang-undang dan aturan justru mengkriminalisasi jurnalisme.

AFP PHOTO/FRONTLINE ACTION ON COAL

Foto yang diambil dan dirilis pada 22 Juli 2019 oleh organisasi Frontline Action on Coal ini menunjukkan aparat keamanan Australia menangkap seorang reporter televisi Perancis dan kru kamera di luar tambang batubara Adani di Abbot Point di Negara Bagian Queensland, Australia.

SYDNEY, SELASA — Tercorengnya reputasi Australia sebagai benteng kebebasan pers mendapat serangan, Selasa (13/8/2019), ketika para pemimpin media di Australia menyampaikan kepada parlemen bahwa banyak undang-undang dan aturan justru mengkriminalisasi jurnalisme.

Komentar para eksekutif media itu muncul dalam dengar pendapat tentang kebebasan pers yang digelar Komite Bersama untuk Intelijen dan Keamanan di Parlemen Australia menyusul peristiwa penggerebekan media oleh Kepolisian Federal Australia, Juni lalu.

Puluhan eksekutif senior dari media massa utama di Australia satu suara dalam dengar pendapat itu. Mereka menuntut perubahan peraturan terkait keamanan nasional untuk melindungi jurnalis.

Baca juga: Australia Cari Landasan Hukum untuk Kebebasan Pers

Pemimpin Eksekutif News Corp Australia Michael Miller mengatakan, Australia ”memiliki banyak hukum yang mengkriminalisasi jurnalis” dan ”menciptakan masyarakat rahasia yang asing bagi warga Australia sendiri”.

Miller mengkritik Dewan Perwakilan Rakyat yang menyetujui kata ”rahasia” dalam dokumen hukum, lalu bersembunyi di balik hukum itu yang justru membuat warga Australia berada dalam gelap.

Paket perubahan hukum yang kami kehendaki akan menghentikan kerahasiaan yang menyelimuti Canberra.

”Kita mungkin tidak akan hidup di negara polisi, tetapi hidup dalam situasi kerahasiaan,” ujarnya. ”Paket perubahan hukum yang kami kehendaki akan menghentikan kerahasiaan yang menyelimuti Canberra.”

Sejumlah pemimpin media menggambarkan budaya intimidasi dan kerahasiaan memiliki dampak menakutkan bagi jurnalisme untuk kepentingan publik yang sah.

REUTERS/AAP IMAGE/DAVID GREY

John Lyons (kiri), Editor Eksekutif ABC News, diikuti seorang petugas Kepolisian Federal Australia ketika berjalan keluar pintu masuk utama Gedung ABC yang berlokasi di Ultimo di Sydney, Australia, 5 Juni 2019.

Dengar pendapat itu digelar setelah Kepolisian Federal Australia menggerebek rumah seorang jurnalis News Corp di Canberra dan kantor lembaga penyiaran publik Australian Broadcasting Corp di Sydney dalam penyelidikan atas bocornya informasi pemerintah.

Baca juga: Polisi Bantah Penggerebekan Kantor ABC atas Permintaan Pemerintah

Penggerebekan itu secara luas dikecam sebagai tindakan keras dan membatasi peliputan. ”Kami di sini untuk membahas hukum—yang lama dan baru—yang dipakai menghambat media secara tidak masuk akal dan tidak penting,” kata Hugh Marks, pemimpin eksekutif jaringan televisi komersial, Channel 9.

”Masalah keamanan nasional jelas penting, begitu juga dengan kebenaran.”

Menurut rencana, pada Rabu (14/8/2019), komite akan mendengarkan keterangan dari pejabat penegak hukum, badan intelijen, termasuk Kepolisian Federal Australia. (AP)