Penerima Didominasi Tokoh MA dan BPK
JAKARTA, KOMPAS - Presiden Joko Widodo menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputera dan Bintang Jasa kepada dua puluh sembilan tokoh di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/8/2019). Kali ini, penerima tanda kehormatan didominasi tokoh dari lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kejaksaan Agung.
Penghargaan Bintang Mahaputera Utama diperoleh Ketua MA periode 2009-2012 Harifin Andi Tumpa dan tiga Ketua BPK, yakni Moermahadi Soerja Djanegara (Ketua BPK periode 2017-sekarang), Hadi Poernomo (Ketua BPK periode 2009-2014), dan Harry Azhar Azis (Ketua BPK periode 2014-2017).
Adapun Bintang Mahaputera Nararya diberikan kepada dua pengusaha dan dua akademisi/budayawan. Kedua pengusaha itu adalah pendiri dan penasihat PT Medco Internasional Tbk Arifin Panigoro dan pengusaha yang kini Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi. Dua penerima Bintang Mahaputera Nararya lainnya adalah almarhum Tengku Nasaruddin Said Effendy dan almarhumah Siti Maryam Muhammad Salahuddin.
Selain tiga ketua BPK yang menerima Bintang Mahaputera Utama, masih ada tiga tokoh BPK yang menerima Bintang Jasa Utama. Dari Mahkamah Agung, selain seorang penerima Bintang Mahaputera Utama, terdapat mantan lima hakim agung lain mendapatkan Bintang Jasa Utama.
Sementara itu, dari Kejaksaan Agung, dua tokoh yang menerima Bintang Jasa Utama dan seorang penerima Bintang Jasa Nararya. Dari Mahkamah Konstitusi, hanya seorang mantan hakim konstitusi Maria Farida yang mendapatkan Bintang Jasa Utama. Penghargaan sejenis juga dianugerahkan untuk dua pengusaha, yakni Presiden Komisaris PT Barito Pacific Tbk Prajogo Pangestu dan Wakil Presiden Komisaris PT Adaro Energy Tbk Theodore Permadi Rachmat.
Ketua Dewan Gelar yang juga Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, tidak semua nama-nama yang diajukan, disetujui untuk menerima penghargaan. Dalam proses seleksi penerima penghargaan, Dewan Gelar juga mendapatkan masukan dari Menteri Sosial dan pihak lainnya. Selain itu, penghargaan hanya diberikan kepada mereka yang melaksanakan tugas dalam jabatannya minimal tiga tahun.
Wakil Ketua Dewan Gelar Jimly Asshidiqie mengakui banyak sekali nama calon penerima yang diusulkan. "Tahun ini, semua lembaga dan instansi pemerintahan banyak sekali mengajukan (nama calon penerima penghargaan). Kira-kira lebih dari separuh itu di-dismiss, tidak memenuhi syarat, tidak dipertimbangkan," tuturnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Dari sejumlah penerima penghargaan, terdapat nama Hadi Poernomo yang pernah ditetapkan sebagai tersangka korupsi saat masih menjabat Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Namun, ia mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi itu dan dikabulkan. Penetapan tersangka Hadi dinyatakan tidak sah.
Hadi kepada wartawan mengatakan, kasus tersebut sudah selesai. Penetapan sebagai tersangka sudah dibatalkan. Begitu pula dengan penetapan kerugian negara yang juga sudah dibatalkan di Pengadilan Tata Usaha Negara.
Rekam jejak
Ryamizard dan Jimly menambahkan, pengecekan atas rekam jejak para calon penerima penghargaan sudah dilakukan. Berdasarkan pengecekan yang dilakukan, menurut Jimly, sejauh ini tidak ada tak seorang pun bermasalah dengan hukum. Namun, kalaupun ada kesalahan dan ada masalah hukum yang diketahui di kemudian hari, tanda kehormatan tersebut bisa dicabut.
Maria Farida yang menerima Bintang Jasa Utama mengatakan, penghargaan ini kebetulan menjadi gilirannya. Namun, pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini meyakini kualitas junior-juniornya yang bergerak di bidang hukum lebih baik lagi.
Ronny Sompie yang mendapatkan Bintang Jasa Utama setelah bertugas sebagai aparatur sipil negara di Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ia menyampaikan syukur dan terima kasihnya kepada Kementerian Hukum dan HAM yang mengusulkannya serta keluarga besar Ditjen Imigrasi yang bersama-sama bekerja keras.
Sebelum menjabat Direktur Jenderal Imigrasi, Ronny adalah anggota Kepolisian Negara RI dengan jabatan terakhirnya Kepala Kepolisian Daerah Bali. Sebagai Dirjen Imigrasi, Ronny masih ingin memperbaiki teknologi pengawasan perbatasan terutama di bandara serta mengembangkan QR code untuk warga negara asing di Indonesia. Teknologi yang diinginkannya memungkinkan pemantauan personil yang masuk ke Indonesia kendati baru membeli tiket di bandara asal. Saat ini, pengawasan masih sangat bergantung pada manifes hasil kerja sama dengan bea cukai.
Sementara itu, Sofjan Wanandi tampak gembira dan merasa tidak menyangka dengan tanda kehormatan yang diterimanya.
"Saya bangga sebagai orang Indonesia. Ternyata sebagai minoritas juga dihargai," tuturnya sembari berterima kasih kepada pemerintah dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sofjan akan menunaikan tugas Oktober mendatang bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Wapres Kalla. Sofjan juga berharap masih bisa berbakti sampai fisiknya tak mampu lagi bekerja.
Arifin Panigoro juga merasa terhormat mendapatkan penghargaan tersebut. Pemberian tanda kehormatan ini, menurut dia, adalah pengakuan atas peran dan kontribusi pengusaha.
Daftar Penerima
Bintang Mahaputera Utama
1. Harifin Andi Tumpa (Ketua MA periode 2009-2012)
2. Prof Moermahadi Soerja Djanegara (Ketua BPK periode 2017-sekarang)
3. Hadi Poernomo (Ketua BPK periode 2009-2014)
4. Prof Harry Azhar Azis (Ketua BPK periode 2014-2017)
Bintang Mahaputera Naraya
1. Arifin Panigoro (Pendiri dan penasihat PT. Medco Internasional Tbk)
2. Sofjan Wanandi (Ketua tim ahli Wakil Presiden)
3. Alm Tengku Nasaruddin Said Effendy (Akademisi dan budayawan)
4. Almh Siti Maryam Muhammad Salahuddin (Ilmuwan kebudayaan daerah/kebudayaan Bima)
Bintang Jasa Utama
1. Abdul Kadir Mappong (Wakil Ketua MA bidang Yudisial periode 2009-2013)
2. Ahmad Kamil (Wakil Ketua MA bidang non-Yudisial periode 2009-2012)
3. Prof Mohammad Saleh (Wakil Ketua MA bidang Yudisial periode 2013-2016)
4. Suwardi (Wakil Ketua MA bidang non-Yudisial periode 2014-2017)
5. Alm Syamsuhadi Irsyad (Wakil Ketua MA bidang non-Yudisial periode 2004-2007)
6. Prof Maria Farida (Hakim Konstitusi periode 2013-2018)
7. Achsanul Qosasi (Anggota III BPK periode 2017-2019)
8. Isma Yatun (Anggota V BPK periode 2017-sekarang)
9. Darmono (Wakil Jaksa Agung periode 2009-2013)
10. Djaman Andhi Nirwanto (Wakil Jaksa Agung periode 2013-2016)
11. Soedarmo (Dirjen Polpum Kemendagri)
12. Ronny Franky Sompie (Dirjen Imigrasi Kemenkumham)
13. Prajogo Pangestu (Presiden Komisaris PT. Barito Pacific Tbk)
14. Theodore Permadi Rachmat (Wakil Presiden Komisaris PT. Adaro Energy Tbk)
15. Alm Prof Eddy Mulyadi Soepardi (Anggota VII BPK periode 2014-2019)
Bintang Jasa Pratama
1. Ardan Adiperdana (Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan periode 2015-sekarang)
2. Syarif Fasha (Wali Kota Jambi periode 2013-2018 dan 2018-2023)
Bintang Jasa Naraya
1. Nur Rochmad (Jaksa Agung Muda Pidana Umum periode 2015-2019)
Bintang Budaya Parama Dharma
1. Alm Moehammad Sjafei (Guru dan pendiri INS Kayutanam Provinsi Sumatera Barat)
2. Alm Karaeng Pattingalloang (Perdana Menteri Gowa dan Raja Tallo)
3. Almh Prof Siti Baroroh Barried (Dosen fisiologi)