Presiden: Indonesia Perlu Terobosan

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Presiden Joko Widodo menyerahkan Sang Saka Merah Putih kepada anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), Salma El Mutafaqqiha Putri Achzaabi, dalam upacara peringatan HUT Ke-74 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (17/8/2019). Upacara itu dihadiri para tamu undangan dengan menggunakan pakaian tradisional dan disemarakkan oleh pentas seni budaya dari sejumlah daerah.

JAKARTA, KOMPAS —Indonesia membutuhkan terobosan untuk mempercepat terwujudnya Indonesia maju, sejahtera, adil, serta disegani negara-negara lain di dunia. Terkait dengan hal itu, selama lima tahun ke depan, pemerintah akan memprioritaskan peningkatan sumber daya manusia berkualitas dan berkompeten.

Penekanan terhadap pembangunan sumber daya manusia (SDM) disampaikan Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan pidato kenegaraan dalam rangkaian acara peringatan Hari Ulang Tahun Ke-74 Republik Indonesia pada Jumat (16/8/2019) dan Sabtu (17/8). Selain itu, Presiden Jokowi juga sempat meminta izin dan dukungan dari seluruh elemen bangsa untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. Bukan hanya sebagai simbol negara, ibu kota baru juga dirancang menjadi ikon kemajuan bangsa.

Hasil analisis Litbang Kompas terhadap pidato Presiden Jokowi di Sidang Bersama DPR dan DPD, Jumat, menunjukkan, tiga kata yang paling sering muncul di pidato ialah SDM (14 kali), ilmu pengetahuan (11), dan teknologi (8). Sebagai pembanding, pada pidato di kesempatan serupa tahun 2018, kata yang paling sering digunakan Presiden ialah ekonomi (24), pembangunan (20), dan infrastruktur (11).

Menjelang Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan 2019 di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu, Presiden Jokowi menegaskan, pembangunan SDM yang akan menjadi fokus lima tahun ke depan ialah pembangunan manusia yang holistik, bahkan dimulai sejak bayi dalam kandungan. Mereka harus mendapat nutrisi baik. Setelah lahir, gizi mereka harus tetap diperhatikan.

Selain itu, pembentukan karakter perlu dilakukan sedini mungkin. Pada jangka menengah, keterampilan masa kini dan masa depan akan disiapkan untuk anak di pendidikan kejuruan ataupun keilmuan. Di perguruan tinggi, anak-anak Indonesia didorong dapat berkompetisi di tingkat regional dan global.

Dalam pidato di Sidang Bersama DPD dan DPD, Presiden Jokowi mengajak segenap elemen bangsa membangun optimisme serta kerja keras mewujudkan visi Indonesia Maju. Presiden juga menekankan, kemajuan Indonesia hanya dapat diraih melalui semangat untuk melakukan lompatan kemajuan, lompatan untuk mendahului bangsa lain.

Indonesia juga membutuhkan berbagai terobosan sebagai jalan pintas untuk meraih kemajuan secara cepat. Salah satu terobosan yang mutlak dimiliki terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. ”Kita juga butuh SDM unggul yang berhati Indonesia, berideologi Pancasila,” ujar Presiden.

Lembaga negara juga dituntut berkolaborasi mewujudkan karya-karya baru. Juga dinanti terobosan untuk mengentaskan dari kemiskinan, ketimpangan, serta membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Semua lembaga dituntut bersama-sama menghadapi ancaman intoleransi, radikalisme, dan terorisme.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan mengatakan, penciptaan SDM unggul selaras dengan visi menjadikan Indonesia merdeka, yang berdaulat, adil, dan mencapai kesejahteraan.

Perlu dipertajam

Dorongan dari Presiden Jokowi agar semua pihak bersama-sama membuat terobosan diapresiasi. Namun, terobosan itu juga perlu disambut pemangku kepentingan lain dengan hal yang lebih konkret.

Menurut Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Azyumardi Azra, terobosan baru dapat meliputi beberapa hal. Pertama, terobosan mengatasi kesenjangan ekonomi dan sosial yang dapat berdampak terhadap keresahan sosial yang bisa mengancam stabilitas bangsa. Kedua, terobosan menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta efisiensi APBN yang masih defisit.

”Jika korupsi terus merajalela, Indonesia dapat gagal mewujudkan kesejahteraan rakyat. Program pembangunan harus dilaksanakan secara efektif dan efisien,” kata Azyumardi.

Pengajar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera, Bivitri Susanti, menyampaikan, gagasan yang disebutkan Presiden Jokowi dalam pidato perlu diikuti langkah konkret.

(NTA/AGE/REK/INA/IAN/LAS/KRN)