Ciptakan Titik Kegiatan Ekonomi

Kompas

Postur RAPBN 2020 (Sumber: Kementerian Keuangan)

JAKARTA, KOMPAS

Secara teori, sebaran kegiatan ekonomi di daerah akan membuat hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi semakin merata. Namun, faktanya, masih perlu upaya keras untuk menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, khususnya di luar Jawa.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mengiringi pembangunan juga diyakini akan mendukung kegiatan ekonomi yang dirasakan masyarakat secara luas. Akan tetapi, upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia memerlukan waktu, sehingga dampaknya tak bisa seketika.

Presiden Joko Widodo dalam pidato penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan APBN 2020 menyebutkan, ketimpangan masih menjadi permasalahan yang harus diatasi. Tujuannya, agar pembangunan lebih inklusif atau dirasakan seluruh masyarakat Indonesia.

Ekonom UOB Indonesia Enrico Tanuwidjaja kepada Kompas, Minggu (18/8/2019), menyebutkan, upaya pemerintah menyebar titik-titik pertumbuhan ekonomi kerap kali berhadapan dengan persoalan di daerah, antara lain peraturan daerah. "Dalam penerapan 16 Paket Kebijakan Ekonomi yang sudah diterbitkan pemerintah, misalnya, sebagian kendalanya ada pada peraturan daerah yang tidak sinkron. Meskipun, untuk beberapa hal dan beberapa alasan, keberadaan peraturan daerah dinilai sesuai dengan kondisi di daerah tersebut," kata Enrico yang dihubungi dari Jakarta.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Presiden Joko Widodo memberikan pidato dalam rangka penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2020 pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan 1 DPR Tahun Sidang 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Dalam pidatonya Presiden Jokowi ingin pemberantasan korupsi dilakukan tanpa mengganggu inovasi

Dalam pidato yang disampaikan di Rapat Paripurna DPR, Jakarta, Jumat (16/8/2019), Presiden Joko Widodo memaparkan target tingkat kemiskinan dan rasio gini pada 2020, sebagai wujud pembangunan yang lebih berkeadilan antara desa dan kota dan antara Jawa dan luar Jawa. Pada 2020, rasio gini -sebagai indikator ketimpangan- ditargetkan 0,375-0,380 dan tingkat kemiskinan ditargetkan berkisar 8,5-9 persen.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terpusat di Jawa. Pada triwulan II-2019, Jawa berkontribusi 59,11 persen. Adapun Maluku dan Papua berkontribusi paling rendah, yakni 2,17 persen.

Oleh karena itu, Enrico menyarankan iklim investasi di daerah diperbaiki, bersamaan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mengejar ketertinggalan.

Data Badan Koordinasi Penanaman Modal menunjukkan, provinsi yang menjadi sasaran utama penanaman modal dalam negeri (PMDN) pada semester I-2019 adalah DKI Jakarta, dengan nilai investasi Rp 26,652 triliun pada 1.556 proyek. Sementara, PMDN di Papua senilai Rp 87,2 miliar pada 36 proyek.

Data yang sama menunjukkan, penanaman modal asing tertinggi di Jawa Barat senilai 3,216 miliar dollar AS untuk 5.034 proyek.

Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)  Sofjan Wanandi menilai, untuk meningkatkan kualitas SDM, maka tenaga pendidik berkualitas juga mesti disiapkan. Langkah ini bukan pekerjaan mudah.

"Peningkatan kualitas SDM adalah investasi jangka panjang dan revolusioner," katanya.

Secara terpisah, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani berharap konsumsi domestik dan investasi terus dijaga. Salah satu cara menjaga konsumsi dengan meningkatkan daya beli masyarakat, yang bisa dijembatani menggunakan dana desa.

Kendati perekonomian RI ditargetkan tumbuh 5,3 persen pada 2020, namun Indonesia berhadapan dengan kondisi perekonomian global yang menantang. Proyeksi pertumbuhan global yang direvisi ke bawah berisiko pada perdagangan dunia. Kondisi ini dapat berdampak pada ekspor Indonesia.

Mengacu pada data BPS, neraca perdagangan Indonesia pada Januari-Juli 2019 defisit 1,896 miliar dollar AS. Kondisi ini disebabkan neraca perdagangan migas yang defisit 4,924 miliar dollar AS, yang tidak bisa ditutup neraca perdagangan nonmigas yang surplus 3,028 miliar dollar AS.

Infrastruktur

Kebijakan RAPBN tahun 2020 diformulasikan ke dalam 5 program prioritas pembangunan, salah satunya akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung transformasi ekonomi.

Sofjan berpendapat,   pemerintah perlu melibatkan swasta untuk proyek-proyek yang bisa dikerjasamakan.   Pembangunan proyek tidak bisa hanya ditugaskan pada perusahaan BUMN karena keterbatasan modal.

Akselerasi pembangunan infrastruktur itu diapresiasi Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Konstruksi dan Infrastruktur Erwin Aksa. Namun, swasta menanti realisasi komitmen tersebut, yang terwujud dalam kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Dalam RAPBN 2020, alokasi anggaran infrastruktur Rp 419,2 triliun atau naik 4,9 persen dari proyeksi 2019 yang sebesar Rp 3,99,7 triliun. Adapun potensi proyek pembangunan infrastruktur dengan skema KPBU pada 2020 sebesar Rp 19,7 triliun untuk 11 proyek, baik untuk mendukung konektivitas logistik maupun telekomunikasi.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) Joseph Pangalila mengaku, sudah beberapa kali swasta menyampaikan kepada pemerintah agar lebih banyak dilibatkan dalam proyek infrastruktur. (IDR/CAS/FER/NAD)