70 Persen Wilayah Ibu Kota Baru Bakal Dibangun Ruang Terbuka Hijau

Pemerintah berencana membangun ruang terbuka hijau seluas 70 persen dari wilayah baru ibu kota negara RI di Kalimantan.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Presiden Joko Widodo mengunjungi kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto yang dilewati Tol Balikpapan-Samarinda Seksi 2, di Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa (7/5/2019). Tahura Bukit Soeharto yang memiliki luas sekitar 61.000 hektar tersebut menjadi salah satu lokasi alternatif untuk dinobatkan sebagai ibu kota negara menggantikan Jakarta.

BALIKPAPAN, KOMPAS — Pemerintah berencana membangun ruang terbuka hijau atau RTH seluas 70 persen dari wilayah baru ibu kota negara RI di Kalimantan. Nantinya, pemerintah juga berkomitmen untuk semakin menekan laju kebakaran hutan apabila ibu kota sudah dipindahkan ke Kalimantan.

Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy S Prawiradinata mengatakan, konsep pengembangan kota hijau akan menjadi acuan pemerintah dalam membangun ibu kota baru di Kalimantan. Pemerintah menyadari bahwa sebagian besar wilayah pulau tersebut merupakan kawasan hutan yang perlu dijaga kelestariannya.

”Ada beberapa saran jika kawasan ibu kota baru ini bisa ditetapkan sebagai Taman Nasional. Kami pun merencanakan akan membangun 70 persen kawasan ibu kota baru sebagai RTH,” ucapnya dalam acara dialog nasional ”Kalimantan untuk Indonesia”, di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (21/08/2019).

Menurut Rudy, membangun 70 persen RTH di wilayah ibu kota baru merupakan hal yang memungkinkan karena ketersediaan lahan yang sangat luas di wilayah Kalimantan. Ia mencontohkan, di kawasan Kalimantan Timur, ada wilayah seluas 85.855,33 hektar yang berpotensi untuk dijadikan ibu kota.

KOMPAS

Penggalian tambang batubara yang masih beroperasi di kawasan konservasi Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Jumat (23/11/2018). Kawasan konservasi alam ini seharusnya dilindungi dan terbebas dari aktivitas pertambangan yang berakibat kerusakan hutan dan lingkungan serta sumber daya alam, seperti air bersih.

”Pemerintah akan membangun ibu kota di lokasi yang benar-benar baru secara bertahap. Rencananya, pada 2021-2024, pemerintah akan membangun botanical garden di kawasan inti ibu kota,” katanya.

Kawasan inti ibu kota ini luasnya berkisar 2.000 hektar yang akan dibangun sebagai kawasan pusat pemerintahan. Nantinya, proses pemindahan kantor-kantor lembaga negara yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif akan dilakukan secara bertahap pada 2021-2024.

Pemerintah akan membangun ibu kota di lokasi yang benar-benar baru secara bertahap. Rencananya, pada 2021-2024, pemerintah akan membangun botanical garden di kawasan inti ibu kota.

Dialog nasional ini turut dihadiri Gubernur Kaltim Israan Noor dan peneliti Fakultas Kehutanan dari Universitas Mulawarman Rustam Fahmy. Dalam dialog ini, Rudy menyampaikan sejumlah hasil kajian Bappenas terkait wilayah Kaltim untuk dijadikan sebagai calon ibu kota baru.

KOMPAS/DHANANG DAVID ARITONANG

Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy S Prawiradinata

”Ada beberapa titik kebakaran hutan pada 2015 di daerah Kaltim, yaitu berada di sisi selatan Samboja dan Sepaku, serta bagian utara Tahura Bukit Soeharto,” ucapnya.

Rudy mengatakan, pemerintah akan berkomitmen untuk semakin memperkuat regulasi guna mencegah kebakaran hutan apabila ibu kota dipindahkan ke daerah Kalimantan agar kegiatan pemerintahan tidak terganggu. Menurut dia, fungsi pengawasan dan pencegahan akan lebih mudah jika ibu kota berada di Kalimantan.

Baca juga: Agar Pemindahan Ibu Kota Tak Hanya Wacana

Sementara itu, Isran mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah siap menyediakan lahan untuk ibu kota negara yang baru. Namun, ia menyatakan, tidak perlu ada kajian tentang lingkungan yang terlalu komprehensif terkait pemindahan ibu kota ini.

KOMPAS/DHANANG DAVID ARITONANG

Gubernur Kaltim Israan Noor

”Menurut saya, tidak perlulah ada kajian-kajian seperti itu karena kondisi lingkungan tentunya juga akan berubah dengan sendirinya karena ada bencana alam, seperti tanah longsor dan banjir,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Rustam mengatakan, pemerintah provinsi tidak boleh abai terhadap kajian tersebut demi kelanjutan perlindungan lingkungan. Ia juga mengimbau pemerintah pusat agar benar-benar memperhatikan kondisi kawasan Tahura Bukit Soeharto apabila nantinya ibu kota akan ditempatkan di wilayah tersebut.

”Perlu ada pemantauan dari citra satelit, wilayah mana saja di Bukit Soeharto yang bisa digunakan sebagai ibu kota baru karena wilayah tersebut masih masuk dalam kawasan Tahura,” ucapnya.

Hingga saat ini, Presiden Joko Widodo juga masih belum memutuskan lokasi definitf untuk pemindahan ibu kota baru. Namun, ia sudah meninjau beberapa lokasi sebagai calon ibu kota baru, yaitu Bukit Soeharto di Kalimantan Timur, yang dikunjungi pada 7 Mei lalu. Sehari kemudian, giliran Bukit Nyuling di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, yang ditinjau.