Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo memotivasi kepala daerah agar turut mengawal perjalanan dan penggunaan dana desa.
Oleh
AYU SULISTYOWATI
·3 menit baca
NUSA DUA, KOMPAS — Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo memotivasi kepala daerah agar turut mengawal perjalanan dan penggunaan dana desa. Selama lima tahun berjalan, perjalanan dana desa memberikan progres yang terus membaik. Salah satunya, Eko mengapresiasi penyerapan dana desa semakin tinggi. Tahun 2015, penyerapan dana desa tercatat sekitar 82 persen dan terus naik menjadi 99 persen pada 2018.
”Penyerapan yang tinggi adalah kerja keras para kepala daerah karena kuncinya adalah pendampingan. Desa memerlukan pendampingan dalam penggunaannya,” ujar Eko pada pembukaan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Se-Indonesia (Apkasi) di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (21/8/2019).
Penyerapan yang tinggi adalah kerja keras para kepala daerah karena kuncinya adalah pendampingan. Desa memerlukan pendampingan dalam penggunaannya.
Oleh karena itu, ia meminta agar kepala daerah atau bupati se-Nusantara tetap memperhatikan kebutuhan desa di daerahnya. Kendala terberat dalam menggunakan dana desa, menurut Eko, terletak pada penyesuaian laporan keuangan yang harus sesuai dengan pusat dan hal itu tidak sederhana.
”Ya, laporan keuangan ini memang cukup rumit pengurusannya. Sementara masih banyak kepala desa yang memiliki latar belakang pendidikan hanya lulusan sekolah dasar. Maka, pendampingan menjadi penting untuk mereka agar tidak salah langkah menjalankan dana desa,” ujar Eko.
Selain persoalan dana desa, Eko memberikan semangat kepada seluruh bupati agar menyiapkan program unggulan, paling tidak dua, untuk diajukan ke kementerian. Program ini bernama Program Unggulan Kawasan Perdesaan.
Program ini muncul setelah diujikan ke beberapa daerah, seperti di Kabupaten Pandeglang, Jawa Barat, yang menggali potensi produk jagung dan berhasil. Dananya tidak harus dari anggaran pemerintah, kementerian juga dapat membantu mencarikan pihak swasta yang berminat investasi.
Ia berharap program ini dapat dimanfaatkan seluruh kabupaten. Jika hal ini dimanfaatkan dengan baik, ia optimistis pengentasan kemiskinan di desa lebih cepat dibandingkan dengan di perkotaan untuk lima tahun ke depan.
Pemasaran produk unggulan
Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas menjelaskan, rapat kerja nasional Apkasi yang bertema ”Menuju Kabupaten Cerdas Melalui Digitalisasi Pelayanan Publik” selama dua hari mulai Senin ini membahas beberapa pokok penting.
Pembahasan itu di antaranya mengenai permasalahan pelayanan publik agar dapat direformasi, sumber daya manusia, dan haluan atau program yang tetap berkelanjutan meskipun berganti kepemimpinan (bupati).
Bupati Banyuwangi ini juga mendorong agar seluruh kabupaten dapat memaksimalkan perkembangan teknologi untuk pemasaran produk unggulannya. ”Pilihannya berkompetisi atau berkolaborasi. Maka, Apkasi memilih berkolaborasi dalam memasarkan produk unggulannya dengan Bukalapak,” kata Anas.
Pilihannya berkompetisi atau berkolaborasi. Maka, Apkasi memilih berkolaborasi dalam memasarkan produk unggulannya dengan Bukalapak.
Pada pembukaan, Apksi menandatangani nota kesepahaman (MOU) dengan Bukalapak. Penandatanganan dilakukan antara Ketua Umum Apkasi dan CEO Bukalapak Achmad Zaky. Bukalapak diharapkan dapat membantu dan bekerja sama dalam penyebarluasan informasi produk unggulan daerah.
Zaky mengapresiasi kepercayaan Apkasi dan memberikan halaman khusus di Bukapalak untuk produk daerah. Pada awal kerja sama ini masih diikuti 20 kabupaten dan diharapkan daerah lain segera mengikuti.