JAKARTA, KOMPAS – Malaria masih menjadi momok di Indonesia. Padahal, status bebas malaria secara nasional ditargetkan bisa tercapai pada 2030. Kolaborasi dan koordinasi lintas sektor sangat dibutuhkan. Untuk itu, komitmen bersama perlu diperkuat, termasuk komitmen dari sektor swasta.
Pada April 2019, dari 514 kabupaten/kota di Indonesia baru 290 kabupaten/kota yang mencapai status eliminasi malaria. Bahkan, masih ada daerah dengan endemisitas malaria. Mayoritas berada di wilayah Timur Indonesia, seperti Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara.
Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan Kementerian Kesehatan Mohamad Subuh, Kamis (22/8/2019) di Jakarta, mengatakan, penyakit malaria berdampak buruk bagi pembangunan nasional karena dapat menghambat penguatan sumber daya manusia, seperti yang dicita-citakan pemerintahan Joko Widodo di periode mendatang.
Dia menjelaskan, pertumbuhan bayi yang dikandung oleh ibu yang menderita malaria akan terhambat. Selain itu, pertumbuhan kognisi anak yang menderita malaria tidak akan maksimal akibat anemia kronis.
“Sebaliknya, jika kita berhasil mencapai status bebas malaria pada 2030, ada 25 juta masyarakat dan 41.000 kematian bisa dicegah. Dari jumlah itu diperkirakan, sekitar 18 miliar dolar US atau 255 triliun bisa diselamatkan. Angka ini tentu sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ucap Mohamad saat membuka acara peluncuran program M2030 di Mayada Hospital, Jakarta.
Program M2030 pertama kali diluncurkan pada 2017 oleh Asosiasi Pasar Pinjaman Asia-Pasifik (APLMA) untuk menyatukan organisasi kesehatan internasional, konsumen, dan pemimpin bisnis untuk menghilangkan malaria di Asia pada 2030.
Di Indonesia, gerakan ini dipelopori oleh Tahir Foundation. Sebagai langkah awal, Tahir Foundation bersama tiga mitra, yakni JD.id, Rumah Sakit Mayapada, dan Sompo Insurance.
Wakil Ketua Tahir Foundation, Jonathan Tahir, menyampaikan, melalui gerakan ini swasta akan berperan untuk menguatkan kesadaran masyarakat dalam memberantas malaria.
Selain itu, kampanye penggalangan dana akan dilakukan untuk membantu program eliminasi malaria yang direncanakan oleh pemerintah.
“Kami targetkan sebelum akhir tahun ini road map dan strategi dalam rangka mendukung eliminasi malaria bisa selesai. Diharapkan, ada lebih banyak pihak swasta yang terlibat dalam gerakan ini dengan kreativitas dan inovasi masing-masing,” kata Jonathan.
Menurut Jonathan, prioritas gerakan M2030 akan dijalankan di kawasan Indonesia Timur, terutama di daerah endemis malaria. Menurut Jonathan, gerakan ini merupakan bentuk komitmen swasta dalam memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat.
Mohamad berharap, sektor swasta bisa semakin berperan mulai dari hulu hingga hilir. Kontribusi yang dilakukan tidak sekadar program tanggung jawan sosial perusahaan (CSR) melainkan memastikan lingkungan perusahaan tidak lagi menjadi sumber vektor.
“Misalnya saja di kawasan bekas tambang. Perusahaan harus memastikan lingkungannya tidak menjadi tempat berkembang biak vektor penular,” ujarnya.
Malaria ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang mengandung plasmodium di dalam tubuhnya. Adapun gejala penyakit ini adalah demam, menggigil, berkeringat, sakit kepala, mual, atau pun muntah.