Pemerintah Provinsi Papua membentuk tim khusus untuk menyelidiki tindakan kekerasan dan ujaran kebencian bernada rasisme yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang.
Oleh
Fabio Costa
·2 menit baca
KOMPAS/RADITYA HELABUMI
Sejumlah mahasiswa dan warga Papua menggelar aksi di depan Istana Merdeka, Jakarta, yang mengecam tindakan persekusi terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang, Selasa (20/8/2019).
JAYAPURA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Papua membentuk tim khusus untuk menyelidiki tindakan kekerasan dan ujaran kebencian bernada rasisme yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang. Tim ini juga bertugas untuk meredam potensi gejolak di wilayah Papua karena masalah tersebut.
Hal ini disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Musa Isir seusai pertemuan bersama Kepala Polda Papua Inspektur Jenderal Rudolf Albert Rodja dan Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayor Jenderal Yosua Pandit Sembiring di Markas Polda Papua, Jayapura, Kamis (22/8/2019).
Musa mengatakan, tim ini berperan penting untuk menelusuri awal mula terjadinya masalah yang menimpa mahasiswa asal Papua di dua kota di Jawa Timur itu beberapa waktu lalu.
”Tim ini akan berangkat ke Jawa Timur pekan depan. Kami meminta masyarakat Papua agar menahan diri dan tidak melakukan aksi anarkistis dalam menyampaikan pendapatnya,” ujar Musa.
KOMPAS/FABIO COSTA
(Depan, dari kiri) Kepala Polda Papua Irjen Rudolf Albert Rodja, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Musa Isir, serta Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen Yosua Pandit Sembiring seusai pertemuan membahas situasi keamanan Papua di Markas Polda Papua, Jayapura, Kamis (22/8/2019).
Ia menuturkan, tim dari Pemprov Papua juga menggandeng banyak pihak, termasuk tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh adat, untuk mencegah aksi anarkistis dalam unjuk rasa kembali terjadi.
”Saya akan menyampaikan hasil pertemuan ini kepada Gubernur Papua Lukas Enembe, DPR Papua, dan Majelis Rakyat Papua,” ucap Musa.
Sementara itu, Rudolf berharap Gubernur Lukas Enembe dapat memberikan pesan yang menyejukkan bagi mahasiswa dan masyarakat di seluruh Papua.
”Pesan yang menyejukkan sangat penting untuk menenangkan massa. Kami yakin, dengan imbauan dari beliau (Gubernur Papua), maka reaksi atas masalah di Jawa Timur pasti sudah selesai,” ujarnya.
Rudolf pun menyatakan, seharusnya tak ada lagi unjuk rasa di Papua terkait masalah tersebut. Unjuk rasa yang diikuti ribuan warga di Kota Jayapura pada 21 Agustus 2019 itu sudah mewakili pernyataan sikap masyarakat Papua.
”Dari pantauan kami hingga Kamis ini, masih terdapat sejumlah daerah yang melaksanakan unjuk rasa, seperti di Nabire dan Yahukimo. Namun, aksi yang diikuti ratusan warga ini berjalan lancar dan damai,” ucap Rudolf.
Yosua menambahkan, pihaknya akan bersinergi dengan Polda Papua untuk memastikan unjuk rasa di Papua tak mengganggu keamanan negara.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2F4874e0a5-4c74-4e81-a9f3-4a9374ca95cf_jpg.jpg){kind=logo}
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2F20190822_104940_1566464081.jpg){kind=logo}
