Pemerintah Tunggu Kajian Lengkap

KOMPAS/SUCIPTO

Pengemudi melintasi larangan pendudukan kawasan hutan di tepi Jalan Soekarno Hatta kilometer 48, RT 12, Kelurahan Bukit Merdeka, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (7/8/2019). Di setiap tepi jalan itu masuk dalam kawasan konservasi Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yang menjadi calon ibu kota negara baru.

BOGOR, KOMPAS - Presiden Joko Widodo menegaskan, lokasi calon ibu kota negara Republik Indonesia pengganti Jakarta akan diumumkan pada waktu yang tepat. Pemerintah masih menunggu lengkapnya kajian terkait dengan hal itu.

”Akan kita umumkan pada waktunya. Masih menunggu kajian, tinggal satu-dua kajian yang belum disampaikan kepada saya,” kata Presiden di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (22/8/2019) petang.

Dalam pidato kenegaraan di depan sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 16 Agustus lalu, Presiden meminta izin untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan.

Terkait dengan hal itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan, Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi salah satu calon lokasi ibu kota negara yang baru.

”Kaltim sebagai salah satu yang akan dipilih dari dua lokasi yang lainnya, yang pernah dikunjungi Presiden Jokowi, yaitu di Kalteng (Kalimantan Tengah). Sekarang masih dikaji Bappenas, dan nanti setelah selesai, Presiden Jokowi yang memutuskannya,” ujarnya.

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Ilustrasi: Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor memaparkan kesiapan Kalsel menjadi ibu kota negara dalam acara Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara di Banjarbaru, Senin (15/7/2019).

Dua kajian

Ketika ditanya apakah ibu kota negara akan dipindahkan ke Kaltim, Presiden menegaskan, saat ini masih menunggu dua kajian yang belum rampung. Namun, tidak disebutkan kajian yang belum selesai itu terkait dengan apa.

Secara terpisah, Gubernur Kaltim Isran Noor mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menerima kabar resmi dari Presiden terkait lokasi yang akan jadi ibu kota negara pengganti Jakarta. Isran sudah mengajukan dua kabupaten di Kaltim yang akan dijadikan ibu kota negara pengganti Jakarta kepada Presiden, yakni Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara.

”Dua nama itu yang saya usulkan, tetapi keputusan resminya ada di Pak Jokowi,” kata Isran.

Jika lokasi ibu kota negara yang baru baru sudah ditetapkan dan ternyata di Kaltim, Isran menyatakan, akan segera membuat peraturan gubernur untuk menghindari hadirnya spekulan tanah di lokasi yang akan menjadi ibu kota negara itu.

“Jika sudah ditetapkan secara tegas, kami akan membuat kawasan khusus nonkomersial untuk menjaga kawasan itu, sebelum dan sesudah penetapan oleh presiden,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan ibu kota negara yang baru tak akan dibangun di areal Taman Hutan Raya Bukit Soeharto dan lahan gambut di Kalimantan. Tingginya laju deforestasi dan alih fungsi lahan gambut di Kalimantan, menjadi pertimbangan (Kompas, 21/8/2019).

Bukit Soeharto merupakan kawasan Taman Hutan Raya seluas 61.850 hektar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 160/MENHUT-II/2004. Sementara laju deforestasi tertinggi sejak tahun 2000, terjadi di Sumatera dan Kalimantan.

Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud, menambahkan, ada empat kecamatan di wilayahnya yang bisa dijadikan lokasi ibu kota negara. Empat kecamatan itu adalah Penajam, Kuaro, Babulu, dan Sepaku.