PSI Dorong Standar Kerja Lebih Transparan dan Efisien

KOMPAS/AYU PRATIWI

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie berfoto bersama anggota DPRD DKI Jakarta terpilih dalam Acara kumpul kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang memperkenalkan anggota legislatif dan jajaran pengurus baru PSI di Jakarta, Minggu (25/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS - Kinerja anggota legislatif Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta akan menjadi barometer yang menentukan prestasi partai politik dalam Pemilihan Umum 2024. Partai Solidaritas Indonesia pun bertekad meningkatkan standar kerja legislatif dengan mendorong budaya kerja transparan sehingga tingkat partisipasi publik lebih tinggi.

"Kita ingin mengguncang standar politik yang sampai saat ini masih rendah. Kita pastikan, janji kampanye kita tidak ada yang terlewatkan, terutama melapor kepada publik setiap hari tentang apa yang kita kerjakan," kata Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Nathalie dalam acara kumpul kader memperkenalkan anggota legislatif dan jajaran pengurus baru PSI di Jakarta, Minggu (25/8/2019).

Acara digelar sehari sebelum pelantikan 106 anggota DPRD DKI Jakarta, Senin (25/8/2019). Dari PSI, ada delapan anggota DPRD DKI terpilih yang memperoleh sekitar 400.000 suara. Jumlah kursi yang diperoleh itu merupakan terbanyak nomor empat setelah PDIP, Gerindra, dan PKS.

KOMPAS/HARIS FIRDAUS

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie (kedua dari kiri) bersama Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni (kiri) dan juru bicara PSI Dara Adinda Kesuma Nasution (ketiga dari kiri) berfoto bersama seusai acara Festival 11 Yogyakarta, Senin (11/2/2019) malam, di Jogja Expo Center, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Beberapa bulan lalu, PSI meluncurkan aplikasi ponsel pintar Aplikasi Solidaritas, di mana rakyat bisa mengawal dan menilai kinerja anggota legislatif dari PSI. Mereka diwajibkan melaporkan kegiatannya melalui aplikasi tersebut. Apabila penilaian kinerja tidak baik, maka anggota tersebut bisa dipecat.

"PSI akan terus berjuang ke depan hingga 2024 untuk menembus parlemen. Mereka di Jakarta punya beban besar menentukan kepercayaan rakyat kepada PSI," tambah Grace.

Kesejahteraan rakyat

Proses pencairan anggaran di Jakarta menjadi salah satu poin utama yang dikritisi PSI. Rencananya, seluruh anggota baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta dari PSI menolak mengenakan pin emas anggota legislatif yang diperkirakan bernilai Rp 3-5 juta per unit.

"Kami bukan ingin gaya-gayaan. Tetapi, ada tujuan ingin mencapai Jakarta yang sejahtera warganya. Pengeluaran Rp 1 dari APBD pun akan kami pertanyakan seberapa banyak berdampak untuk kesejahteraan masyarakat," tutur Anggota DPRD Jakarta terpilih dari PSI, Idrus Ahmad.

Tahun ini, jumlah anggaran untuk pengadaan pin emas yang dikenakan 106 anggota DPRD Jakarta sekitar Rp 1 miliar. Setiap anggota DPRD dijatahkan satu pin emas 24 karat seberat 5 gram dan satunya lagi seberat 7 gram.

KOMPAS/AYU PRATIWI

Acara kumpul kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang memperkenalkan anggota legislatif dan jajaran pengurus baru PSI di Jakarta, Minggu (25/8/2019).

APBD Jakarta 2019 berjumlah Rp 89 triliun. Pada 2020, APBD Jakarta diprediksi mencapai Rp 96 triliun.

"Ada proses pencairan anggaran yang perlu dikritisi lebih tajam. Proses perencanaan APBD Jakarta harus lebih terbuka, partisipatif, memiliki dasar yang lebih jelas, dan bermanfaat untuk masyarakat. Kami melihat, ada banyak dari isian anggaran itu yang bisa diefisiensikan," lanjut Idrus.

Ia memastikan, anggota terpilih DPRD Jakarta dari PSI akan mengembalikan pin berbahan emas yang mereka terima. Ia juga menekankan, pihaknya bukannya menolak menerima pin anggota DPRD, tetapi karena pin itu berbahan emas dan harganya mahal.

"Kami sudah komunikasi secara resmi melalui Setwan (Sekretaris DPRD), kedelapan anggota DPRD terpilih tidak akan menerima pin emas. Secara aturan, tidak ada kewajiban pin itu harus berbahan emas. Kita akan beli dengan harga yang lebih murah," ujar Idrus.

KOMPAS/AYU PRATIWI

Dari kiri ke kanan, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar, Anggota DPRD Jakarta terpilih dari PSI Idrus Ahmad, dan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PSI DKI Jakarta Rian Ernest di Jakarta, Minggu (25/8/2019).

Tidak hanya pin emas, proses pencairan anggaran lain yang dikritik PSI adalah mengenai banyaknya anggaran yang diadakan untuk kunjungan kerja. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar menyatakan, anggaran kunjungan kerja tahun 2018 mencapai Rp 88,9 miliar dan pada tahun 2019 berjumlah Rp 67,9 miliar.

"Kunjungan kerja ini hasilnya apa? Setiap tahun anggrannya hampir mencapai Rp 100 miliar," tambah Michael.