Wakil Rakyat Baru Memikul Banyak Pekerjaan Rumah

KOMPAS/NIKOLAUS HARBOWO

Sebanyak 106 anggota DPRD DKI periode 2019-2024 resmi dilantik dalam rapat paripurna istimewa di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI periode 2019-2024 mulai bertugas per Senin (26/8/2019). Sebanyak 106 wakil rakyat itu mengemban tugas berat menata Ibu Kota. Sebagian kalangan menuntut mereka mampu meningkatkan produktivitas membuat peraturan daerah hingga percepatan pemilihan wakil gubernur DKI.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, dalam pelaksanaan fungsi legislasi, kinerja DPRD DKI Jakarta 2014-2019 terbilang sangat rendah. Jika dilihat dari perencanaan program legislasi daerah (prolegda), secara kuantitatif inisiatif DPRD kalah jauh dibandingkan dengan usulan pemerintah atau eksekutif.

Catatan Formappi, DPRD hanya menyertakan usulan inisiatif mereka sebanyak 29 rancangan perda. Jumlah tersebut kalah jauh dibandingkan dengan usulan eksekutif yang berjumlah 107 raperda.

"Minimnya prolegda yang diusulkan DPRD bisa jadi karena kegagalan mereka mengartikulasikan kebutuhan masyarakat. Ini menunjukkan kesenjangan relasi antara DPRD dan konstituen yang membuat DPRD tak mampu membaca kebutuhan publik DKI akan kepastian hukum yang harus dijawab melalui kehadiran legislasi," ujar Lucius di Jakarta, Senin (26/8/2019).

Dari capaian tahunan pun, kinerja DPRD periode 2019-2024 tergolong tak maksimal. Mereka hanya mampu menyelesaikan 42 perda dari 136 raperda yang masuk program legislasi daerah selama lima tahun menjabat. Secara khusus di 2019, mereka hanya menyelesaikan 6 perda dari 18 raperda yang diprogramkan untuk diselesaikan.

Baca juga : Ganjil Genap Belum Jawab Masalah Polusi Udara

Menurut Lucius, ada dua hal penting yang perlu jadi perhatian bagi anggota dewan periode 2019-2024. Pertama, meningkatkan koordinasi dengan eksekutif. Kedua, membangun relasi dan komunikasi dengan warga. "Saya kira tanpa komitmen dua itu sih, sama saja hasilnya nanti," tutur Lucius.

Peningkatan produktivitas

Anggota DPRD DKI Jakarta terpilih dari PDI Perjuangan, Pantas Nainggolan, mengamini bahwa, pekerjaan besar bagi anggota DPRD DKI periode 2019-2024 adalah perbaikan kinerja dewan. Perbaikan kinerja ini berkaitan dengan peningkatan produktivitas perda.

"Belajar dari pengalaman lima tahun kemarin, produktivitas perda ini memang menjadi concern kami (anggota DPRD periode 2019-2024) ke depan. Kami akan berusaha melihat penyebab keterlambatan ini agar tak berulang. Segi metode pembahasan perlu diperbaiki sehingga bisa lebih cepat namun tidak kehilangan kualitas perda itu," kata Pantas, yang menjabat sebagai Ketua DPRD DKI sementara.

Baca juga : DKI Tagih Pengembalian Uang Muka

KOMPAS/NIKOLAUS HARBOWO

Tiga mantan gubernur DKI hadiri pelantikan anggota DPRD DKI 2019-2024 dalam rapat paripurna istimewa di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/8/2019).

Anggota DPRD DKI periode 2019-2024 resmi dilantik dalam rapat paripurna istimewa di Gedung DPRD DKI Jakarta, hari ini. Selain dihadiri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, rapat juga diikuti oleh tiga mantan Gubernur DKI, yakni Sutiyoso (periode 6 Oktober 1997 - 7 Oktober 2007), Basuki Tjahaja Purnama (19 November 2014 - 9 Mei 2017), dan Djarot Saiful Hidayat (15 Juni 2017 - 15 Oktober 2017).

Pantas menyebut, peningkatan produktivitas perda tak bisa hanya dilihat dari sisi legislatif semata, tetapi juga keseriusan dari eksekutif. Karena itu, sinergitas antara kedua belah pihak perlu ditingkatkan. "Kadang-kadang juga keterlambatan itu karena kita masih perlu mendengar lebih banyak masukan karena implikasi dari perda itu sangat luas. Tetapi, perbaikan kinerja akan jadi evaluasi kami," ujarnya.

Pemilihan wagub

Selain peningkatan produktivitas perda, pekerjaan rumah besar bagi anggota dewan baru adalah pemilihan wagub DKI. DPRD DKI periode 2014-2019 melalui panitia khusus pemilihan wagub DKI baru menyusun draf tata tertib pemilihan wagub. Draf tata tertib itu pun masih harus direvisi sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri.

Belum lagi, hingga kini, pembahasan dan penetapan draf tata tertib selalu gagal setiap ingin dibawa ke rapat pimpinan gabungan (rapimgab) DPRD DKI.+

Baca juga : Belum Ada Koordinasi Atasi Polusi Udara Jakarta

KOMPAS/NIKOLAUS HARBOWO

Anggota DPRD DKI terpilih dari Partai Solidaritas Indonesia, Idris Ahmad

Anggota DPRD DKI terpilih dari Partai Solidaritas Indonesia, Idris Ahmad, mengatakan, fraksinya akan mendorong percepatan pemilihan wagub DKI. Dia pun bertekad ingin menjadi bagian dari pansus pemilihan wakil gubernur DKI. Sebagai catatan, PSI memiliki delapan kursi di DPRD periode 2019-2024.

"Percepatan pemilihan wagub pasti kami dorong. Karena itu, kan, sudah jadi tanggung jawab kami," katanya.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Nasdem Wibi Andrino bertekad membuat sistem baru selama 5 tahun ke depan. Fraksi Nasdem berencana membuka kantor fraksi atau meja piket bagi warga untuk bisa memberikan laporan mengenai permasalahan yang dihadapi atau sekadar mendatangi fraksi Nasdem.

"Kantor ini menjadi rumah rakyat Jakarta, yang memang membutuhkan bantuan dari pada fraksi partai Nasdem Jakarta. Jadi setiap pagi kami akan buka laporan warga di sini, dengan juga menghadirkan anggota dewan kita untuk piket," kata Wibi seperti dikutip kompas.com.

Lucius pun menambahkan, komitmen aggota DPRD periode baru diuji dalam percepatan pemilihan wagub. "Mestinya DPRD baru bisa punya komitmen untuk menomorsatukan proses pemilihan wakil gubernur ini dan mendorong fraksi masing-masing untuk memprioritaskan tugas ini demi keberhasilan kerja DPRD," katanya.