Belum Ada Skenario Khusus Pertamina soal Ibu Kota Baru

Kompas/Megandika Wicaksono

Suasana kompleks kilang PT Pertamina Refinery Unit IV Cilacap, Jawa Tengah, Jumat (10/11/2017).

JAKARTA, KOMPAS — PT Pertamina (Persero) belum menyiapkan skenario khusus untuk pasokan bahan bakar minyak menyusul ditetapkannya Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru. Pertamina berkomitmen memperkuat pasokan bahan bakar ke pelosok negeri. Selain itu, Pertamina juga tengah menggarap megaproyek kilang di Kalimantan Timur.

”Perlu dilihat lagi pertumbuhan konsumsi BBM di sana seperti apa (setelah Kaltim ditetapkan sebagai lokasi ibu kota negara Indonesia). Belum ada skenario khusus. Yang jelas, kami tetap berkomitmen memasok BBM ke seluruh negeri. Keandalan pasokan itu yang terpenting,” kata Vice President Corporate Communications Pertamina Fajriyah Usman, Senin (26/8/2019), di Jakarta.

Sejatinya, kata Fajriyah, tak menjadi persoalan saat Kaltim ditetapkan sebagai ibu kota negara. Pasalnya, Pertamina sedang menggarap dua proyek kilang di provinsi tersebut. Pertama adalah program peningkatan kapasitas kilang Balikpapan, dan kedua pembangunan kilang baru di Bontang. Kilang baru di Bontang diproyeksikan menghasilkan bahan bakar minyak 300.000 barel per hari.

Sementara itu, dari aspek ketenagalistrikan, rasio elektrifikasi di Kalimantan Timur saat ini mencapai 99 persen. Pembangunan transmisi dan gardu induk di Kaltim terus dikebut. Proyek ini bagian dari program 35.000 megawatt yang dikerjakan sejam 2015 lalu.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sepanjang semester I-2019, panjang transmisi yang sudah dioperasikan di Kalimantan adalah 3.894 kilometersirkuit (kms), sedangkan yang sedang dalam tahap konstruksi 2.571 kms.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, kajian soal pemindahan ibu kota sudah dilakukan oleh Bappenas. ”Ketika kajian sudah selesai, keputusan harus segera diambil,” kata Rosan seusai memandu acara Kadin Talks di Jakarta, Senin (26/8/2019).

Menurut Rosan, regulator, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lain harus siap dan mendukung keputusan tersebut. ”Tentu pasti ada, dalam perjalanannya, ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Ya, kita perbaiki bersama,” kata Rosan.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Presiden Joko Widodo meninjau kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto yang dilewati Tol Balikpapan-Samarinda Seksi II, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa (7/5/2019). Tahura Bukit Soeharto seluas 61.000 hektar itu menjadi salah satu lokasi alternatif sebagai ibu kota negara.

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) yang juga Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Sanny Iskandar mengatakan, seperti dugaan semula, Presiden mengarahkan pilihan ibu kota negara di Kalimantan Timur.

Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Sanny mengatakan, wacana pemindahan ibu kota negara harus berorientasi jangka panjang dan berlandaskan pemerataan pembangunan dalam konteks keseluruhan wilayah Indonesia.

Rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan—dengan posisi geografisnya yang berada di tengah keseluruhan wilayah Nusantara—dinilai Sanny cukup tepat. Pemindahan tersebut secara bertahap akan berdampak positif terhadap pertumbuhan pusat ekonomi baru.

Bca juga: Ibu Kota Baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara