Sekitar 180.000 ASN Akan Dipindah

KOMPAS/ANITA YOSSIHARA

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin menjelaskan tentang rencana pemindahan aparatur sipil negara ke ibu kota negara yang baru di Kalimantan Timur, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Semua kementerian dan lembaga negara akan dipindah menyusul pemindahan ibu kota negara yang baru dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Setidaknya 180.000 orang aparatur sipil negara juga akan dipindahkan ke ibu kota baru yang ditetapkan berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Syafruddin di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (27/8/2019), mengungkapkan, pihaknya sudah mendata jumlah ASN yang akan dipindah ke ibu kota negara yang baru. ASN yang akan dipindah hanyalah mereka yang bertugas di instansi pemerintah pusat, yakni kementerian dan lembaga, bukan mereka yang bertugas di pemerintah daerah.

”ASN yang berada di kementerian, lembaga, dan badan-badan itu yang di tingkat pusat jumlahnya 180.000 ASN, mereka yang akan pindah,” kata Syafruddin menjelaskan.

Mantan Wakil Kepala Polri itu juga meminta ASN di instansi pemerintah pusat untuk tidak khawatir dengan pemindahan pusat pemerintahan. Akan lebih baik jika para ASN berpikir positif karena setiap kebijakan yang diambil negara, termasuk pemindahan ibu kota negara, bertujuan baik.

KOMPAS/SUCIPTO

Pengemudi melintasi larangan pendudukan kawasan hutan di tepi Jalan Soekarno Hatta Kilometer 48, RT 012, Kelurahan Bukit Merdeka, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (7/8/2019). Tepi jalan itu masuk dalam kawasan konservasi Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yang menjadi calon ibu kota negara yang baru.

Syafruddin juga menegaskan jika ibu kota baru itu dirancang menjadi sebuah kota cerdas yang ramah lingkungan. Semua fasilitas dibangun lengkap. Tak hanya perkantoran, tetapi juga fasilitas pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang sudah disiapkan negara untuk para ASN.

ASN yang berada di kementerian lembaga dan badan-badan itu yang di tingkat pusat jumlahnya 180.000 ASN, mereka yang akan pindah.

Dengan konsep penataan kota yang baik, lanjut Syafruddin, ASN justru bisa menghemat biaya hidup. ”Kalau sekarang kerja di Jakarta, rumah di Bekasi, Tangerang, Depok, harus berangkat pagi-pagi jam 04.00. Di ibu kota baru nanti cukup berjalan kaki atau naik sepeda karena jarak rumah dengan kantor hanya 500 meter, misalnya,” ujarnya.

Menurut rencana, pemindahan kementerian dan lembaga bersama para ASN dilakukan secara bertahap. Sesuai dengan rencana Presiden Joko Widodo, pemindahan dimulai pada 2024.

Sementara sejumlah ASN di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara mengaku siap jika diminta pindah ke ibu kota negara baru. Salah satunya Rusmin Nuryadin yang saat ini menjabat sebagai Asisten Deputi Komunikasi dan Informasi Publik Sekretariat Wakil Presiden.

Kalau sekarang kerja di Jakarta, rumah di Bekasi, Tangerang, Depok, harus berangkat pagi-pagi jam 04.00. Di ibu kota baru nanti cukup berjalan kaki atau naik sepeda karena jarak rumah dengan kantor hanya 500 meter, misalnya.

Pemindahan ibu kota negara pertama kali disampaikan Presiden Jokowi di hadapan sidang bersama DPR dan DPD pada 16 Agustus lalu. Hari Senin (26/8/2019), Presiden Jokowi mengumumkan lokasi ibu kota negara baru di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara.

Kompas

Aparatur sipil negara di salah satu kementerian.