Sudahkah Ada Sosialisasi Dampak Pemindahan Ibu Kota kepada Masyarakat?
›
Sudahkah Ada Sosialisasi...
Iklan
Sudahkah Ada Sosialisasi Dampak Pemindahan Ibu Kota kepada Masyarakat?
Oleh
·3 menit baca
Senin (26/8/2019) Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan ibu kota baru berada di Kalimantan Timur. Lokasi yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Menurut Presiden, pertimbangan pemindahan ibu kota adalah kegiatan ekonomi yang umumnya masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Dengan demikian, rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi.
Ada dua hal utama yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam pemindahan ibu kota ini. Pertama, bagaimana menyiapkan masyarakat lokal. Apakah sudah ada sosialisasi dampak pemindahan ibu kota kepada mereka? Apakah mereka sudah diajarkan untuk merebut peluang ekonomi yang terbuka?
Kedua, kajian proyeksi sosial ekonomi masyarakat lokal dan masa depan ibu kota baru Indonesia nantinya. Perlu persiapan agar kehadiran ibu kota baru selaras dengan kehidupan kontekstual masyarakat lokal dan melahirkan ruang interaksi yang positif.
Semoga kehadiran ibu kota baru menjadi bagian penting dari solusi penyelesaian atas berbagai masalah yang ditimbulkan ibu kota lama dan selanjutnya bermanfaat untuk kemajuan Indonesia seutuhnya.
Haris Zaky Mubarak MAPeneliti Sejarah dan Eksekutif Jaringan Studi Indonesia, Alamat di Cokrokusuman RT 041 RW 009 Yogyakarta
Ibu Kota Pindah?
Sebelum Presiden Jokowi resmi mengumumkan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, saya sebenarnya ingin mengusulkan agar ibu kota RI pindah ke Malino atau Pulau Selayar di Sulawesi Selatan.
Alasannya adalah Malino dan P Selayar secara geografis berada di tengah-tengah wilayah Indonesia, jauh dari potensi bencana alam, dan pemandangan alamnya indah.
Meski usulan saya gugur dengan pengumuman resmi presiden, saya ingin mengusulkan nama ibu kota baru, yaitu Sukarnopura. Ini sebagai penghormatan kepada pendiri bangsa dan proklamator. Sukarno-lah yang berjuang sehingga cakupan wilayah RI benar-benar dari Sabang sampai Merauke (tercapai tahun 1963, sedangkan Bung Hatta mengundurkan diri akhir 1956).
Kota Sukarnopura pernah ada sebagai ibu kota Provinsi Irian Barat (sekarang Papua), tetapi oleh Soeharto diubah menjadi Jayapura. Saya sepakat Jakarta sudah kurang menarik sebagai ibu kota negara karena penduduk terlalu padat, udara, air, dan darat sudah terpolusi, macet, semrawut, dan telanjur salah urus dalam jangka panjang.
Muhammad SadjiJalan Cempaka, Jatikrikramat Indah I, Bekasi 17421
Ingat Anak Cucu
Pengumuman resmi pemerintah untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur harus diikuti dengan perhitungan konsekuensi biaya.
Meski Presiden Jokowi sudah menjamin pendanaan akan sekecil mungkin dari APBN dengan mendorong partisipasi swasta dan kerja sama dengan badan usaha, perlu diingatkan agar tidak ada biaya yang diperoleh dari hasil menjual obligasi negara (Surat Utang Negara, SUN) karena bisa jadi beban anak cucu.
Beda jika utang dari jual obligasi (SUN) untuk bangun infrastruktur, yakni sektor produktif, karena returning (imbal baliknya) bisa untuk bayar utang atau beli kembali SUN. Ongkos membangun ibu kota cenderung bersifat nonproduktif, bahkan politis, sehingga jika didanai SUN akan lebih lambat imbal baliknya.
Saat ini, tanpa jual obligasi, APBN kita besar pasak daripada tiang. Tapi, karena mayoritas untuk sektor produktif, tak begitu mengkhawatirkan.
Perlu diwaspadai juga kondisi global, di mana perang dagang AS-China belum menunjukkan tanda-tanda selesai sehingga bisa memicu resesi ekonomi yang mengancam pertumbuhan ekonomi dunia, termasuk Indonesia.
Suyadi Prawirosentono Selakopi, Pasir Mulya, Bogor