Menteri Luar Negeri China Wang Yi (tengah) memegang tangan Menlu Korea Selatan Kang Kyung-wha (kiri) dan Menlu Jepang Taro Kono dalam sesi foto menjelang pertemuan mereka di Beijing, China, 21 Agustus 2019.
SEOUL, RABU— Korea Selatan pada Rabu (28/8/2019) mengecam Jepang karena secara resmi menurunkan status perdagangan Seoul, dan menuduh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe memperlakukan tetangga dekatnya itu sebagai ”musuh”. Protes Seoul itu disampaikan lewat pemanggilan Duta Besar Jepang untuk Korsel.
Sebelumnya, Jepang mengeluarkan Korsel dari ”daftar putih” status mitra dagang favorit pada bulan ini. Status itu mulai berlaku secara efektif pada hari Rabu. Konsekuensinya, para eksportir Jepang tidak lagi mendapatkan fasilitas khusus dalam proses perdagangan kedua negara.
Hal itu berarti akan lebih banyak dokumen dan inspeksi di tempat bagi para eksportir yang berpotensi memperlambat pasokan barang dari Jepang ke Korsel. Sebagai balasan, Seoul pun mengeluarkan Jepang dari daftar mitra dagang favoritnya sekaligus membatalkan perjanjian saling tukar informasi intelijen.
Wakil penasihat keamanan nasional Korsel, Kim Hyun-chong, mengatakan sangat menyesalkan langkah Jepang itu. Ia pun berharap agar keputusan itu dapat ditinjau kembali dan bahkan dibatalkan. ”Korsel akan bersedia mempertimbangkan kembali keputusan untuk mengakhiri pakta berbagi informasi intelijen jika Tokyo memperbaiki ”langkah-langkah tidak adilnya,” kata Kim dalam konferensi pers khusus. ”Saya ingin menekankan bahwa bola ada di pengadilan Jepang,” katanya.
Hubungan antara kedua negara memburuk pada akhir tahun lalu setelah Mahkamah Agung Korsel memerintahkan kompensasi bagi beberapa warga Korea yang dipaksa bekerja di perusahaan-perusahaan Jepang selama masa pendudukan Jepang di Korsel tahun 1910-1945. Hal itu pun turut memicu perselisihan dagang di antara keduanya.
Kementerian Luar Negeri Korsel mengungkapkan bahwa Wakil Menteri Luar Negeri Korsel Cho Se-young memanggil Duta Besar Jepang di Seoul, Yasumasa Nagamine. Seoul mengajukan keluhan resmi dan menuntut agar keputusan soal kebijakan ”daftar putih” itu dibatalkan. ”Cho menunjukkan bahwa tindakan itu merupakan pembalasan jelas atas putusan pengadilan dan menimbulkan tantangan besar yang mengguncang fondasi hubungan kerja sama kedua negara,” demikian bunyi pernyataan kementerian.
Nagamine menolak mengomentari pengaduan resmi yang diajukan Seoul. Namun, Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga menegaskan bahwa sikap Tokyo itu tepat. Ia pun menyalahkan Korsel atas tindakannya terkait isu pekerja paksa yang sempat meningkatkan ketegangan hubungan kedua negara. Jepang mengatakan, seluruh klaim tentang praktik kerja paksa telah diselesaikan berdasarkan perjanjian 1965 dan perjanjian ekonomi terkait yang seharusnya menormalkan hubungan. ”Hubungan antara Jepang dan Korsel berada dalam keadaan yang sangat sulit karena tindakan negatif dan irasional yang berulang dari pihak Korsel,” kata Suga.
Seoul mengatakan, Jepang justru memicu perselisihan dengan memberlakukan pembatasan ekspor. Hal itu melukai perusahaan-perusahaan Korsel, terutama Samsung Electronics sebagai produsen raksasa di dunia digital. Langkah itu juga menimbulkan kekhawatiran global karena rantai pasokan rawan terganggu. (AFP/REUTERS/BEN)
