Perlindungan Kebebasan Jadi Catatan

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Para anggota Brimob Polri yang berjaga di depan Kantor Badan Pemenangan Pemilu (Bawaslu), Jakarta, menerima bunga dari komunitas Spartan Nusantara, Minggu (26/5). Aksi itu menjadi salah satu wujud apresiasi masyarakat kepada Polri bersama TNI yang telah menjaga stabilitas keamanan dalam beberapa hari terakhir pasca penetapan hasil rekapitulasi nasional Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

JAKARTA, KOMPAS  - Perlindungan kebebasan yang di antara terkait dengan penegakan hukum dan kebebasan berpendapat menjadi catatan tersendiri di seputar momen Pemilu 2019. Hal itu terungkap dalam hasil survei pasca-Pemilu 2019 yang diselenggarakan Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Terdapat dua kegiatan survei dilakukan, yakni survei publik dan survei elit. Pada hasil survei terkait perlindungan kebebasan, datanya berasal dari survei elit yang terdiri atas 119 responden.

Terkait penegakan hukum, lebih dari setengah responden atau 52,9 persen berpendapat bahwa penegakan hukum dipengaruhi posisi politik atau dukungan politik yang diberikan pada saat pemilu. Sebesar 37,8 persen menyatakan tidak setuju dan 2,5 persen tidak menjawab.

Adapun mengenai kebebasan berpendapat, sebagian responden menyetujui pendapat bahwa pada saat ini kebebasan berpendapat semakin dibatasi. Terutama bila pendapat itu mengandung kritik kepada pemerintah.

Persentase untuk responden yang setuju dengan penilaian bahwa kebebasan berpendapat itu memang dibatasi mencapai 42 persen. Sementara 57,1 persen tidak setuju dengan pernyataan kebebasan berpendapat di saat ini semakin dibatasi, terutama yang mengandung kritik pada pemerintah. Hanya 0,8 persen responden yang tidak menjawab pertanyaan tersebut.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Spanduk mendukung TNI dan Polri dan menolak kerusuhan menghiasi persimpangan di jalan Joglo Raya, Jakarta Barat, Jumat (21/6/2019). Spanduk bernada serupa kini banyak dijumpai pasca aksi menolak hasil pemilu yang berakhir rusuh pada 21-22 Mei lalu.

Responden elit atau tokoh tersebut terdiri atas kalangan akademisi, politisi partai politik, jurnalis senior, pengurus asosiasi pengusaha, pengusaha, tokoh agama, budayawan, tokoh gerakan perempuan, organisasi non pemerintah, dan pemuda. Mereka tersebar di lima kota yakni Jakarta (39 orang), Padang (20 orang), Pontianak (20 orang), Surabaya (20 orang), dan Makassar (20 orang).

Koordinator Tim Survei Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Wawan Ichwanuddin, Jumat (30/8/2019) mengatakan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan lebih berhubungan dengan konteks pemilu. “Tapi responden memang memberikan kritik terhadap kinerja pemerintah Jokowi dengan memberi penilaian yang lebih rendag dibandingkan aspek kebebasan lain yang ditanyakan,” sebut Wawan.

Deputi Direktur Indonesian Legal Roundtable Erwin Natosmal Oemar pada hari yang sama mengatakan bahwa survei tersebut linier dengan beberapa kasus-kasus yang terlihat secara mencolok di publik. Kebebasan berpendapat, sebut Erwin, tengah terancam dan pemerintah punya andil dalam hal tersebut.

“Dalam artian, demokrasi kita sedang menuju arah demokrasi illiberal. Mendaku demokrasi tapi nirsubstansi hak asasi manusia,” kata Erwin.