Seribu Personel Disiagakan untuk Amankan Unjuk Rasa di Manokwari

Kepolisian Daerah Papua Barat menyiagakan lebih dari 1000 personil untuk mengamankan unjuk rasa di Manokwari yang direncanakan dilakukan pada Senin pekan depan. Namun demikian upaya negosiasi untuk membatalkan unjuk rasa yang diduga diboncengi kepentingan tertentu dan berpotensi rusuh, itu terus dilakukan.

ANTARA FOTO/OLHA MULALINDA

Prajurit Kostrad dari Yon Armed 13 saat tiba di Bandara Domine Eduard Osok (DEO) Kota Sorong, Papua Barat, Selasa (20/8/2019). Sebanyak 325 personel Kostrad didatangkan untuk membantu Kepolisian dalam mengamankan wilayah Sorong dan Manokwari, Papua Barat, dari aksi protes warga terhadap isu rasisme.

MANOKWARI, KOMPAS — Kepolisian Daerah Papua Barat menyiagakan lebih dari 1.000 personel untuk mengamankan unjuk rasa di Manokwari yang direncanakan dilakukan pada Senin pekan depan. Namun, upaya negosiasi untuk membatalkan unjuk rasa yang diduga diboncengi kepentingan tertentu dan berpotensi rusuh itu terus dilakukan.

Pantauan Kompas, sejumlah pejabat utama Polda Papua Barat berkumpul di salah satu hotel di Manokwari pada Sabtu (31/8/2019) petang. Rapat membahas strategi pengamanan unjuk rasa itu dipimpin oleh Wakil Kepala Polda Papua Barat Komisaris Besar Tatang.

Kepala Biro Operasional Polda Papua Barat Komisaris Besar Moch Sagi mengatakan, sekitar 900 personel bantuan dari provinsi terdekat sudah bersiaga di Manokwari. Jumlah itu belum termasuk 200 personel Polri di Manokwari dan dukungan personel TNI dari satuan setempat.

Pemerintah daerah terus melakukan pendekatan dengan para tokoh berpengaruh termasuk mereka yang merancang demo.

Sagi mengatakan, selain pengamanan terbuka dan tertutup, tim dari Polri, TNI, dan pemerintah daerah terus melakukan pendekatan dengan para tokoh berpengaruh, termasuk mereka yang merancang demo. Pendekatan itu bertujuan meminta agar unjuk rasa dibatalkan karena khawatir berujung rusuh seperti pada 19 Agustus lalu.

ANTARA FOTO/TOMI

Warga membersihkan puing sisa kerusuhan di salah satu gedung yang terbakar di Manokwari, Papua Barat, Selasa (20/8/2019). Pasca-kerusuhan yang terjadi pada Senin (19/8), kondisi Manokwari sudah kondusif dan warga mulai melakukan aktivitas di ruang publik.

Berdasarkan sumber yang dihimpun pihak kepolisian, unjuk rasa ditunggangi kelompok tertentu yang memiliki agenda untuk menuntut kemerdekaan Papua. Kelompok itu akan menciptakan provokasi hingga berujung kerusuhan. ”Aparat kami di lapangan diminta bersabar dan menggunakan pendekatan persuasif,” ujar Sagi.

Berkaca pada aksi sebelumnya di Manokwari, Sorong, dan Fakfak di Papua Barat serta Deiyai dan Jayapura di Papua, belakangan ini, aksi yang bermula damai itu kemudian diwarnai perusakan dan pembakaran sejumlah bangunan milik pemerintah dan warga sipil. Di Deyai, ada aparat dan warga sipil yang tewas akibat bentrokan.

Unjuk rasa ditunggangi kelompok tertentu yang memiliki agenda untuk menuntut kemerdekaan Papua.

Kepala Bidang Humas Polda Papua Barat Ajun Komisaris Besar Mathias Yosia Krey mengingatkan peserta unjuk rasa agar tidak bertindak anarkistis. Perbuatan pidana tetap akan diproses. Sejauh ini, polisi sudah menetapkan 13 orang menjadi tersangka dalam kasus kerusuhan di Manokwari pada 19 Agustus lalu.

Baca juga: Polda Papua Barat Dekati Tokoh Masyarakat

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Sejumlah mahasiswa dan warga Papua menggelar aksi di depan Istana Merdeka, Jakarta, yang mengecam tindakan persekusi terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang, Selasa (20/8/2019). Tindakan persekusi terhadap mahasiswa asal Papua tersebut telah memicu aksi massa di Sorong, Manokwari dan Jayapura. Pemerintah diharapkan tegas untuk mengatasi masalah tersebut dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak sipil warga Papua.

Gelombang aksi di Papua dan Papua Barat itu terkait persekusi dan ujaran bernada rasisme terhadap mahasiswa asal Papua di Jawa Timur. Massa meminta agar semua pelaku yang terlibat diproses hukum.

Dekati anak muda

Menurut rencana, pada Minggu (1/9/2019), Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan akan menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh adat dan tokoh agama di Manokwari. Pertemuan itu bertujuan meredam gejolak yang berpotensi menimbulkan kekacauan di daerah itu.

Elly Krey (68), tokoh masyarakat dari Suku Biak, menyarankan agar pemerintah daerah dan aparat mendekati juga anak-anak muda. ”Selama ini, pendekatan hanya ke orang tua. Padahal, pelaku lapangan itu hampir semuanya anak muda. Itu yang luput,” katanya.

Baca juga: 13 Orang Jadi Tersangka di Papua Barat