Presiden Diyakini Mendengar...

Perwakilan dari beberapa lembaga, di antaranya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Greenpeace Indonesia, menyuarakan harapan dan dukungannya agar Presiden Joko Widodo mencoret nama calon pimpinan (capim) KPK periode 2019-2023 yang diduga punya latar belakang bermasalah.

KOMPAS/YUNIADHI AGUNG (MYE) 29-01-2019

Band Efek Rumah Kaca saat konser di Kuningan City, Jakarta, Januari lalu. Sebagai bentuk dukungan terhadap pemberantasan korupsi, grup band ini tampil di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat (30/8/2019).

”Ku bisa tenggelam di lautan

Aku bisa diracun di udara

Aku bisa terbunuh di trotoar jalan

Tapi aku tak pernah mati

Tak akan berhenti”

(Di Udara – Efek Rumah Kaca)

Lagu ini kembali bergaung di halaman lobi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat (30/8/2019). Cholil Mahmud yang merupakan frontman dari Efek Rumah Kaca memainkannya dari sebuah panggung berukuran 3 meter x 2 meter sebagai wujud dukungan terhadap  keberlangsungan lembaga KPK.

Cholil tak sendirian. Sebelumnya, dalam aksi Cicak vs Buaya 4.0: Gerakan Rakyat Dukung KPK, perwakilan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Greenpeace Indonesia, Pemuda Muhammadiyah, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara, hingga Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia bergantian naik ke atas panggung. Mereka menyuarakan harapan dan dukungannya agar Presiden Joko Widodo mencoret nama calon pimpinan (capim) KPK periode 2019-2023 yang diduga punya latar belakang bermasalah.

Sejumlah poster kecil dengan aneka tulisan terpampang juga di halaman depan Gedung KPK. Isinya, antara lain, ”Pelanggar Etik Dilarang Masuk”, ”Anti OTT Dilarang Masuk”, ”Zona Bebas Cacat Etik”, hingga ”Jokowi Selamatkan KPK”.

Di akhir aksi yang dihadiri publik dan pegawai KPK ini, para perwakilan pegiat gerakan masyarakat sipil tersebut bersama penasihat KPK menyampaikan harapan agar Presiden tidak hanya mencoret capim yang diduga punya latar belakang bermasalah, tetapi juga diharapkan betul-betul memilih capim yang berintegritas untuk diajukan ke DPR.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Said Aqil Siroj

Puncak dari acara ini ketika Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama Said Aqil Siroj berbicara. ”Kepada yang terhormat, Presiden kita, Pak Jokowi. Teruskan tekad Bapak memberantas korupsi. Jangan takut. Kami rakyat Indonesia mendukung Pak Jokowi membangun Pemerintah Indonesia yang bersih dari korupsi dan rasuah. Kami berharap Bapak Presiden menghadiahkan 10 kandidat KPK yang baik dan berkualitas ke DPR. Jangan sampai Pak Presiden salah pilih. Jangan biarkan dampak negatif pada beliau sendiri,” ujarnya.

Bersikaplah benar meskipun berat.

Semangat untuk terus maju juga disampaikan oleh Said. ”Bersikaplah benar meskipun berat. Berat tantangannya, berat ujiannya, dan berat masalahnya. Tetapi, kita tak boleh surut,” kata Said.

Dukungan agar Presiden hanya memilih capim yang terbaik juga muncul dalam petisi daring bertajuk ”Presiden Jokowi, Coret Capim KPK Bermasalah!” Petisi  yang diunggah di laman change.org pada 24 Agustus 2019 itu telah memperoleh lebih dari 73.000 tanda tangan dari netizen.

Proses seleksi

Saat ini Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK Periode 2019-2023 telah merampungkan proses seleksi terhadap 20 capim yang berhasil masuk tahap uji publik dan wawancara. Dari 20 nama itu, akan dipilih 10 nama untuk dikirimkan ke Presiden. Presiden lalu mengirim 10 nama itu ke DPR untuk dipilih lima orang di antaranya menjadi pimpinan KPK.

Dalam proses yang masih bergulir ini, ada harapan agar Presiden tak begitu saja mengikuti nama yang nanti disampaikan Pansel. Presiden diharapkan mengambil tindakan jika dari 10 capim itu ada yang diduga punya masalah.

Kita tidak ingin riuh soal capim KPK jika semua pihak berpikir dan bersikap obyektif tanpa kepentingan tertentu.

Kompas

Haedar Nashir

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir masih meyakini Presiden mau mendengar masyarakat karena komitmennya tinggi pada masa depan KPK dan pemberantasan korupsi di Indonesia. ”Kita tidak ingin riuh soal capim KPK jika semua pihak berpikir dan bersikap obyektif tanpa kepentingan tertentu,” ujar Haedar.

Presiden diyakini akan memperhatikan aspirasi masyarakat ini. Pasalnya, kepuasan publik terhadap Presiden, juga dipengaruhi oleh kebijakan Presiden dalam pemberantasan korupsi. Ini, antara lain, terlihat dalam survei Lembaga Survei Indonesia yang dirilis pada 29 Agustus 2019, di mana 63,4 persen dari 1.220 responden memilih Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Pemilu Presiden 2019 karena komitmen dan kinerja Jokowi dalam pemberantasan korupsi di periode pertama pemerintahannya.