Wilayah ibu kota baru di Kalimantan Timur tidak akan dirancang menjadi Jakarta baru. Kawasan ini akan didesain khusus untuk pusat pemerintahan.
Oleh
sucipto
·3 menit baca
BALIKPAPAN, KOMPAS - Wilayah ibu kota baru di Kalimantan Timur tidak akan dirancang menjadi Jakarta baru. Kawasan ini akan didesain khusus untuk pusat pemerintahan.
"Pembangunan ibu kota akan mendatangkan investasi. Itu bisa membuka lapangan kerja baru dan peluang-peluang ekonomi bagi masyarakat," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam pemaparannya di Rapat Koordinasi Nasional II Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, Jumat (30/8/2019) malam di Balikpapan, Kaltim.
Untuk menghindari perkembangan kota yang serampangan, pemerintah menyiapkan manajemen pertumbuhan kota. “Kota itu memang hanya didesain menjadi pusat pemerintahan, bukan pusat industri ataupun pusat kegiatan lain,” kata Bambang.
Untuk itu, peraturan akan disinkronkan dengan pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi di Kalimantan Timur. Jika pertumbuhan kota tidak dikontrol dengan baik, hal itu akan mengancam daerah konservasi, pemukiman warga, dan hutan lindung di sekitar lokasi ibu kota baru.
Bambang mengatakan, pemerintah sudah memiliki titik koordinat pasti lokasi ibu kota baru, yakni Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara dan Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara. Luas keseluruhan ibu kota negara baru 180.000 hektar. Pembangunan tahap awal dilakukan di Sepaku dengan luas 6.000 hektar yang ditargetkan rampung 2024.
Di Sepaku dan Samboja, terdapat sejumlah kawasan konservasi berupa hutan lindung dan taman hutan raya. Sepaku berbatasan dengan Hutan Lindung Bukit Bangkirai di sisi selatan yang tersambung dengan Hutan Lindung Sungai Wain di Balikpapan.
Selain itu, ada Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yang mencakup wilayah Sepaku dan Samboja. Di bagian selatan Samboja ada tempat penyelamatan orangutan yang dikelola Yayasan Borneo Orangutan Survival.
Kawasan konservasi di sana menyuplai kebutuhan hidup bagi warga setempat hingga Kota Balikpapan. Konsep ibu kota berwawasan lingkungan dinanti untuk meyakinkan publik bahwa pembangunan tak akan banyak mengganggu keseimbangan alam atau ekosistem yang ada.
Bambang mengatakan, dengan letak geografis seperti itu, pemetaan kawasan ibu kota negara baru akan disiapkan matang. Ia memastikan pembangunan di sekitar kawasan ibu kota negara akan tertata, sehingga perkembangannya terukur dan baik.
Air dan energi
Sementara itu, pemerintah juga masih menyiapkan revisi undang-undang pemindahan ibu kota negara, pasokan air dan listrik di lokasi ibu kota negara baru juga disiapkan. “Untuk pasokan air sudah dikaji. Ada air yang dari tanah, tetapi mayoritas air disuplai dari bendungan yang akan dibuat,” kata Bambang.
Sebelumnya, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III Anang Muchlis mengatakan, 1,5 juta jiwa orang diasumsikan membutuhkan 15.000 liter air per detik sepanjang tahun pertama. Sampai dengan 15 tahun mendatang, proyeksi kebutuhan air naik hingga 18..400 liter per detik.
Kebutuhan air itu bisa dipenuhi salah satunya dengan pembangunan instalasi dan struktur bangunan air. Dibutuhkan setidaknya tujuh bendungan di percabangan Sungai Mahakam ke arah Samboja dan Muara Jawa untuk kebutuhan air ibu kota negara baru dan masyarakat di kota/kabupaten sekitarnya.
BWS Kalimantan III mencatat, Pembangunan Bendungan Sepaku-Semoi di Penajam Paser Utara sedang berlangsung dengan target penyelesaian pada 2023. Itu setahun sebelum rencana pemindahan ibu kota baru. Pembangunan Bendungan Samboja 2 dan Bendungan ITCHI dalam proses studi kelaikan.
Sesuai konsep hutan kota, mayoritas listrik di ibu kota negara baru bersumber dari energi terbarukan baik dari air maupun tenaga surya
Bambang mengatakan, kebutuhan listrik masih dibicarakan dengan PLN. Sesuai konsep hutan kota, mayoritas listrik di ibu kota negara baru bersumber dari energi terbarukan baik dari air maupun tenaga surya.
Direktur Bisnis PT Perusahaan Listrik Negara Persero Regional Kalimantan Syamsul Huda, mengatakan, total daya listrik saat ini yang menerangi wilayah calon ibu kota baru, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, sebesar 380 megavolt ampere (MVA) dari empat gardu listrik.
”Jika ibu kota negara dibangun di sana, asumsi kebutuhan daya tambahan kota sebesar 1.555 megawatt (MW) dengan konsumsi listrik per kapita sebesar 4.000 kilowatt per jam,” kata Syamsul.
Perlu tambahan 12 gardu induk dengan kapasitas minimal 120 MVA di setiap gardu. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Teluk Balikpapan, pembangkit listrik terbesar di Kalimantan Timur, akan memperkuat kelistrikan di wilayah ibu kota baru.