Pemerintah Daerah Menunggu Arahan Pusat

Name: Pemerintah Daerah Menunggu Arahan Pusat
Uploaded: 2019-09-01T13:40:22Z
Duration: 20 min 32 s
Description: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, masih menunggu konsep rencana pembangunan ibu kota negara baru. Mereka akan menyesuaikan konsep pengembangan daerah dengan konsep pengembangan ibu kota negara baru dari pemerintah pusat.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, masih menunggu konsep rencana pembangunan ibu kota negara baru. Mereka akan menyesuaikan konsep pengembangan daerah dengan konsep pengembangan ibu kota negara baru dari pemerintah pusat.

Oleh

SUCIPTO

· 4 menit baca

BALIKPAPAN, KOMPAS — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, masih menunggu konsep rencana pembangunan ibu kota negara baru. Mereka akan menyesuaikan konsep pengembangan daerah dengan konsep pengembangan ibu kota negara baru dari pemerintah pusat.

Hal ini dikemukakan Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Daerah PPU Yunita Liliyana Damayanti, Minggu (1/9/2019). Rencana itu dibuat karena posisi Sepaku yang strategis karena berbatasan dengan Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan.

Hal ini menanggapi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro yang menyebutkan, ibu kota negara baru akan dibangun di tanah milik negara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU) dan Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara. Lahan yang digunakan pada tahap awal pembangunan adalah 40.000 hektar dari total rencana 180.000 hektar.

”Kami akan menyiapkan payung hukum berupa undang-undang yang ditargetkan selesai 2020, setelah itu tahap konstruksi dimulai,” kata Bambang, pekan lalu, di Balikpapan.

Pemerintah menargetkan pembangunan awal selesai pada 2024 di lahan seluas 6.000 hektar. Meski belum mendapat sosialisasi lengkap, pemerintah daerah akan menyesuaikan pengembangan daerah sesuai dengan konsep yang dimiliki oleh pemerintah pusat.

Di wilayah Kecamatan Samboja dan Muara Jawa yang berada di pesisir akan dikembangkan beberapa pelabuhan untuk distribusi barang dan manusia. Pengembangan disesuaikan dengan potensi yang ada di sana, yakni bidang perikanan, pertanian, dan batubara. (Wiyono)

Pemerintah Penajam Paser Utara memproyeksikan Kecamatan Sepaku akan dikembangkan menjadi pusat perdagangan, jasa, dan sosial ekonomi. Itu bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang sebagian besar merupakan petani dari program transmigrasi sejak 1975.

Melewati dua provinsi

Sepaku berjarak sekitar 71 kilometer dari pusat kota Balikpapan. Selain itu, Sepaku berjarak sekitar 40 kilometer dari Jalan Tol Balikpapan-Samarinda di Samboja yang ditargetkan rampung dibangun tahun ini. Untuk menempuh dua daerah itu, saat ini masyarakat harus melewati jalan provinsi dan melewati hutan lindung serta hutan negara yang dikelola swasta.

Dengan kondisi seperti itu, Pemkab Penajam Paser Utara akan membangun sarana dan prasarana yang menunjang masyarakat. Saat ini sudah dibangun rumah sakit pratama yang akan beroperasi tahun depan di Sepaku. Di sana, terdapat juga layanan pendidikan, yakni 2 SMA negeri dan 3 SMK negeri. Pemerintah juga berencana membangun sekolah tinggi pertanian karena sebagian besar warga adalah petani sawit dan tanaman hortikultura.

Pusat pemerintahan Penajam Paser Utara terpisah Teluk Balikpapan dengan Kota Ballikpapan. Pemerintah pusat tengah membangun Jembatan Pulau Balang yang belum tersambung ke jalan raya di Balikpapan. Selain itu, pemerintah juga akan membangun tol yang membentang di atas Teluk Balikpapan sepanjang 14 kilometer. Saat ini proyek itu masih dalam tahap lelang. Jalan-jalan itu yang nantinya akan memudahkan mobilitas manusia dan berbagai kebutuhan dari dan menuju Penajam Paser Utara.

Yunita mengatakan, Bapelitbang Penajam Paser Utara masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. Mereka akan menyesuaikan proyeksi pembangunan di sekitar ibu kota negara baru dengan daerah di sekitarnya. ”Kita akan menyesuaikan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat,” kata Yunita.

Mengembangkan pesisir

Sementara itu, Pemerintah Kutai Kartanegara akan mengembangkan wilayah di pesisir Samboja sebagai pintu masuk-keluar berbagai kebutuhan dan manusia melalui jalur laut. Di Kelurahan Amborawang Laut, misalnya, saat ini terdapat pelabuhan batubara karena Kutai Kartanegara merupakan salah satu penghasil batubara terbesar di Kalimantan Timur.

”Di wilayah Kecamatan Samboja dan Muara Jawa yang berada di pesisir akan dikembangkan beberapa pelabuhan untuk distribusi barang dan manusia. Pengembangan disesuaikan dengan potensi yang ada di sana, yakni bidang perikanan, pertanian, dan batubara,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kutai Kartanegara Wiyono.

Selain itu, di Samboja juga terdapat Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Kodam VI/Mulawarman yang masih dalam tahap pembangunan. Ia mengatakan, masih menunggu perkembangan dinamika pemindahan ibu kota dan menunggu arahan pemerintah pusat. Menurut dia, pasti akan ada penyesuaian rencana pembangunan dari pemerintah daerah.

Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III telah menghitung kebutuhan air untuk 1,5 juta jiwa aparatur sipil negara yang akan dipindahkan. Setidaknya dibutuhkan 15.000 liter air per detik pada tahun pertama. Sampai dengan 15 tahun mendatang, proyeksi kebutuhan air diperkirakan naik hingga 18.400 liter per detik. Berdasarkan analisis BWS Kalimantan III, total ketersediaan air di sana masih sanggup memenuhi kebutuhan itu, yakni 19.300 liter per detik.

Fungsi bendungan

Kepala BWS Kalimantan III Anang Muchlis mengatakan, saat ini bendungan yang sudah beroperasi adalah pemanfaatan Intake Kalhol Kota Samarinda dengan kapasitas 1.000 liter per detik. Selain itu, Bendungan Samboja juga tengah dioptimalkan dengan kapasitas 600 liter per detik.

Untuk memenuhi kekurangannya, BWS III telah memetakan beberapa potensi air untuk ibu kota negara baru. Pembangunan Bendungan Sepaku-Semoi di Penajam Paser Utara sedang berlangsung dengan target penyelesaian pada 2023 dengan kapasitas 1.500 per detik.

Pembangunan Bendungan Samboja 2 yang berkapasitas 1.000 liter per detik dan Bendungan ITCHI dengan kapasitas 4.000 liter per detik masih dalam proses studi kelaikan. Pemerintah juga akan membangun Bendungan Lambakan berkapasitas 5.000 liter per detik pada tahun 2020-2026.

Jika dibutuhkan, kebutuhan air baku akan disuplai dari Sungai Mahakam. Caranya, dengan membuat bendungan di Loa Kulu yang merupakan percabangan Sungai Mahakam dengan membuat saluran sekitar 100 kilometer ke lokasi ibu kota negara baru. Diperkirakan, kapasitas air yang dihasilkan 6.200 per detik.

Editor:

Balikpapan ibu kota baru di penajam paser utara dan kutai kartanegara ibu kota baru jadi kawasan khusus pemidahan ibu kota