Kapolri Mulai Berkantor di Papua

KOMPAS/ERWIN EDHI PRASETYA

Sejumlah warga asal Papua yang tinggal di Solo dan daerah sekitarnya mengajak semua pihak untuk menjaga kedamaian di Papua dalam aksi Aliansi Masyarakat Peduli Papua di Solo, Jawa Tengah, Solo, Jawa Tengah, Senin (2/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal (Pol) Tito Karnavian mulai Senin ini sampai seminggu ke depan akan berkantor di Papua. Langkah ini dilakukan untuk memastikan upaya normalisasi di Papua berjalan cepat setelah eskalasi kekerasan selama dua pekan terakhir.

”Hari ini (Senin) beliau (Kapolri) terbang ke sana (papua). Sementara akan berkantor di Papua selama tujuh hari ke depan dalam rangka untuk mengoordinasi, khususnya mewujudkan situasi yang lebih kondusif di wilayah Papua,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan seusai pertemuan di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Langkah Kapolri berkantor di Papua tersebut menyusul mobilisasi polisi dan tentara ke Papua dan Papua Barat dalam beberapa hari terakhir. Hal ini, menurut Dedi, sepenuhnya merupakan langkah untuk menciptakan perdamaian dan keamanan di Papua. Oleh karena itu, polisi dan TNI menggandeng pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan sekaligus meredam berbagai provokasi yang beredar.

Pertemuan di Kantor Staf Presiden (KSP), menurut Dedi, memiliki misi yang sama, yakni membangun narasi Papua yang kondusif di antara para pemangku kepentingan. ”Kita sama-sama bangun narasi bahwa Papua saat ini alhamdulillah situasi umum sudah kondusif, baik di Jayapura maupun Papua Barat, baik di Sorong maupun Manokwari,” kata Dedi.

Soal kabar adanya 7-8 warga sipil tewas saat kerusuhan di Kabupaten Deiyai, Dedi mengatakan, pihaknya telah mengonfirmasinya langsung ke Polda Papua. Hasilnya, kabar tersebut tidak benar.

”Informasi tersebut tidak benar. Yang saat ini sudah ter-update, dua warga sipil meninggal, kemudian 1 anggota TNI gugur, kemudian 3 anggota Polri serta 2 anggota TNI terluka. Itu masih kita update semuanya,” kata Dedi.

Polisi dan TNI, di Papua dan Papua Barat, menurut Dedi, sudah bekerja maksimal. Terpenting adalah menjaga situasi Papua dan Papua Barat kondusif sehingga seluruh aktivitas masyarakat bisa berjalan normal.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Aksi yang mengecam kerusuhan di Papua dan Papua Barat dalam beberapa pekan terakhir dilakukan sejumlah kelompok warga di Taman Pandang Istana, kawasan Monas, Jakarta, Senin (2/9/2019). Aksi yang diikuti ratusan warga termasuk warga dari wilayah Indonesia timur ini juga menyerukan perdamaian di Papua dan menegaskan bahwa Papua tetap bagian dari NKRI. Kerusuhan dalam aksi massa terjadi di sejumlah kota di Papua dan Papua Barat sebagai imbas dari aksi protes atas persekusi yang menimpa mahasiswa asal Papua di Malang dan Surabaya pada pertengahan Agustus lalu.

Warga asing dideportasi

Tentang empat warga negara asing yang dideportasi karena ikut berunjuk rasa, Dedi mengatakan, hal itu benar. Deportasi pun sudah dilakukan.

”Deportasi merupakan ranah dan kompensasi dari Ditjen Imigras. Begitu sudah dilakukan assesment dan ternyata ditemukan pelanggaran keimigrasian, tugas dari imigrasi melakukan deportasi,” kata Dedi.

Polisi, menurut Dedi, tengah mendalami persoalan mutakhir yang terjadi di Papua. Termasuk di dalamnya adalah provokasi dan kabar bohong yang beredar di media sosial. Sejauh ini, polisi tengah membuat profil akun-akun penyebarnya.

”Kita belum berani menyebutkan di sini. Sekali lagi Polri bekerja sesuai fakta hukum, dan kita belum bisa melakukan tindakan hukum terhadap oknum-oknum yang berada di luar negeri, karena locus, tempus, dan perbuatan melawan hukum di sana (luar negeri),” katanya.

Terhadap penyebar kabar bohong yang berada di dalam negeri, Dedi menambahkan, polisi terus memantau mulai pencipta sampai buzzer-buzzer-nya. Hal ini dilakukan dengan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Siber dan Sandi Negara.

Adapun kepada para perusuh, Dedi menekankan, polisi akan bertindak tegas. Terhadap sejumlah kasus kekerasan di Jayapura dan Mimika, polisi sudah memeriksa saksi dan menetapkan tersangka. Dari 64 saksi yang sudah dimintai keterangan di Jayapura, sebanyak 28 orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka. Dari sekitar 20 saksi di Mimika, 10 orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.

”Artinya bahwa penegakan hukum terus akan dilakukan, tidak menolerir para perusuh yang bisa mengganggu keamanan di sana. Berbagai pidana yang dilanggar, yakni penjarahan, perusakan, pembakaran, juga pencurian dengan kekerasan, kemudian dengan membawa  senjata tajam. Semuanya diproses,” kata Dedi.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Masyarakat Papua yang berada di Jakarta menggelar acara tari yospan massal di kawasan hari bebas kendaraan bermotor, Jalan MH Thamrin, Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (1/9/2019). Acara ini di gelar sebagai aksi damai agar konflik di Papua dapat segera berakhir. Kata ”yospan” adalah akronim dari ”yosim pancar”. Tari ini adalah tarian pergaulan yang biasanya dibawakan muda-mudi sebagai bentuk persahabatan. Masyarakat Papua tampak berbaur dengan pengunjung hari bebas kendaraan bermotor menggunakan berbagai busana khas Papua.

Minta dilindungi

Secara terpisah, Staf Khusus Presiden Kelompok Kerja Papua, Lenis Kogoya, menyatakan, kepemimpinan Presiden Jokowi telah banyak  memberikan kesempatan kepada orang Papua. Hal tersebut antara lain pemerintah melalui Program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) dan Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) telah menjaring sekitar 20.000 generasi muda Papua.

Sekitar 14.000 di antaranya sekolah dan kuliah di Papua. Sisanya tersebar di sejumlah sekolah dan perguruan tinggi di luar Papua, terutama di Pulau Jawa. ”Jadi ada kesempatan yang diberikan negara ini untuk kami belajar,” kata Lenis.

Pada kesempatan itu, Lenis juga meminta polisi dan tentara memberikan perlindungan kepada warga Papua yang tersebar di sejumlah daerah. Saat ini, mereka ketakutan.

”Takut ada ancaman, intimidasi, dan teror. Tapi, saya katakan hari ini, saya minta tolong kepada seluruh masyarakat Indonesia, dari Aceh sampai Manado, saya minta jaga adik-adik saya yang kulit hitam rambut keriting di mana pun mereka berada, baik di kos, di asrama. Pihak kepolisian dan TNI, tolong dicek baik-baik anak-anak itu yang merasa ketakutan. Saya minta agar pihak aparat menjaga keamanan mereka,” kata Lenis.

Saat ini, Lenis menekankan, yang paling dibutuhkan adalah situasi aman dan damai. Untuk itu, gubernur berikut kepala daerah di Papua dan Papua Barat, tokoh agama, dan tokoh adat duduk bersama dengan pihak polisi dan TNI untuk menciptakan perdamaian di Papua.

”Itu dulu. Karena kita anak bangsa yang sama. Untuk situasi sekarang di Papua, di Jayapura dan sekitarnya, kondusif. Saya sudah sampaikan, kelompok-kelompok, keluarga, masing-masing marga dan suku, tidak boleh lagi ada konflik dan kekerasan seperti terjadi di Papua dan Papua Barat,” kata Lenis.

Sementara atas kerusakan fisik yang terjadi di beberapa lokasi, Lenis menyampaikan agar dibangun koordinasi dengan pemerintah daerah agar dipulihkan. ”Mari kita koordinasi dengan pemda agar dibangun kembali. Akan diganti rugi. Tidak mungkin dibiarkan,” kata Lenis.

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Polda Papua menetapkan 28 tersangka kasus kerusuhan Jayapura di Markas Polda Papua, Sabtu (31/8/2019).